Dengan Desa Bisa Gus Halim Optimis, 2024 Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem Level Desa

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar hari ini menyambangi dua kabupaten di Jawa Timur yang telah dipersiapkan sebagai pilot project dalam menurunkan kemiskinan ekstrem 2024 hingga nol persen.

Kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi salah satu dari 35 kabupaten tahap pertama yang menjadi pilot project pada tahun 2021/2022.

Dalam kunjungan di kedua kabupaten tersebut, Gus Halim, sapaan akrab Halim Iskandar menemui Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.

Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024.

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menentukan, pilot project dilaksanakan di 35 Kabupaten yang tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama 2021/2022.

“Ada 434 Kabupaten. Fase pertama tahun 2021/2022 ditentukan 35 Kabupaten, lalu fase kedua tahun 2022 ditentukan 138 kabupaten, kemudian pada fase ketiga tahun 2023 ditentukan 261 kabupaten. Sehingga, ditargetkan pada 2024, indonesia akan bebas kemiskinan pada level desa,” ujar Gus Halim, Sabtu (24/9).

Diakuinya, menurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan. Tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat, kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Menurut Gus Halim, warga miskin itu ada dua. Pertama, warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan.

Sementara yang kedua, warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

Dalam penanganan warga miskin ekstrem ini, Gus Halim telah membuat empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrim menjadi nol persen, yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa.

Lalu, subyek penanganan warga berbasis ‘Satu Nama Satu Alamat’ dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.

Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa.

Lalu, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrem.

Kemendes PDTT, kata Gus Halim, telah memiliki sejumlah tahapan. Yakni, melakukan pemetaan awal dengan mengecek hasil pendataan SDGs Desa.

Lalu membuat peta warga miskin ekstrim per kabupaten dengan jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW/RT. Kemudian melakukan penyusunan rencana anggaran dengan sesuai jenis yang dibutuhkan.

Bukan itu saja, Gus Halim juga telah menyiapkan aksi penanganan untuk keluarga miskin ekstrem. Pertama, melakukan pengurangan pengeluaran seperti gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan memberikan beasiswa.

Kedua, meningkatkan pendapatan. Caranya, dengan padat karya tunai desa, BLT Dana Desa, pekerja di Bumdes, dan program-program pemberdayaan. Selain itu juga perlu adanya pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes PDTT, jumlah warga desa miskin ekstrem di Kabupaten Lamongan sebanyak 43.439 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 28.698 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 446 desa.

Sedangkan untuk warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 96.837 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 36.158 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 418 desa.

“Data ini belum 100 persen. Kami berharap, Kabupaten lamongan dan Bojonegoro dapat mewujudkan target nol persen dalam menurunkan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan dapat selesai hingga tahun 2022,” tutur Gus Halim.

Dia juga berharap, dengan terwujudnya target nol persen kemiskinan ekstrem di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya bisa diikuti kabupaten lainnya.

“Saya optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 di level desa bisa terwujud Karena Desa Bisa. Desa itu pasti bisa,” tandasnya. [DIR]

]]> Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar hari ini menyambangi dua kabupaten di Jawa Timur yang telah dipersiapkan sebagai pilot project dalam menurunkan kemiskinan ekstrem 2024 hingga nol persen.