Dipecat IDI Terawan Di-Back Up Hendro

Dukungan terhadap mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terus bermunculan. Kali ini, datang dari mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono. Hendro bahkan mengusulkan agar dokter militer punya organisasi sendiri.

Ide bikin Organisasi Dokter Militer atau disingkat ODM ini, disampaikan Hendro kepada para dokter militer yang berkunjung ke kediamannya di kawasan Senayan, Jakarta Rabu (30/3) lalu. Menurutnya, keberadaan ODM penting untuk kesehatan dan kebutuhan negara.

Anggota ODM, sebutnya, bisa terdiri dari Organisasi Dokter (OD) Angkatan Darat, OD Angkatan Laut, OD Angkatan Udara, OD Polisi, OD Badan Intelijen Negara (BIN) dan OD Kejaksaan. Apalagi, selama ini ada legislator yang terus berjuang merevisi UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

“Berdirinya Organisasi Dokter Militer (ODM) merupakan bentuk penggunaan hak dari para dokter untuk bebas berserikat dalam era demokrasi ini,” kata Hendro.

Lagi pula, sebutnya, di Amerika Serikat saja, ada lebih dari 190 organisasi dokter yang berdiri. Salah satu yang terbesar adalah American Medical Association (AMA).

Ia juga menjelaskan, dokter militer berbeda dengan dokter lainnya. Karena harus mempunyai 2 kemampuan sekaligus. Pertama, menguasai ilmu kedokteran. Kedua, memahami teknik pertempuran.

Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHN) dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini meyakini loncatan-loncatan kemajuan pengetahuan kedokteran di dunia dan juga di Indonesia dapat terus terjadi, jika para dokter militer segera mengonsolidasikan diri dengan membentuk ODM yang solid.

Hendro teringat, bagaimana dokter militer berhasil menerobos kebekuan penelitian Alexander Flaming terhadap jamur biru di agar-agar, yang bertele-tele sejak tahun 1928 oleh prosedur ilmiah yang kaku menjadi penawar luka dan infeksi saat perang dunia ke II. Antibiotik itu kini dikenal dengan nama penisilin.

Pencopotan Terawan dari keanggotaan IDI disampaikan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK-IDI) dalam forum Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh, Maret lalu.

 

Menkes, Budi Gunadi Sadikin sudah menyampaikan rencananya memediasi IDI dengan Terawan, untuk menyudahi polemik tersebut. IDI menyambut baik itikad tersebut.

Komisi IX DPR juga akan memanggil IDI menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (4/4) depan. Disebut-sebut, isu pencopotan Terawan juga akan jadi salah satu pokok bahasan.

Lalu bagaimana respons IDI terkait rencana dibentuknya ODM? Ketua Umum IDI yang baru, Adib Khumaidi yang dikonfirmasi Rakyat Merdeka tadi malam, enggan berkomentar.

Namun, Ketua IDI Sumatera Utara Ramlan Sitompul tak menolak ide tersebut. Menurutnya, pembentukan ODM adalah kebebasan setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang.

“Kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin dalam Undang-Undang,” responsnya singkat.

Terkait rencana Menkes yang akan menengahi Terawan dan IDI, Juru bicara Pengurus Besar (PB) IDI dr Beni Satria mengatakan, pihaknya menyambut baik usulan Budi. Akan tetapi, pihaknya tak bisa menentukan sendiri diberlangsungkannya mediasi tersebut, melainkan juga harus atas kesetujuan Terawan.

Pasalnya, pihak Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK-IDI) telah beberapa kali memanggil Terawan, sebelum putusan pemberhentian ini dikeluarkan. Namun tercatat, dari enam kali panggilan, Terawan (TAP) hanya memberikan empat kali jawaban. [SAR]

]]> Dukungan terhadap mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terus bermunculan. Kali ini, datang dari mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono. Hendro bahkan mengusulkan agar dokter militer punya organisasi sendiri.

Ide bikin Organisasi Dokter Militer atau disingkat ODM ini, disampaikan Hendro kepada para dokter militer yang berkunjung ke kediamannya di kawasan Senayan, Jakarta Rabu (30/3) lalu. Menurutnya, keberadaan ODM penting untuk kesehatan dan kebutuhan negara.

Anggota ODM, sebutnya, bisa terdiri dari Organisasi Dokter (OD) Angkatan Darat, OD Angkatan Laut, OD Angkatan Udara, OD Polisi, OD Badan Intelijen Negara (BIN) dan OD Kejaksaan. Apalagi, selama ini ada legislator yang terus berjuang merevisi UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

“Berdirinya Organisasi Dokter Militer (ODM) merupakan bentuk penggunaan hak dari para dokter untuk bebas berserikat dalam era demokrasi ini,” kata Hendro.

Lagi pula, sebutnya, di Amerika Serikat saja, ada lebih dari 190 organisasi dokter yang berdiri. Salah satu yang terbesar adalah American Medical Association (AMA).

Ia juga menjelaskan, dokter militer berbeda dengan dokter lainnya. Karena harus mempunyai 2 kemampuan sekaligus. Pertama, menguasai ilmu kedokteran. Kedua, memahami teknik pertempuran.

Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHN) dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini meyakini loncatan-loncatan kemajuan pengetahuan kedokteran di dunia dan juga di Indonesia dapat terus terjadi, jika para dokter militer segera mengonsolidasikan diri dengan membentuk ODM yang solid.

Hendro teringat, bagaimana dokter militer berhasil menerobos kebekuan penelitian Alexander Flaming terhadap jamur biru di agar-agar, yang bertele-tele sejak tahun 1928 oleh prosedur ilmiah yang kaku menjadi penawar luka dan infeksi saat perang dunia ke II. Antibiotik itu kini dikenal dengan nama penisilin.

Pencopotan Terawan dari keanggotaan IDI disampaikan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK-IDI) dalam forum Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh, Maret lalu.

 

Menkes, Budi Gunadi Sadikin sudah menyampaikan rencananya memediasi IDI dengan Terawan, untuk menyudahi polemik tersebut. IDI menyambut baik itikad tersebut.

Komisi IX DPR juga akan memanggil IDI menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (4/4) depan. Disebut-sebut, isu pencopotan Terawan juga akan jadi salah satu pokok bahasan.

Lalu bagaimana respons IDI terkait rencana dibentuknya ODM? Ketua Umum IDI yang baru, Adib Khumaidi yang dikonfirmasi Rakyat Merdeka tadi malam, enggan berkomentar.

Namun, Ketua IDI Sumatera Utara Ramlan Sitompul tak menolak ide tersebut. Menurutnya, pembentukan ODM adalah kebebasan setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang.

“Kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin dalam Undang-Undang,” responsnya singkat.

Terkait rencana Menkes yang akan menengahi Terawan dan IDI, Juru bicara Pengurus Besar (PB) IDI dr Beni Satria mengatakan, pihaknya menyambut baik usulan Budi. Akan tetapi, pihaknya tak bisa menentukan sendiri diberlangsungkannya mediasi tersebut, melainkan juga harus atas kesetujuan Terawan.

Pasalnya, pihak Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK-IDI) telah beberapa kali memanggil Terawan, sebelum putusan pemberhentian ini dikeluarkan. Namun tercatat, dari enam kali panggilan, Terawan (TAP) hanya memberikan empat kali jawaban. [SAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories