Di Laut China Selatan China Mulai Rese Ke Kita

China tak henti-hentinya bikin ulah di Laut China Selatan (LCS). Sekarang, China juga mulai rese ke kita. Negeri Panda itu dikabarkan meminta pemerintah kita menghentikan pengeboran minyak, gas, dan latihan militer yang dilakukan TNI dengan tentara Amerika Serikat.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ketegangan di kawasan LCS belum juga menunjukkan perubahan. Grafiknya justru terus meningkat.

Pada Januari 2020, misalnya, China diketahui melakukan klaim sepihak atas Laut Natuna yang menjadi wilayah teritorial Indonesia. China juga dikabarkan telah menenggelamkan kapal Vietnam di Kepulauan Paracel pada April 2020.

Kemudian, Juni 2020 terjadi insiden West Capella di perairan Malaysia. Di tengah pengeboran lepas laut yang dilakukan kapal West Capella, China dikabarkan mengirimkan kapal survei dan coast guard untuk melakukan pengintaian. Malaysia geram, sehingga negara tetangga Indonesia itu mengirim kapal angkatan lautnya ke lokasi tersebut.

Sekarang, China kembali rese terhadap Indonesia. Resenya cukup serius. Bahkan sampai mengirim surat diplomasi keberatan terhadap segala aktivitas Indonesia di perbatasan LCS. Surat itu dilayangkan diplomat China ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Isinya, meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di ujung selatan LCS yang disebut Laut Natuna Utara.

Informasi itu dibocorkan kantor berita Reuters setelah mewawancarai empat orang yang mengetahui isi surat tersebut. Salah satunya anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan. Ini, jadi kali pertama Indonesia disenggol soal sumber daya alam oleh China di perbatasan LCS.

Kata Farhan, China mendesak Indonesia menghentikan pengeboran di rig lepas pantai. Sebab, lokasi tersebut dianggap masih termasuk wilayahnya. “Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” kata anggota Komite Keamanan Nasional itu.

Kesepakatan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2017 tentang Hukum Laut menyebutkan, ujung selatan LCS adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai Laut Natuna Utara. Namun, China keras kepala mengklaim Laut Natuna Utara adalah teritorialnya dengan ditandai ‘sembilan garis putus-putus berbentuk U’. 

“(Surat itu) sedikit mengancam karena langkah ini merupakan upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka, terhadap hak-hak Indonesia di bawah Hukum Laut,” ucap politisi Partai NasDem itu.

 

Dalam surat terpisah, China juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus lalu. Latihan tersebut melibatkan 4.500 tentara Indonesia dan Amerika Serikat. Padahal, program ini telah menjadi acara rutin sejak 2009. Menurut Farhan, ini merupakan protes perdana China terhadap program kerja sama militer tersebut.

Farhan melihat, Pemerintah hati-hati menyikapi protes China ini. “Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan China,” ujarnya.

Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah enggan mengomentari isu tersebut. Alasannya, menjaga hubungan privasi antar-negara. “Saya tidak bisa mengkonfirmasi isi dari berita tersebut. Di sisi lain, komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup,” kata Faiz, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga tak mau berkomentar mengenai hal ini. Saat dikonfirmasi, Kasubbag Humas Bakamla Letkol Mardiono Navy, malah menyarankan Rakyat Merdeka bertanya ke Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal). “Mohon maaf, hal itu silakan konfirmasi ke Dispenal saja,” ujarnya.

Kepala Dispenal, Julius Widjojanto juga tak mau memberikan keterangan. “Sampai saat ini saya belum dapat info tersebut. Mohon berkenan ke Kemlu,” imbuh Julius.

Lantas apa yang harus dilakukan Pemerintah terkait hal ini? Pengamat intelijen dan keamanan dari UIN Jakarta, Robi Sugara berharap, protes China ini dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Yaitu, dengan menjelaskan secara lengkap tentang batas-batas wilayah NKRI sesuai konvensi PBB. “Jadi meski hanya sebatas protes dari China, ini harus jadi momentum untuk Indonesia menjelaskan secara lengkap dan komprehensif,” ujar Robi, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC) itu, Indonesia bakal kesulitan jika harus berhadap-hadapan dengan China. “Indonesia secara bargaining power tidak punya kekuatan untuk merespons secara keras. Kecuali yang paling elegan dengan hanya menjelaskan soal kepemilikan wilayah tersebut,” pungkasnya. [UMM]

]]> China tak henti-hentinya bikin ulah di Laut China Selatan (LCS). Sekarang, China juga mulai rese ke kita. Negeri Panda itu dikabarkan meminta pemerintah kita menghentikan pengeboran minyak, gas, dan latihan militer yang dilakukan TNI dengan tentara Amerika Serikat.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ketegangan di kawasan LCS belum juga menunjukkan perubahan. Grafiknya justru terus meningkat.

Pada Januari 2020, misalnya, China diketahui melakukan klaim sepihak atas Laut Natuna yang menjadi wilayah teritorial Indonesia. China juga dikabarkan telah menenggelamkan kapal Vietnam di Kepulauan Paracel pada April 2020.

Kemudian, Juni 2020 terjadi insiden West Capella di perairan Malaysia. Di tengah pengeboran lepas laut yang dilakukan kapal West Capella, China dikabarkan mengirimkan kapal survei dan coast guard untuk melakukan pengintaian. Malaysia geram, sehingga negara tetangga Indonesia itu mengirim kapal angkatan lautnya ke lokasi tersebut.

Sekarang, China kembali rese terhadap Indonesia. Resenya cukup serius. Bahkan sampai mengirim surat diplomasi keberatan terhadap segala aktivitas Indonesia di perbatasan LCS. Surat itu dilayangkan diplomat China ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Isinya, meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di ujung selatan LCS yang disebut Laut Natuna Utara.

Informasi itu dibocorkan kantor berita Reuters setelah mewawancarai empat orang yang mengetahui isi surat tersebut. Salah satunya anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan. Ini, jadi kali pertama Indonesia disenggol soal sumber daya alam oleh China di perbatasan LCS.

Kata Farhan, China mendesak Indonesia menghentikan pengeboran di rig lepas pantai. Sebab, lokasi tersebut dianggap masih termasuk wilayahnya. “Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” kata anggota Komite Keamanan Nasional itu.

Kesepakatan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2017 tentang Hukum Laut menyebutkan, ujung selatan LCS adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai Laut Natuna Utara. Namun, China keras kepala mengklaim Laut Natuna Utara adalah teritorialnya dengan ditandai ‘sembilan garis putus-putus berbentuk U’. 

“(Surat itu) sedikit mengancam karena langkah ini merupakan upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka, terhadap hak-hak Indonesia di bawah Hukum Laut,” ucap politisi Partai NasDem itu.

 

Dalam surat terpisah, China juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis darat pada Agustus lalu. Latihan tersebut melibatkan 4.500 tentara Indonesia dan Amerika Serikat. Padahal, program ini telah menjadi acara rutin sejak 2009. Menurut Farhan, ini merupakan protes perdana China terhadap program kerja sama militer tersebut.

Farhan melihat, Pemerintah hati-hati menyikapi protes China ini. “Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan China,” ujarnya.

Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah enggan mengomentari isu tersebut. Alasannya, menjaga hubungan privasi antar-negara. “Saya tidak bisa mengkonfirmasi isi dari berita tersebut. Di sisi lain, komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup,” kata Faiz, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga tak mau berkomentar mengenai hal ini. Saat dikonfirmasi, Kasubbag Humas Bakamla Letkol Mardiono Navy, malah menyarankan Rakyat Merdeka bertanya ke Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal). “Mohon maaf, hal itu silakan konfirmasi ke Dispenal saja,” ujarnya.

Kepala Dispenal, Julius Widjojanto juga tak mau memberikan keterangan. “Sampai saat ini saya belum dapat info tersebut. Mohon berkenan ke Kemlu,” imbuh Julius.

Lantas apa yang harus dilakukan Pemerintah terkait hal ini? Pengamat intelijen dan keamanan dari UIN Jakarta, Robi Sugara berharap, protes China ini dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Yaitu, dengan menjelaskan secara lengkap tentang batas-batas wilayah NKRI sesuai konvensi PBB. “Jadi meski hanya sebatas protes dari China, ini harus jadi momentum untuk Indonesia menjelaskan secara lengkap dan komprehensif,” ujar Robi, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC) itu, Indonesia bakal kesulitan jika harus berhadap-hadapan dengan China. “Indonesia secara bargaining power tidak punya kekuatan untuk merespons secara keras. Kecuali yang paling elegan dengan hanya menjelaskan soal kepemilikan wilayah tersebut,” pungkasnya. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories