Dirjen Perumahan Khalawi Bertekad Kurangi Rumah Tidak Layak Huni
Pemerintah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 162,3 miliar untuk meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni sekaligus membuka lapangan pekerjaan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), untuk masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pro rakyat tersebut.
“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Program ini dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah-daerah,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pelaksanaan Program BSPS di Kecamatan Sungai Ambawang Desa Sungai Ambawang Kuala, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (29/4).
Menurut Khalawi, Program BSPS sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mewujudkan hunian layak. Meskipun jumlah bantuan dari pemerintah tidak terlalu besar yakni Rp 20 juta, tapi dengan keswadayaan dan semangat gotong royong, maka rumah yang sebelumnya tidak layak kini bisa menjadi lebih layak huni.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan I, Andy Suganda mengatakan, pihaknya terus mendorong semangat gotong royong masyarakat untuk saling membantu dalam membangun rumah melalui BSPS.
“Program BSPS di Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2021 sebanyak 8.115 unit tersebar di 13 Kabupaten/ Kota 61 Kecamatan dan 230 desa Kelurahan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada di Balai P2P Kalimantan I, sebanyak 8.115 bantuan Program BSPS di Kalbar tersebar di sejumlah daerah yakni Sambas 100 unit, Singkawang 51 unit, Mempawah 50 unit, Pontianak 369 unit, Kubu Raya 2.342. Selain itu juga ada di Kayong Utara 100 unit, Bengkayang 50 unit, Kapuas Hulu 50 unit, Sintang 3.046 unit, Melawi 624 unit, Sekadau 300 unit, Sanggau 300 unit
dan Ketapang 1.158 unit.
Jumlah anggaran APBN yang disalurkan untuk BSPS di Kalbar sebesar Rp 162,3 miliar. Anggaran tersebut, terbagi menjadi dua yakni untuk pembelian bahan bangunan Rp 142,01 miliar dan Padat Karya Tunai (PKT), upah kerja Rp 20,287 miliar.
“Saat ini, realisasi fisik pembangunan BSPS di Kalimantan 30,19 persen dan akan terus meningkat seiring dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat di lapangan,” terangnya. [MFA]
]]> Pemerintah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 162,3 miliar untuk meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni sekaligus membuka lapangan pekerjaan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), untuk masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pro rakyat tersebut.
“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Program ini dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah-daerah,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pelaksanaan Program BSPS di Kecamatan Sungai Ambawang Desa Sungai Ambawang Kuala, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (29/4).
Menurut Khalawi, Program BSPS sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mewujudkan hunian layak. Meskipun jumlah bantuan dari pemerintah tidak terlalu besar yakni Rp 20 juta, tapi dengan keswadayaan dan semangat gotong royong, maka rumah yang sebelumnya tidak layak kini bisa menjadi lebih layak huni.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan I, Andy Suganda mengatakan, pihaknya terus mendorong semangat gotong royong masyarakat untuk saling membantu dalam membangun rumah melalui BSPS.
“Program BSPS di Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2021 sebanyak 8.115 unit tersebar di 13 Kabupaten/ Kota 61 Kecamatan dan 230 desa Kelurahan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada di Balai P2P Kalimantan I, sebanyak 8.115 bantuan Program BSPS di Kalbar tersebar di sejumlah daerah yakni Sambas 100 unit, Singkawang 51 unit, Mempawah 50 unit, Pontianak 369 unit, Kubu Raya 2.342. Selain itu juga ada di Kayong Utara 100 unit, Bengkayang 50 unit, Kapuas Hulu 50 unit, Sintang 3.046 unit, Melawi 624 unit, Sekadau 300 unit, Sanggau 300 unit
dan Ketapang 1.158 unit.
Jumlah anggaran APBN yang disalurkan untuk BSPS di Kalbar sebesar Rp 162,3 miliar. Anggaran tersebut, terbagi menjadi dua yakni untuk pembelian bahan bangunan Rp 142,01 miliar dan Padat Karya Tunai (PKT), upah kerja Rp 20,287 miliar.
“Saat ini, realisasi fisik pembangunan BSPS di Kalimantan 30,19 persen dan akan terus meningkat seiring dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat di lapangan,” terangnya. [MFA]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .