Digugat Ke Pengadilan KPK Lelet Garap Banteng Senayan

Penyidikan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang melilit mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyerempet ke kader PDIP lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah memanggil kader banteng lain. Namanya Ihsan Yunus. Tapi, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memandang, langkah KPK masih lelet. Makanya, MAKI menggugat ke KPK ke pengadilan agar cepat menggarap kader banteng lain.

Ihsan Yunus pernah dipanggil KPK untuk diperiksa pada 27 Januari lalu. Namun, Anggota Komisi II DPR ini tidak datang. Setelah itu, KPK belum melakukan panggilan lagi.

Kondisi ini membuat MAKI jengkel. Makanya, kemarin, MAKI melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, meski telah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang mengarah ke keterlibatan Ihsan, tapi KPK belum pernah memeriksa langsung. “Patut diduga KPK tidak profesional,” kata dia, dalam keterangan pers kepada wartawan, kemarin.

Menurut Boyamin, melihat hasil rekonstruksi kasus, Ihsan diduga terlibat dalam kasus korupsi bansos. Sebab, Ihsan melakukan pertemuan dengan beberapa orang yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Di antaranya, Matheus Joko Santoso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain itu, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah orang tua Ihsan, di Jalan Raya Hankam, Nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur. Bukti keterlibatan Ihsan kembali dikuatkan setelah KPK memeriksa operator Ihsan yang bernama Agustri Yogasmara alias Yogas, yang menerima uang Rp 1,5 miliar dan dua sepeda merk Brompton dari tersangka Harry Van Sidabukke.

Selain tak kunjung memeriksa Ihsan, kata Boyamin, penyidik KPK juga tidak melaksanakan seluruh izin penggeledahan yang telah diberikan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Padahal, Dewas telah memberikan 20 izin penggeledahan untuk keperluan penanganan perkara. “Hingga saat ini, baru melakukan sedikit penggeledahan. Sekitar lima penggeledahan,” imbuhnya.

Dengan kondisi ini, kata Boyamin, berkas perkara tiga tersangka penerima suap, yakni Juliari, Matheus, dan Adi Wahyono, belum juga rampung. Dalam petitum gugatan, MAKI meminta majelis hakim PN Jaksel menyatakan secara hukum, KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam terhadap perkara dugaan korupsi bansos.

 

Petitum berikutnya, meminta majelis hakim agar memerintahkan KPK melakukan proses hukum selanjutnya. Yaitu segera melakukan pemeriksaan terhadap Ihsan dan melakukan penggeledahan sebagaimana 20 izin yang telah diberikan Dewas. MAKI juga meminta KPK segera menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Pihak KPK tak keberatan dengan gugatan MAKI ini. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, pihaknya menghormati hak masyarakat dalam mengawal kasus korupsi. Akan tetapi, Ali mengingatkan, penggeledahan maupun pemanggilan seseorang sebagai saksi adalah untuk kebutuhan penyidikan. “Bukan karena ada permintaan maupun desakan pihak lain,” tegasnya, lewat pesan singkat, kemarin.

Dia memastikan, proses penyidikan kasus yang menjerat Juliari terus berjalan. Faktanya, KPK melakukan pemanggilan saksi untuk melengkapi pembuktian unsur pasal dalam berkas perkara para tersangka. “Kami tegaskan, sama sekali tidak ada penghentian penyidikan untuk penanganan perkara dimaksud,” sanggahnya.

Kemarin, penyidik KPK menggarap tiga saksi kasus ini. Mereka adalah pengacara Hotma Sitompul, Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal Akhmat Suyuti, dan istri tersangka Matheus, Elfrida Gusti Gultom. “Akhmat Suyuti didalami pengetahuannya terkait adanya pengembalian sejumlah uang oleh saksi yang diduga diterima dari tersangka JPB melalui perantaraan pihak lain,” jelas Ali.

Suyuti, yang keluar dari lobi Gedung KPK pukul 14.55 WIB, memilih irit bicara. “Nggak ada, nggak ada…,” tampiknya, saat ditanya soal keterlibatan Ihsan dalam kasus ini. [UMM]

]]> Penyidikan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang melilit mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyerempet ke kader PDIP lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah memanggil kader banteng lain. Namanya Ihsan Yunus. Tapi, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memandang, langkah KPK masih lelet. Makanya, MAKI menggugat ke KPK ke pengadilan agar cepat menggarap kader banteng lain.

Ihsan Yunus pernah dipanggil KPK untuk diperiksa pada 27 Januari lalu. Namun, Anggota Komisi II DPR ini tidak datang. Setelah itu, KPK belum melakukan panggilan lagi.

Kondisi ini membuat MAKI jengkel. Makanya, kemarin, MAKI melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, meski telah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang mengarah ke keterlibatan Ihsan, tapi KPK belum pernah memeriksa langsung. “Patut diduga KPK tidak profesional,” kata dia, dalam keterangan pers kepada wartawan, kemarin.

Menurut Boyamin, melihat hasil rekonstruksi kasus, Ihsan diduga terlibat dalam kasus korupsi bansos. Sebab, Ihsan melakukan pertemuan dengan beberapa orang yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Di antaranya, Matheus Joko Santoso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain itu, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah orang tua Ihsan, di Jalan Raya Hankam, Nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur. Bukti keterlibatan Ihsan kembali dikuatkan setelah KPK memeriksa operator Ihsan yang bernama Agustri Yogasmara alias Yogas, yang menerima uang Rp 1,5 miliar dan dua sepeda merk Brompton dari tersangka Harry Van Sidabukke.

Selain tak kunjung memeriksa Ihsan, kata Boyamin, penyidik KPK juga tidak melaksanakan seluruh izin penggeledahan yang telah diberikan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Padahal, Dewas telah memberikan 20 izin penggeledahan untuk keperluan penanganan perkara. “Hingga saat ini, baru melakukan sedikit penggeledahan. Sekitar lima penggeledahan,” imbuhnya.

Dengan kondisi ini, kata Boyamin, berkas perkara tiga tersangka penerima suap, yakni Juliari, Matheus, dan Adi Wahyono, belum juga rampung. Dalam petitum gugatan, MAKI meminta majelis hakim PN Jaksel menyatakan secara hukum, KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam terhadap perkara dugaan korupsi bansos.

 

Petitum berikutnya, meminta majelis hakim agar memerintahkan KPK melakukan proses hukum selanjutnya. Yaitu segera melakukan pemeriksaan terhadap Ihsan dan melakukan penggeledahan sebagaimana 20 izin yang telah diberikan Dewas. MAKI juga meminta KPK segera menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Pihak KPK tak keberatan dengan gugatan MAKI ini. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, pihaknya menghormati hak masyarakat dalam mengawal kasus korupsi. Akan tetapi, Ali mengingatkan, penggeledahan maupun pemanggilan seseorang sebagai saksi adalah untuk kebutuhan penyidikan. “Bukan karena ada permintaan maupun desakan pihak lain,” tegasnya, lewat pesan singkat, kemarin.

Dia memastikan, proses penyidikan kasus yang menjerat Juliari terus berjalan. Faktanya, KPK melakukan pemanggilan saksi untuk melengkapi pembuktian unsur pasal dalam berkas perkara para tersangka. “Kami tegaskan, sama sekali tidak ada penghentian penyidikan untuk penanganan perkara dimaksud,” sanggahnya.

Kemarin, penyidik KPK menggarap tiga saksi kasus ini. Mereka adalah pengacara Hotma Sitompul, Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal Akhmat Suyuti, dan istri tersangka Matheus, Elfrida Gusti Gultom. “Akhmat Suyuti didalami pengetahuannya terkait adanya pengembalian sejumlah uang oleh saksi yang diduga diterima dari tersangka JPB melalui perantaraan pihak lain,” jelas Ali.

Suyuti, yang keluar dari lobi Gedung KPK pukul 14.55 WIB, memilih irit bicara. “Nggak ada, nggak ada…,” tampiknya, saat ditanya soal keterlibatan Ihsan dalam kasus ini. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories