Dipecat DPR, Karir Sudrajad Dimyanti Sebagai Hakim Agung Tamat

Karir Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung tamat. DPR resmi mencabut Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa keputusan pencabutan Sudrajat sebagai Hakim Agung merupakan hasil rapat internal Komisi III DPR, pada Senin (3/10).

Rapat tersebut, memutuskan mencabut persetujuan terhadap hakim agung atas nama Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan di Komisi III pada 18 September 2014.

“Untuk menindaklanjutinya, apakah keputusan Komisi III untuk mencabut persetujuan terhadap hakim agung pada MA  atas nama Sudrajad Dimyati dapat disetujui?” tanya Dasco dalam rapat paripurna dijawab ‘setuju’ oleh Anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut, Selasa (4/10).

Komisi Hukum terus melakukan evaluasi terhadap pejabat terkait. Tujuannya, agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab, bermoral, dan mengikuti ketentuan perundang-undangan. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA. Atas perbuatannya, Sudrajad selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.■
 

]]> Karir Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung tamat. DPR resmi mencabut Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa keputusan pencabutan Sudrajat sebagai Hakim Agung merupakan hasil rapat internal Komisi III DPR, pada Senin (3/10).

Rapat tersebut, memutuskan mencabut persetujuan terhadap hakim agung atas nama Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan di Komisi III pada 18 September 2014.

“Untuk menindaklanjutinya, apakah keputusan Komisi III untuk mencabut persetujuan terhadap hakim agung pada MA  atas nama Sudrajad Dimyati dapat disetujui?” tanya Dasco dalam rapat paripurna dijawab ‘setuju’ oleh Anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut, Selasa (4/10).

Komisi Hukum terus melakukan evaluasi terhadap pejabat terkait. Tujuannya, agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab, bermoral, dan mengikuti ketentuan perundang-undangan. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA. Atas perbuatannya, Sudrajad selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.■
 
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories