Dianggarkan 76 Triliun Pemilu Berat Di Ongkos, Duitnya Ada Nggak

Anggaran Pemilu 2024 akhirnya disetujui DPR. Angkanya mencapai Rp 76 triliun. Dengan jumlah jumbo ini, Pemilu bakal berat di ongkos. Kira-kira, duitnya ada nggak ya.
 
Jumlah ini sebenarnya lebih kecil dari usulan pertama KPU. Awalnya, KPU mengusulkan Rp 86 triliun. Karena terlalu besar, DPR kemudian meminta KPU merevisi. Setelah coret sana-coret sini, KPU lalu mengusulkan anggaran Rp 76 triliun.
 
Jumlah ini sudah disetujui Komisi II DPR dalam rapat konsinyering dengan KPU, pekan lalu. Hal itu diketahui dari paparan Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat rapat bersama DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. 
 
Dalam paparannya, Hasyim membagi usulan anggaran itu dalam dua kategori. Pertama, anggaran kegiatan tahapan yang sebesar 82,71 persen atau Rp 63 triliun. Kedua, anggaran kegiatan dukungan tahapan sebesar 17,29 persen atau Rp 13 triliun. 
 
Anggaran kegiatan tahapan terdiri atas perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan Rp 2 triliun; pemutakhiran data pemilih Rp 6 triliun; pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Rp 759 miliar; penetapan peserta Pemilu Rp 542 miliar; penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil Rp 530 miliar; pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota Rp 361 miliar; masa kampanye Pemilu Rp 1 triliun; masa tenang non anggaran; pemungutan dan perhitungan suara Rp 41 triliun; dan penetapan hasil Pemilu Rp 9 triliun. 
 
Sementara, kegiatan dukungan tahapan Pemilu terdiri atas gaji Rp 6 triliun dan sarana prasarana serta operasional perkantoran Rp 6 triliun. 
 
Hasyim memastikan, anggaran Rp 76 triliun kemungkinan besar tidak akan berubah. “Tentang (anggaran), masing-masing tahun sudah disampaikan KPU, Insya Allah tidak akan berubah. Persoalannya begini, cairnya kapan?” tanya Hasyim.

 

Dia lalu mencontohkan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk 2022. Saat ini, anggarannya baru cari Rp 2 triliun dari kebutuhan sebesar Rp 8 triliun. Padahal, di tahun ini, KPU akan melakukan tahapan yang biaya besar. “Tahapan Pemilu paling dekat kegiatan besar dilakukan pendaftaran partai, ada verifikasi partai, antara Agustus-Desember. Itu perlu pembiayaan besar,” lanjutnya.
 
Kegiatan lain yang akan dilakukan KPU adalah seleksi anggota KPU di provinsi dan kabupaten/kota. Hasyim juga menyebutkan, pada Desember akan ada tahapan penyerahan dukungan calon anggota DPD yang perlu melakukan sosialisasi. “Harus menyampaikan banyak hal pada publik, pada para calon DPD RI, dan melakukan Bintek (Bimbingan Teknis) bagi tim para calon DPD RI,” beber dia.
 
Di Komisi II DPR, usulan KPU ini ternyata belum final disetujui. Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menjelaskan, penentuan anggaran Pemilu sebesar Rp 76 triliun tidak mudah. Memakan waktu yang cukup panjang. Ditambah lagi desakan kepada KPU untuk terus mengefisiensi anggaran pesta demokrasi itu.
 
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menjelaskan, keputusan mengikat perihal Pemilu akan dibacakan Senin (30/5) pekan depan. Termasuk juga soal anggaran. Keputusan akan diambil sesudah rapat kerja DPR bersama KPU dan Kementerian Dalam Negeri. “Untuk Pemilu, sesuai dengan rapat internal, kami agendakan 30 Mei yang akan datang,” terang Saan. 
 
Rapat tersebut akan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Komisi II, Kemendagri, dan KPU di rapat konsinyering beberapa waktu lalu. Kesepakatan yang dibuat dalam konsinyering meliputi anggaran hingga durasi masa kampanye dan lain-lain. “Karena kami ingin PKPU dan anggaran ini bisa selesai di Mei ini,” sebut politisi partai NasDem itu. 
 
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati tidak mempermasalahkan besarnya anggaran yang diajukan KPU. Hanya saja, dia agak waswas dengan proses pencairan anggaran itu.
 
Karena itu, dia menyarankan KPU tidak bosan atau sungkan untuk terus menagih ke pemerintah agar dana itu cair. “Anggaran ini perlu ada kepastian. Selain dipastikan anggarannya, juga perlu dipastikan turunnya tepat waktu,” ucap Nisa, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

 

Sebab, lanjut dia, KPU tidak akan bisa bekerja maksimal kalau anggaran belum cair. “Sulit untuk bisa menjalankan tahapan jika belum ada anggarannya. Apalagi di tahun ini ada tahapan seperti pendaftaran partai dan verifikasi partai politik,” imbuh dia. 
 
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyatakan hal serupa. Kata dia, yang terpenting adalah pencairan anggaran Pemilu. “Kepastian anggaran tentu harus didukung dengan proses pencairannya sesuai dengan kebutuhan yang ada,” tutur Suminta.
 
Sedangkan, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana memaklumi anggaran yang diajukan KPU besar. “Anggaran Pemilu memang selalu mahal. Pemilu sebagai instrumen demokrasi memang mahal. Saya pikir KPU dan DPR sudah memperhitungkan anggaran Pemilu yang mungkin lebih rasional untuk disepakati,” papar Aditya. 

]]> Anggaran Pemilu 2024 akhirnya disetujui DPR. Angkanya mencapai Rp 76 triliun. Dengan jumlah jumbo ini, Pemilu bakal berat di ongkos. Kira-kira, duitnya ada nggak ya.
 
Jumlah ini sebenarnya lebih kecil dari usulan pertama KPU. Awalnya, KPU mengusulkan Rp 86 triliun. Karena terlalu besar, DPR kemudian meminta KPU merevisi. Setelah coret sana-coret sini, KPU lalu mengusulkan anggaran Rp 76 triliun.
 
Jumlah ini sudah disetujui Komisi II DPR dalam rapat konsinyering dengan KPU, pekan lalu. Hal itu diketahui dari paparan Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat rapat bersama DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. 
 
Dalam paparannya, Hasyim membagi usulan anggaran itu dalam dua kategori. Pertama, anggaran kegiatan tahapan yang sebesar 82,71 persen atau Rp 63 triliun. Kedua, anggaran kegiatan dukungan tahapan sebesar 17,29 persen atau Rp 13 triliun. 
 
Anggaran kegiatan tahapan terdiri atas perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan Rp 2 triliun; pemutakhiran data pemilih Rp 6 triliun; pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Rp 759 miliar; penetapan peserta Pemilu Rp 542 miliar; penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil Rp 530 miliar; pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota Rp 361 miliar; masa kampanye Pemilu Rp 1 triliun; masa tenang non anggaran; pemungutan dan perhitungan suara Rp 41 triliun; dan penetapan hasil Pemilu Rp 9 triliun. 
 
Sementara, kegiatan dukungan tahapan Pemilu terdiri atas gaji Rp 6 triliun dan sarana prasarana serta operasional perkantoran Rp 6 triliun. 
 
Hasyim memastikan, anggaran Rp 76 triliun kemungkinan besar tidak akan berubah. “Tentang (anggaran), masing-masing tahun sudah disampaikan KPU, Insya Allah tidak akan berubah. Persoalannya begini, cairnya kapan?” tanya Hasyim.

 

Dia lalu mencontohkan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk 2022. Saat ini, anggarannya baru cari Rp 2 triliun dari kebutuhan sebesar Rp 8 triliun. Padahal, di tahun ini, KPU akan melakukan tahapan yang biaya besar. “Tahapan Pemilu paling dekat kegiatan besar dilakukan pendaftaran partai, ada verifikasi partai, antara Agustus-Desember. Itu perlu pembiayaan besar,” lanjutnya.
 
Kegiatan lain yang akan dilakukan KPU adalah seleksi anggota KPU di provinsi dan kabupaten/kota. Hasyim juga menyebutkan, pada Desember akan ada tahapan penyerahan dukungan calon anggota DPD yang perlu melakukan sosialisasi. “Harus menyampaikan banyak hal pada publik, pada para calon DPD RI, dan melakukan Bintek (Bimbingan Teknis) bagi tim para calon DPD RI,” beber dia.
 
Di Komisi II DPR, usulan KPU ini ternyata belum final disetujui. Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menjelaskan, penentuan anggaran Pemilu sebesar Rp 76 triliun tidak mudah. Memakan waktu yang cukup panjang. Ditambah lagi desakan kepada KPU untuk terus mengefisiensi anggaran pesta demokrasi itu.
 
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menjelaskan, keputusan mengikat perihal Pemilu akan dibacakan Senin (30/5) pekan depan. Termasuk juga soal anggaran. Keputusan akan diambil sesudah rapat kerja DPR bersama KPU dan Kementerian Dalam Negeri. “Untuk Pemilu, sesuai dengan rapat internal, kami agendakan 30 Mei yang akan datang,” terang Saan. 
 
Rapat tersebut akan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Komisi II, Kemendagri, dan KPU di rapat konsinyering beberapa waktu lalu. Kesepakatan yang dibuat dalam konsinyering meliputi anggaran hingga durasi masa kampanye dan lain-lain. “Karena kami ingin PKPU dan anggaran ini bisa selesai di Mei ini,” sebut politisi partai NasDem itu. 
 
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati tidak mempermasalahkan besarnya anggaran yang diajukan KPU. Hanya saja, dia agak waswas dengan proses pencairan anggaran itu.
 
Karena itu, dia menyarankan KPU tidak bosan atau sungkan untuk terus menagih ke pemerintah agar dana itu cair. “Anggaran ini perlu ada kepastian. Selain dipastikan anggarannya, juga perlu dipastikan turunnya tepat waktu,” ucap Nisa, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

 

Sebab, lanjut dia, KPU tidak akan bisa bekerja maksimal kalau anggaran belum cair. “Sulit untuk bisa menjalankan tahapan jika belum ada anggarannya. Apalagi di tahun ini ada tahapan seperti pendaftaran partai dan verifikasi partai politik,” imbuh dia. 
 
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyatakan hal serupa. Kata dia, yang terpenting adalah pencairan anggaran Pemilu. “Kepastian anggaran tentu harus didukung dengan proses pencairannya sesuai dengan kebutuhan yang ada,” tutur Suminta.
 
Sedangkan, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana memaklumi anggaran yang diajukan KPU besar. “Anggaran Pemilu memang selalu mahal. Pemilu sebagai instrumen demokrasi memang mahal. Saya pikir KPU dan DPR sudah memperhitungkan anggaran Pemilu yang mungkin lebih rasional untuk disepakati,” papar Aditya. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories