Demo Kisruh Kenaikan Tiket Pulau Komodo Karena Masalah Komunikasi
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani angkat bicara mengenai polemik kenaikan harga tiket Pulau Komodo menjadi Rp 3,75 juta per orang. Menurut dia, polemik itu terjadi karena masalah komunikasi.
“Yang kami perhatikan sebetulnya masalah komunikasi dan sosialisasi yang kurang terencana dengan baik. Jadi ini kami juga ingin meluruskan bahwa kita dari pariwisata itu tentunya tidak berharap pelayanan terhadap wisatawan itu menjadi terganggu,” jelasnya usai mengikuti kegiatan Gowes PHRI Biketour 2022 di Kota Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (6/8).
Dia juga menyampaikan pemohonan maaf atas protes para pelaku usaha di sekitar Pulau Komodo yang di dalamnya juga termasuk PRHI. “Jadi kemarin juga mohon maaf kalau ada sedikit kericuhan di sana, dimana PHRI juga ikut tanda tangan, jadi kita luruskan maksud kita itu tidak seperti itu,” kata dia.
Haryadi meluruskan bahwa sebetulnya para pelaku usaha menginginkan kualitas lebih baik. Hanya saja, ada komunikasi dan sosialisasi mengenai konservasi di Pulau Komodo, Padar dan Pulau Rica yang belum tersampaikan dengan baik sehingga terjadi protes.
“Tapi Pulau Rica ini problem, ternyata ditutup kemarin. Jadi ada komunikasi saja yang kurang pas. Lalu perairan Komodo juga kemarin ditutup, yang seharusnya ke daratnya tentu enggak boleh, tapi perairan mestinya enggak masalah. Nah ini hal-hal yang perlu kita luruskan dalam koordinasi,” ungkapnya.
Dia berharap dengan koordinasi ke depan, harapan pemerintah mengenai konservasi juga keinginan pelaku usaha untuk menggerakkan ekonomi dapat bersinergi. “Jadi ini sebetulnya sudah dipikirkan secara matang hanya itu tadi kurang koordinasi di dalam pelaksanaannya,” katanya.
]]> Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani angkat bicara mengenai polemik kenaikan harga tiket Pulau Komodo menjadi Rp 3,75 juta per orang. Menurut dia, polemik itu terjadi karena masalah komunikasi.
“Yang kami perhatikan sebetulnya masalah komunikasi dan sosialisasi yang kurang terencana dengan baik. Jadi ini kami juga ingin meluruskan bahwa kita dari pariwisata itu tentunya tidak berharap pelayanan terhadap wisatawan itu menjadi terganggu,” jelasnya usai mengikuti kegiatan Gowes PHRI Biketour 2022 di Kota Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (6/8).
Dia juga menyampaikan pemohonan maaf atas protes para pelaku usaha di sekitar Pulau Komodo yang di dalamnya juga termasuk PRHI. “Jadi kemarin juga mohon maaf kalau ada sedikit kericuhan di sana, dimana PHRI juga ikut tanda tangan, jadi kita luruskan maksud kita itu tidak seperti itu,” kata dia.
Haryadi meluruskan bahwa sebetulnya para pelaku usaha menginginkan kualitas lebih baik. Hanya saja, ada komunikasi dan sosialisasi mengenai konservasi di Pulau Komodo, Padar dan Pulau Rica yang belum tersampaikan dengan baik sehingga terjadi protes.
“Tapi Pulau Rica ini problem, ternyata ditutup kemarin. Jadi ada komunikasi saja yang kurang pas. Lalu perairan Komodo juga kemarin ditutup, yang seharusnya ke daratnya tentu enggak boleh, tapi perairan mestinya enggak masalah. Nah ini hal-hal yang perlu kita luruskan dalam koordinasi,” ungkapnya.
Dia berharap dengan koordinasi ke depan, harapan pemerintah mengenai konservasi juga keinginan pelaku usaha untuk menggerakkan ekonomi dapat bersinergi. “Jadi ini sebetulnya sudah dipikirkan secara matang hanya itu tadi kurang koordinasi di dalam pelaksanaannya,” katanya.
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .