Demi Integritasnya, Jokowi Harus Copot Moeldoko

Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah bersikap netral dalam kisruh Partai Demokrat, terutama terkait aksi kudeta Moeldoko menendang AHY sebagai Ketua Umum partai tersebut. Sikap netral tersebut, menurut Jimly, bisa ditunjukkan dengan 2 (dua) pilihan: (1) tidak mengesahkan hasil “KLB Partai Demokrat” di Deli Serdang Jumat pekan lalu, atau (2) memecat Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden dan mencari penggantinya.

Pendapat sama digaungkan juga oleh pakar Hukum Tata-Negara, Refly Harun. Moeldoko harus dicopot. Jika Presiden Jokowi tetap membisu, menurut Refly, Jokowi mengikuti pendapat Menko Polhukman, Prof. Mahfud MD, bahwa apa yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat merupakan masalah internal Demokrat. Padahal, terselenggaranya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, jelas-jelas dibayangi oleh eksekutif, oleh salah satu pembantu terdekat Presiden Jokowi.

Pendapat dan sikap Mahfud MD memang aneh. Sebagai pembantu dekat Presiden, Mahfud mungkin merasa wajib membela atasannya secara mati-matian. Maka, diseretlah masalah KLB Partai Demokrat ke peristiwa hampir serupa di masa lalu, yakni konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, padahal PKB jelas-jelas didirikan oleh Gus Dur dan sejumlah tokoh NU lainnya. Disebutkan juga oleh Mahfud contoh kisruh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sekitar 1996-1997 untuk menjatuhkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Konflik PKB untuk menjatuhkan Gus Dur, sepenuhnya bersifat internal, semata-mata ambisi Muhaimin untuk menendang Gus Dur yang notabene adalah pamannya sendiri. Dalam konflik PDI, intervensi eksternal (penguasa) memang jelas sekali, karena Pak Harto waswas popularitas Bu Mega makin kuat dan pada akhirnya dapat menjatuhkan kepemimpinannya.

Dari Munas di Jakarta, pertarungan antara Bu Mega versus Surjadi pindah ke Medan, tetap tidak bisa berdamai kedua kubu ini. Akhirnya, Munas lagi di Surabaya. Ketika masih tetap buntu, Pegurus PDI menyerahkan pembentukan DPP-nya kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina Politik Dalam Negeri.

 

Tapi peristiwa itu terjadi pada era Soeharto, era yang diakui semua pihak sebagai era otoritarian. Sedang pada era sekarang, Jokowi sedang berjuang keras untuk meningkatkan “wajah demokrasi” pemerintahannya. Wajah demokrasi pemerintahan Jokowi seperti dilempari – maaf – kotoran kerbau, jika hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang diakui pemerintah, dan Moeldoko tetap saja bertengger di kantor KSP!

Pendapat Prof. Jimly maupun Refly Harun yang sama-sama mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP, sesungguhnya, berdasarkan prinsip yang sama, prinsip yang sangat kuat dalam ilmu komunikasi, yaitu silence denotes consent, diam berarti setuju.

Jika Jokowi tetap tutup mulut dan membiarkan aksi Moeldoko dan sejumlah internal Partai Demokrat menjatuhkan kepemimpinan AHY bergulir sendiri, Jokowi akan termakan oleh prinsip komunikasi tersebut.

Relawan Jokowi Mania (Joman) menilai pengambilalihan Partai Demokrat itu tidak beretika politik dan berbahaya buat Presiden Jokowi dan demokrasi. Menurut Immanuel Ebenezer, Ketua Joman, baru pertama kali di era reformasi, pejabat Istana terlibat langsung merebut partai politik.

“Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi,” kata pria yang akrab disapa Noel ini, dalam keterangannya kepada pers, Minggu (7/3/2021) lalu.

 

Logika hukum yang mengatakan KLB di Deli Serdang tidak sah dan inkonstirusional sangat mudah. Menurut AD-ART Partai Demokrat, KLB harus berdasarkan AD-ART dan disetujui oleh 1 dari 4 pihak, antara lain Majelis Tinggi Partai atau 2/3 pengurus DPD (Ketua), atau setengah pengurus DPC. Kubu Max Sopacua berkilah AD-ART itu tidak konstitusional, bertentangan dengan AD-ART 2005. Maka, sebelum KLB dibuka resmi, para peserta dengan suara bulat membatalkan AD-ART 2020. Maka, KLB jadi sah. Jalan pikiran ini benar-benar picik.

Mereka seperti lupa bahwa AD-ART yang berlaku pada Partai Demokrat saat ini adalah yang disahkan oleh Kongres partai pada Maret 2020. Dan Presiden Jokowi HADIR dalam Kongres Partai Demokrat yang dibuka pada 8 Maret 2020 yang, antara lain, mensahkan AD-ART baru, menggantikan AD-ART 2005.

Kehadiran Presiden dalam Kongres Partai Demokrat pada 8 Maret 2020 mengindikasikan pengakuan pemerintah terhadap eksistensi dan keabsahan Partai Demokrat. Dari Kongres Partai Demokrat 2020 lahirlah AD-ART baru yang kemudian dilaporkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan dterbitkan dalam Berita Negara.

Dengan demikian, kedudukan AD-ART Partai Demokrat tahun 2020 kuat sekali. AD-ART itu bisa saja dibatalkan dan dibuat yang baru, tapi harus melalui Kongres baru atau KLB dengan persyaratan yang tertulis dalam AD-ART 2020! Tidak bisa dibatalkan melalui teriakan suara secara aklamsi, padahal kumpul-kumpul di hotel Deli Serdang yang diberikan label “Kongres Luar Biasa” TIDAK KONSTITUSIONAL, minimal menabrak AD-ART 2020 yang telah disahkan oleh kantor Yasonna Laoly.

Oleh sebab itu, demi menjaga integritas pemerintah sekarang, menjaga nama baik Jokowi, kita minta Presiden Jokowi tidak lagi tutup mulut, pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dengan Partai Demokrat. Pandangan Menko Polhukan bahwa apa yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini sepenuhnya konflik internal partai, oleh sebab itu, pemerintah tidak usah campur-tangan, sesungguhnya sama juga mencoreng nama baik pemerintah Jokowi, khususnya Jokowi sendiri sebagai Presiden!

Pendapat Prof. Jimly, Refly Harun dan Kawendra Lukistian, Wakil Sekjen Partai Gerindra yang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP memang benar. Jika tidak, Presiden Jokowi sebaiknya pecat Moeldoko. Perilaku Moeldoko bikin malu Presiden Jokowi. Tindak tanduk Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat dinilai bisa merusak marwah negara, karena jabatan yang diembannya sangat dekat dengan lingkar Istana!

Kesimpulan kita: Selamatkanlah Jokowi! Kiprah Moeldoko mengobk-obok Partai Demokrat jelas telah mencederai nama baik pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi tidak boleh diam (terus)! (*)

]]> Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah bersikap netral dalam kisruh Partai Demokrat, terutama terkait aksi kudeta Moeldoko menendang AHY sebagai Ketua Umum partai tersebut. Sikap netral tersebut, menurut Jimly, bisa ditunjukkan dengan 2 (dua) pilihan: (1) tidak mengesahkan hasil “KLB Partai Demokrat” di Deli Serdang Jumat pekan lalu, atau (2) memecat Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden dan mencari penggantinya.

Pendapat sama digaungkan juga oleh pakar Hukum Tata-Negara, Refly Harun. Moeldoko harus dicopot. Jika Presiden Jokowi tetap membisu, menurut Refly, Jokowi mengikuti pendapat Menko Polhukman, Prof. Mahfud MD, bahwa apa yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat merupakan masalah internal Demokrat. Padahal, terselenggaranya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, jelas-jelas dibayangi oleh eksekutif, oleh salah satu pembantu terdekat Presiden Jokowi.

Pendapat dan sikap Mahfud MD memang aneh. Sebagai pembantu dekat Presiden, Mahfud mungkin merasa wajib membela atasannya secara mati-matian. Maka, diseretlah masalah KLB Partai Demokrat ke peristiwa hampir serupa di masa lalu, yakni konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, padahal PKB jelas-jelas didirikan oleh Gus Dur dan sejumlah tokoh NU lainnya. Disebutkan juga oleh Mahfud contoh kisruh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sekitar 1996-1997 untuk menjatuhkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Konflik PKB untuk menjatuhkan Gus Dur, sepenuhnya bersifat internal, semata-mata ambisi Muhaimin untuk menendang Gus Dur yang notabene adalah pamannya sendiri. Dalam konflik PDI, intervensi eksternal (penguasa) memang jelas sekali, karena Pak Harto waswas popularitas Bu Mega makin kuat dan pada akhirnya dapat menjatuhkan kepemimpinannya.

Dari Munas di Jakarta, pertarungan antara Bu Mega versus Surjadi pindah ke Medan, tetap tidak bisa berdamai kedua kubu ini. Akhirnya, Munas lagi di Surabaya. Ketika masih tetap buntu, Pegurus PDI menyerahkan pembentukan DPP-nya kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina Politik Dalam Negeri.

 

Tapi peristiwa itu terjadi pada era Soeharto, era yang diakui semua pihak sebagai era otoritarian. Sedang pada era sekarang, Jokowi sedang berjuang keras untuk meningkatkan “wajah demokrasi” pemerintahannya. Wajah demokrasi pemerintahan Jokowi seperti dilempari – maaf – kotoran kerbau, jika hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang diakui pemerintah, dan Moeldoko tetap saja bertengger di kantor KSP!

Pendapat Prof. Jimly maupun Refly Harun yang sama-sama mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP, sesungguhnya, berdasarkan prinsip yang sama, prinsip yang sangat kuat dalam ilmu komunikasi, yaitu silence denotes consent, diam berarti setuju.

Jika Jokowi tetap tutup mulut dan membiarkan aksi Moeldoko dan sejumlah internal Partai Demokrat menjatuhkan kepemimpinan AHY bergulir sendiri, Jokowi akan termakan oleh prinsip komunikasi tersebut.

Relawan Jokowi Mania (Joman) menilai pengambilalihan Partai Demokrat itu tidak beretika politik dan berbahaya buat Presiden Jokowi dan demokrasi. Menurut Immanuel Ebenezer, Ketua Joman, baru pertama kali di era reformasi, pejabat Istana terlibat langsung merebut partai politik.

“Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi,” kata pria yang akrab disapa Noel ini, dalam keterangannya kepada pers, Minggu (7/3/2021) lalu.

 

Logika hukum yang mengatakan KLB di Deli Serdang tidak sah dan inkonstirusional sangat mudah. Menurut AD-ART Partai Demokrat, KLB harus berdasarkan AD-ART dan disetujui oleh 1 dari 4 pihak, antara lain Majelis Tinggi Partai atau 2/3 pengurus DPD (Ketua), atau setengah pengurus DPC. Kubu Max Sopacua berkilah AD-ART itu tidak konstitusional, bertentangan dengan AD-ART 2005. Maka, sebelum KLB dibuka resmi, para peserta dengan suara bulat membatalkan AD-ART 2020. Maka, KLB jadi sah. Jalan pikiran ini benar-benar picik.

Mereka seperti lupa bahwa AD-ART yang berlaku pada Partai Demokrat saat ini adalah yang disahkan oleh Kongres partai pada Maret 2020. Dan Presiden Jokowi HADIR dalam Kongres Partai Demokrat yang dibuka pada 8 Maret 2020 yang, antara lain, mensahkan AD-ART baru, menggantikan AD-ART 2005.

Kehadiran Presiden dalam Kongres Partai Demokrat pada 8 Maret 2020 mengindikasikan pengakuan pemerintah terhadap eksistensi dan keabsahan Partai Demokrat. Dari Kongres Partai Demokrat 2020 lahirlah AD-ART baru yang kemudian dilaporkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan dterbitkan dalam Berita Negara.

Dengan demikian, kedudukan AD-ART Partai Demokrat tahun 2020 kuat sekali. AD-ART itu bisa saja dibatalkan dan dibuat yang baru, tapi harus melalui Kongres baru atau KLB dengan persyaratan yang tertulis dalam AD-ART 2020! Tidak bisa dibatalkan melalui teriakan suara secara aklamsi, padahal kumpul-kumpul di hotel Deli Serdang yang diberikan label “Kongres Luar Biasa” TIDAK KONSTITUSIONAL, minimal menabrak AD-ART 2020 yang telah disahkan oleh kantor Yasonna Laoly.

Oleh sebab itu, demi menjaga integritas pemerintah sekarang, menjaga nama baik Jokowi, kita minta Presiden Jokowi tidak lagi tutup mulut, pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dengan Partai Demokrat. Pandangan Menko Polhukan bahwa apa yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini sepenuhnya konflik internal partai, oleh sebab itu, pemerintah tidak usah campur-tangan, sesungguhnya sama juga mencoreng nama baik pemerintah Jokowi, khususnya Jokowi sendiri sebagai Presiden!

Pendapat Prof. Jimly, Refly Harun dan Kawendra Lukistian, Wakil Sekjen Partai Gerindra yang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP memang benar. Jika tidak, Presiden Jokowi sebaiknya pecat Moeldoko. Perilaku Moeldoko bikin malu Presiden Jokowi. Tindak tanduk Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat dinilai bisa merusak marwah negara, karena jabatan yang diembannya sangat dekat dengan lingkar Istana!

Kesimpulan kita: Selamatkanlah Jokowi! Kiprah Moeldoko mengobk-obok Partai Demokrat jelas telah mencederai nama baik pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi tidak boleh diam (terus)! (*)
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories