Di Atas Kertas Ketat, Tapi Praktiknya Zonk…

Meningkatnya kembali kasus Covid-19 memaksa Pemerintah memperketat kembali aturan perjalanan orang dalam negeri. Salah satunya, pelaku perjalanan harus sudah divaksin dosis 3 atau booster.

Akun @sekretariat.kabinet mengung­kap ketentuan-ketentuan perjalanan orang dalam negeri. Di antaranya, orang yang sudah mendapat vaksin booster tidak wajib tes PCR/rapid test antigen, dan penerima dosis kedua harus menyertakan hasil negatif PCR 3×24 jam atau rapid test 1×24 jam.

Sementara, anak usia 6-17 tahun wajib menyertakan sertifikat vaksin dosis kedua dan tidak wajib tes PCR/antigen. Selain itu, aturan yang mulai efektif pada 17 Juli 2022 ini juga mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan.

Akun @drpriono1 menjelaskan, vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan pent­ing untuk mempertahankan benteng imu­nitas penduduk di tengah risiko penularan yang masih ada. Terlebih, saat ini kegiatan penduduk sudah tidak dibatasi lagi. “Tetap protokol kesehatan (prokes),” katanya.

“Penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan transportasi di seluruh wilayah Indonesia, semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19,” tegas @Marbot_Udien.

Akun @ProfesorZubairi mengungkapkan pentingya booster sebagai syarat perjalanan. Di antaranya, negara yang di sekeliling Indonesia kasusnya meningkat tinggi, positivity rate di atas 10 persen dan kasus sub varian Omicron BA.5 bertam­bah. “Booster meringankan gejala akibat Covid-19,” tuturnya.

Akun @mfikriardi yakin aturan ini dapat direalisasikan di moda transportasi pesawat dan kereta api karena sistemnya sudah terintegrasi dengan PeduliLindungi. Namun, dia sangsi aturan tersebut bisa diterapkan pada transportasi umum lain­nya dan transportasi pribadi.

“Bagaimana pemantauannya? Apa mesti distop satu per saru di jalan untuk memperlihatkan syarat perjalanan,” ujarnya.

 

Akun @story_of_ami pesimis aturan ini dapat diterapkan dengan baik. Dia menyoal implementasi aturan tersebut. Kata dia, terakhir naik pesawat saat Idul Fitri 1443 H, sama sekali tidak diperiksa. Bahkan, masih lebih ketat masuk mall.

“Kemarin mudik pun booster hanya wacana,” ujar @dee_michaelis.

Padahal, kata @dee_michaelis, dirinya berharap mudik lalu akan menjadi per­jalanan yang cukup aman. Nyatanya, di rest area penuh sampai-sampai di toilet harus berdesakan.

“Kenapa bisa penuh? Ya karena aturan wajib booster nggak dijalankan. Aturan hanya aturan, biar rakyat nggak banyak protes. Praktiknya zonk,” tuturnya.

Akun @razki_iskandar mengatakan, kalau pengawasan dan pemeriksaan tidak dijalankan secara konsisten dan ketat, jangan harap kasus Covid-19 cepat me­landai. Kata dia, dari pengalaman yang sudah-sudah masyarakat bisa lolos-lolos saja. “Terutama, mereka yang pakai ken­daraan pribadi,” katanya.

Akun @dssr108 mengatakan, pas mudik Idul Fitri belum bisa booster. Soalnya, rentang waktunya belum 3 bulan dari vaksin kedua. Begitu pun saat vaksin pertama telat karena kondisi kesehatan.

“Tapi, In the end sudah nyiapin hasil tes antigen juga nggak diperiksa. Semoga yang ini beneran dijalankan aturannya,” ujarnya.

Akun @primakrisnawati berharap ada pengecualian untuk anak yang belum mendapat vaksin booster. Terutama, un­tuk anak-anak usia di bawah 18 tahun.

“Anak-anak saya sudah siap booster tapi masih belum dapat tiket dari PeduliLindungi,” ungkapnya.

Akun @titosniper menilai, kebijakan persyaratan perjalanan dalam negeri sebagai birokrasi yang aneh. Kata dia, kapan Indonesia cerdas kalau birokras­inya serumit itu. Dia curiga, kerumitan tersebut sengaja diciptakan. [ASI]

]]> Meningkatnya kembali kasus Covid-19 memaksa Pemerintah memperketat kembali aturan perjalanan orang dalam negeri. Salah satunya, pelaku perjalanan harus sudah divaksin dosis 3 atau booster.

Akun @sekretariat.kabinet mengung­kap ketentuan-ketentuan perjalanan orang dalam negeri. Di antaranya, orang yang sudah mendapat vaksin booster tidak wajib tes PCR/rapid test antigen, dan penerima dosis kedua harus menyertakan hasil negatif PCR 3×24 jam atau rapid test 1×24 jam.

Sementara, anak usia 6-17 tahun wajib menyertakan sertifikat vaksin dosis kedua dan tidak wajib tes PCR/antigen. Selain itu, aturan yang mulai efektif pada 17 Juli 2022 ini juga mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan.

Akun @drpriono1 menjelaskan, vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan pent­ing untuk mempertahankan benteng imu­nitas penduduk di tengah risiko penularan yang masih ada. Terlebih, saat ini kegiatan penduduk sudah tidak dibatasi lagi. “Tetap protokol kesehatan (prokes),” katanya.

“Penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan transportasi di seluruh wilayah Indonesia, semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19,” tegas @Marbot_Udien.

Akun @ProfesorZubairi mengungkapkan pentingya booster sebagai syarat perjalanan. Di antaranya, negara yang di sekeliling Indonesia kasusnya meningkat tinggi, positivity rate di atas 10 persen dan kasus sub varian Omicron BA.5 bertam­bah. “Booster meringankan gejala akibat Covid-19,” tuturnya.

Akun @mfikriardi yakin aturan ini dapat direalisasikan di moda transportasi pesawat dan kereta api karena sistemnya sudah terintegrasi dengan PeduliLindungi. Namun, dia sangsi aturan tersebut bisa diterapkan pada transportasi umum lain­nya dan transportasi pribadi.

“Bagaimana pemantauannya? Apa mesti distop satu per saru di jalan untuk memperlihatkan syarat perjalanan,” ujarnya.

 

Akun @story_of_ami pesimis aturan ini dapat diterapkan dengan baik. Dia menyoal implementasi aturan tersebut. Kata dia, terakhir naik pesawat saat Idul Fitri 1443 H, sama sekali tidak diperiksa. Bahkan, masih lebih ketat masuk mall.

“Kemarin mudik pun booster hanya wacana,” ujar @dee_michaelis.

Padahal, kata @dee_michaelis, dirinya berharap mudik lalu akan menjadi per­jalanan yang cukup aman. Nyatanya, di rest area penuh sampai-sampai di toilet harus berdesakan.

“Kenapa bisa penuh? Ya karena aturan wajib booster nggak dijalankan. Aturan hanya aturan, biar rakyat nggak banyak protes. Praktiknya zonk,” tuturnya.

Akun @razki_iskandar mengatakan, kalau pengawasan dan pemeriksaan tidak dijalankan secara konsisten dan ketat, jangan harap kasus Covid-19 cepat me­landai. Kata dia, dari pengalaman yang sudah-sudah masyarakat bisa lolos-lolos saja. “Terutama, mereka yang pakai ken­daraan pribadi,” katanya.

Akun @dssr108 mengatakan, pas mudik Idul Fitri belum bisa booster. Soalnya, rentang waktunya belum 3 bulan dari vaksin kedua. Begitu pun saat vaksin pertama telat karena kondisi kesehatan.

“Tapi, In the end sudah nyiapin hasil tes antigen juga nggak diperiksa. Semoga yang ini beneran dijalankan aturannya,” ujarnya.

Akun @primakrisnawati berharap ada pengecualian untuk anak yang belum mendapat vaksin booster. Terutama, un­tuk anak-anak usia di bawah 18 tahun.

“Anak-anak saya sudah siap booster tapi masih belum dapat tiket dari PeduliLindungi,” ungkapnya.

Akun @titosniper menilai, kebijakan persyaratan perjalanan dalam negeri sebagai birokrasi yang aneh. Kata dia, kapan Indonesia cerdas kalau birokras­inya serumit itu. Dia curiga, kerumitan tersebut sengaja diciptakan. [ASI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories