Diancam Digugat Praperadilan KPK, Kenapa Masih Umpetin Tersangka Kasus Sarana Jaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Firli Bahuri tidak mengumumkan nama tersangka sampai dilakukan penahanan. Termasuk dalam penyidikan kasus lahan Cipayung, Jakarta Timur.

Padahal tersangka kasus ini sudah bisa ditebak. Salah satunya diduga Yoory C Pinontoan. Yang baru-baru ini dinonaktifkan dari Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Namun lembaga antirasuah bersikukuh tidak mengungkapnya.

Kebijakan ini digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Lantaran dinilai tidak tidak jelas alasannya. “Mestinya sejak awal penyidikan diumumkan (tersangkanya). Kalau (tersangka) takut lari bisa dicekal. Makanya jangan lama-lama setelah penyidikan, langsung lakukan penetapan tersangka dan ditahan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Sesuai ketentuan, penyidikan harus diumumkan. Dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat pemberitahuan ini disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, pelapor dan terlapor. “Artinya pelaku juga tahu kalau dia sedang disidik. Ngapain pengumumannya belakang? Jadi kalau alasannya supaya tidak lari itu tidak ada dasarnya,” kata Boyamin.

Ia menerangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU XIII/2015, SPDP harus di berikan kepada terlapor atau calon tersangka paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan Surat Pe rintah Penyidikan (Sprindik).

“Jadi ini, menurut saya, sesuatu yang keliru pengumumannya belakangan, mestinya segera saja diumumkan,” desak Boyamin.

 

MAKI akan menggugat KPK jika tidak segera mengumumkan tersangka kasus korupsi di tubuh Perumda Sarana Jaya. “Saya beri deadline waktu satu bulan atau 30 hari untuk KPK mengumumkan tersangka dan sekaligus menahan tersang kanya,” ancam Boyamin.

Jika hingga tenggat waktu itu KPK tak kunjung mengumumkan tersangka, pihaknya akan melayangkan gugatan prapera dilan. “Saya selalu melakukan gugatan praperadilan terhadap per kara yang diduga mangkrak . Termasuk juga lambannya pene tapan tersangka dalam kasus suap pengadaan lahan oleh BUMD DKI,” ujarnya.

Dengan adanya praperadilan, mau tak mau KPK harus membuktikan tidak menghentikan pengusutan perkara. “Apa buk tinya tidak dihentikan? Ya menetapkan tersangka dan menahan,” kata Boyamin.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menandaskan, sesuai ketentuan pimpinan yang baru pengumuman tersangka baru dilakukan setelah dilakukan penangkapan atau penahanan. Ia bisa memahami harapan masyarakat dalam upaya men gungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi.

Namun ia menegaskan bahwa aturan pengumuman tersangka ini sudah menjadi ketentuan yang baru bagi KPK ketika menangani perkara. “Perlu juga kami sampaikan bahwa KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan karena desakan pihak pihak tertentu,” tandasnya.

Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan korupsi pembelian tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Perkara sudah masuk tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Pembelian dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019. Ali menolak menerangkan lebih detail perkara ini.

KPK akan memberikan penjelasan kepada publik pada waktunya. Baik konstruksi perkara, alat bukti dan keterlibatan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka berikut pasal sangkaannya.

“Sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanga nan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat,” tutup Ali. [BYU]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Firli Bahuri tidak mengumumkan nama tersangka sampai dilakukan penahanan. Termasuk dalam penyidikan kasus lahan Cipayung, Jakarta Timur.

Padahal tersangka kasus ini sudah bisa ditebak. Salah satunya diduga Yoory C Pinontoan. Yang baru-baru ini dinonaktifkan dari Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Namun lembaga antirasuah bersikukuh tidak mengungkapnya.

Kebijakan ini digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Lantaran dinilai tidak tidak jelas alasannya. “Mestinya sejak awal penyidikan diumumkan (tersangkanya). Kalau (tersangka) takut lari bisa dicekal. Makanya jangan lama-lama setelah penyidikan, langsung lakukan penetapan tersangka dan ditahan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Sesuai ketentuan, penyidikan harus diumumkan. Dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat pemberitahuan ini disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, pelapor dan terlapor. “Artinya pelaku juga tahu kalau dia sedang disidik. Ngapain pengumumannya belakang? Jadi kalau alasannya supaya tidak lari itu tidak ada dasarnya,” kata Boyamin.

Ia menerangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU XIII/2015, SPDP harus di berikan kepada terlapor atau calon tersangka paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan Surat Pe rintah Penyidikan (Sprindik).

“Jadi ini, menurut saya, sesuatu yang keliru pengumumannya belakangan, mestinya segera saja diumumkan,” desak Boyamin.

 

MAKI akan menggugat KPK jika tidak segera mengumumkan tersangka kasus korupsi di tubuh Perumda Sarana Jaya. “Saya beri deadline waktu satu bulan atau 30 hari untuk KPK mengumumkan tersangka dan sekaligus menahan tersang kanya,” ancam Boyamin.

Jika hingga tenggat waktu itu KPK tak kunjung mengumumkan tersangka, pihaknya akan melayangkan gugatan prapera dilan. “Saya selalu melakukan gugatan praperadilan terhadap per kara yang diduga mangkrak . Termasuk juga lambannya pene tapan tersangka dalam kasus suap pengadaan lahan oleh BUMD DKI,” ujarnya.

Dengan adanya praperadilan, mau tak mau KPK harus membuktikan tidak menghentikan pengusutan perkara. “Apa buk tinya tidak dihentikan? Ya menetapkan tersangka dan menahan,” kata Boyamin.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menandaskan, sesuai ketentuan pimpinan yang baru pengumuman tersangka baru dilakukan setelah dilakukan penangkapan atau penahanan. Ia bisa memahami harapan masyarakat dalam upaya men gungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi.

Namun ia menegaskan bahwa aturan pengumuman tersangka ini sudah menjadi ketentuan yang baru bagi KPK ketika menangani perkara. “Perlu juga kami sampaikan bahwa KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan karena desakan pihak pihak tertentu,” tandasnya.

Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan korupsi pembelian tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Perkara sudah masuk tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Pembelian dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019. Ali menolak menerangkan lebih detail perkara ini.

KPK akan memberikan penjelasan kepada publik pada waktunya. Baik konstruksi perkara, alat bukti dan keterlibatan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka berikut pasal sangkaannya.

“Sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanga nan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat,” tutup Ali. [BYU]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories