Demokrat Minta Polri Bubarkan KLB Di Deli Serdang .

Partai Demokrat kembali menegaskan, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), hari ini, adalah gerakan ilegal. Alasannya, KLB tersebut digelar pihak eksternal dan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. 

Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menjelaskan, berdasarkan AD/ART, KLB hanya bisa dilaksanakan jika dihadiri minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui Majelis Tinggi Partai. Syarat ini tidak terpenuhi dalam KLB di Deli Serdang.

“Saat ini DPD dan DPC se-Indonesia tetap solid bersama Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan tegas menolak KLB. Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apa pun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut,” tegas Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tuban ini, Jumat (5/3).

Jika itu terus dipaksakan, lanjut anggota Komisi III DPR ini, KLB tersebut bukan hanya melanggar hukum, tapi juga bisa membahayakan tatanan demokrasi Indonesia. “Pemerkosaan hukum dan demokrasi demikian harus dihentikan dan dibubarkan. Sebab, selain mencederai prinsip negara hukum yang demokratis, juga bisa membuat kerusakan permanen dalam tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Dalam kondisi ini, Didik minta negara dan pemerintah hadir melindungi pihak-pihak yang sah secara hukum. Pemerintah harus menegakkan keadilan dan menindak pihak-pihak yang sengaja melakukan perusakan.

Dia lalu meminta Polri segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membubarkan KLB itu. “Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pengayoman serta menegakkan hukum, Polri harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membubarkan acara yang nyata-nyata dilakukan secara ilegal tersebut. Apalagi berdasar konfirmasi dari pihak kami, acara tersebut tidak mengantongi izin keramaian dari Mabes Polri maupun Polda Sumut,” pintanya. [USU]

]]> .
Partai Demokrat kembali menegaskan, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), hari ini, adalah gerakan ilegal. Alasannya, KLB tersebut digelar pihak eksternal dan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. 

Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menjelaskan, berdasarkan AD/ART, KLB hanya bisa dilaksanakan jika dihadiri minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui Majelis Tinggi Partai. Syarat ini tidak terpenuhi dalam KLB di Deli Serdang.

“Saat ini DPD dan DPC se-Indonesia tetap solid bersama Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan tegas menolak KLB. Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apa pun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut,” tegas Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tuban ini, Jumat (5/3).

Jika itu terus dipaksakan, lanjut anggota Komisi III DPR ini, KLB tersebut bukan hanya melanggar hukum, tapi juga bisa membahayakan tatanan demokrasi Indonesia. “Pemerkosaan hukum dan demokrasi demikian harus dihentikan dan dibubarkan. Sebab, selain mencederai prinsip negara hukum yang demokratis, juga bisa membuat kerusakan permanen dalam tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Dalam kondisi ini, Didik minta negara dan pemerintah hadir melindungi pihak-pihak yang sah secara hukum. Pemerintah harus menegakkan keadilan dan menindak pihak-pihak yang sengaja melakukan perusakan.

Dia lalu meminta Polri segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membubarkan KLB itu. “Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pengayoman serta menegakkan hukum, Polri harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membubarkan acara yang nyata-nyata dilakukan secara ilegal tersebut. Apalagi berdasar konfirmasi dari pihak kami, acara tersebut tidak mengantongi izin keramaian dari Mabes Polri maupun Polda Sumut,” pintanya. [USU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories