Dipaparkan Guru Besar IPB Tak Ada Negara Yang Wajibkan Label BPA Di Kemasan AMDK

Guru Besar Bidang Keamanan Pangan dan Gizi Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Ahmad Sulaeman mengatakan, Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) hingga kini masih terus mengkaji batas paparan aman asupan harian Bisphenol A (BPA) yang dapat ditoleransi tubuh manusia (tolerable daily intake/TDI). Menurutnya, kajian itu memakan waktu sangat panjang karena dilakukan dengan sangat berhati-hati. 

“Di EFSA saja (itu dilakukan) sangat hati-hati dan waktu yang panjang. Mereka melakukannya sejak 2007 dan sampai sekarang belum memutuskan dan masih terus me-review. Mereka masih mewacanakan untuk mengubah TDI di sana,” kata Ahmad.

Dia mengatakan, peraturan yang ada di Indonesia mengizinkan keberadaan BPA dalam kemasan pangan, termasuk yang berpotensi bermigrasi ke pangan dan menjadi cemaran pada pangan. Menurutnya, batasan migrasi berbagai jenis senyawa kimia dalam semua jenis kemasan pangan juga telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan BPOM Nomor 20/2019. Contohnya, BPA pada galon polikarbonat (PC) serta asetaldehid, etilen glokol, dietilen glikol pada galon polietilena tereftlat (PET).

Menurutnya, batas maksimum migrasi BPA di Indonesia adalah 0,6 bpj. Angka ini masih sangat sesuai dengan mayoritas batas maksimum migrasi BPA negara-negara maju di dunia. Contohnya Jepang (2,5 bpj), Korea Selatan (0,6 bpj), China (0,6 bpj), bahkan di Amerika tidak ada batas spesifik migrasinya.

“Jadi, sampai saat ini, sepengetahuan saya, tidak ada satupun negara di dunia yang mengeluarkan peraturan kewajiban pelabelan khusus terkait BPA termasuk kepada produsen air minum dalam kemasan,” tukasnya.

Dia menyampaikan, pencantuman logo recycle dengan nomor serta nama bahan kemasan di bawah kemasan botol minuman untuk saat ini sudah cukup. Tidak perlu ditambah embel-embel bebas BPA dalam galon air minum dalam kemasan (AMDK).

“Mengacu kepada hasil kajian lembaga-lembaga pengawas keamanan pangan di berbagai negara, pelabelan kemasan air minum bebas BPA belum perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah analisis risiko paparan BPA dari berbagai sumber paparan di Indonesia,” katanya. [SAR]

]]> Guru Besar Bidang Keamanan Pangan dan Gizi Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Ahmad Sulaeman mengatakan, Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) hingga kini masih terus mengkaji batas paparan aman asupan harian Bisphenol A (BPA) yang dapat ditoleransi tubuh manusia (tolerable daily intake/TDI). Menurutnya, kajian itu memakan waktu sangat panjang karena dilakukan dengan sangat berhati-hati. 

“Di EFSA saja (itu dilakukan) sangat hati-hati dan waktu yang panjang. Mereka melakukannya sejak 2007 dan sampai sekarang belum memutuskan dan masih terus me-review. Mereka masih mewacanakan untuk mengubah TDI di sana,” kata Ahmad.

Dia mengatakan, peraturan yang ada di Indonesia mengizinkan keberadaan BPA dalam kemasan pangan, termasuk yang berpotensi bermigrasi ke pangan dan menjadi cemaran pada pangan. Menurutnya, batasan migrasi berbagai jenis senyawa kimia dalam semua jenis kemasan pangan juga telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan BPOM Nomor 20/2019. Contohnya, BPA pada galon polikarbonat (PC) serta asetaldehid, etilen glokol, dietilen glikol pada galon polietilena tereftlat (PET).

Menurutnya, batas maksimum migrasi BPA di Indonesia adalah 0,6 bpj. Angka ini masih sangat sesuai dengan mayoritas batas maksimum migrasi BPA negara-negara maju di dunia. Contohnya Jepang (2,5 bpj), Korea Selatan (0,6 bpj), China (0,6 bpj), bahkan di Amerika tidak ada batas spesifik migrasinya.

“Jadi, sampai saat ini, sepengetahuan saya, tidak ada satupun negara di dunia yang mengeluarkan peraturan kewajiban pelabelan khusus terkait BPA termasuk kepada produsen air minum dalam kemasan,” tukasnya.

Dia menyampaikan, pencantuman logo recycle dengan nomor serta nama bahan kemasan di bawah kemasan botol minuman untuk saat ini sudah cukup. Tidak perlu ditambah embel-embel bebas BPA dalam galon air minum dalam kemasan (AMDK).

“Mengacu kepada hasil kajian lembaga-lembaga pengawas keamanan pangan di berbagai negara, pelabelan kemasan air minum bebas BPA belum perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah analisis risiko paparan BPA dari berbagai sumber paparan di Indonesia,” katanya. [SAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories