Dari Zaman Soeharto Sampai Sekarang APBN Kita, Sudah Terbiasa Besar Pasak Daripada Tiang

Sejak pandemi, publik sering disuguhi berita tentang defisit APBN. Ternyata, fenomena negara “tekor” ini sudah terjadi sejak zaman Soeharto. Kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno: APBN kita sudah terbiasa besar pasak daripada tiang.

Peribahasa ini diungkapkan Hendrawan setelah mengetahui kondisi APBN 2022 yang defisit mencapai Rp 868 triliun, seperti dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (29/11). Hendrawan tidak kaget dengan jumlah defisit yang begitu besar itu. Kata politisi senior PDIP, sejak dulu, APBN kini memang selalu tekor.

“Dalam catatan, kita sudah terbiasa defisit sejak Orde Baru. Jadi, kita sudah terbiasa dengan fakta besar pasak daripada tiang,” ucapnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin malam.

Hendrawan menyebut, hampir setiap tahun, belanja pemerintah selalu lebih besar ketimbang pendapatan negara. Kekurangan dalam APBN itu kemudian ditambal dengan utang.

“Pada era Orde Baru, disebut dengan nomenklatur ‘penerimaan pembangunan’. Sekarang, disebut dengan ‘pembiayaan’,” terang kader banteng itu.

Hendrawan sebenarnya kurang sreg dengan kondisi ini. Sebab, kondisi ini sangat berisiko. Dia mengibaratkan, negara yang bertumpu pada utang layaknya seseorang bermain ski di atas es yang tipis. Batu kecil pun bisa menjungkalkan papan seluncurnya. Sehingga, jika tidak fokus dan hati-hati, pengelolaan utang akan sangat berbahaya.

“Bunga dan cicilan utang yang besar mengurangi kemampuan negara memenuhi kewajiban pokoknya. Mengingat, anggaran pembayaran utang lebih besar daripada gabungan anggaran kesehatan dan pendidikan,” ulas Hendrawan.

Dalam konferensi pers Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022, Senin (29/11), Sri Mulyani mengungkapkan, APBN 2022 masih mengalami defisit Rp 868 triliun. Detailnya: penerimaan negara tahun 2022 sekitar Rp 1.846,1 triliun, sementara belanja negara tahun depan dipatok Rp 2.714,2 triliun.

Defisit ini bukan hal baru. Di tahun ini, sampai September 2021, defisit APBN sudah tembus Rp 452 triliun. Sementara, tahun lalu, karena butuh banyak anggaran untuk menanggulangi Corona di masa-masa awal, defisit mencapai Rp 947,70 triliun. Sedangkan di 2019, defisit “hanya” Rp 353 triliun.

 

Lalu, postur APBN idealnya seperti apa? Hendrawan menyebut, semua negara ingin pendapatannya lebih besar daripada belanjanya alias surplus. Begitu juga Indonesia. Agar hal itu terwujud, rasio pajak Indonesia hanya bisa mencapai sekitar 18-20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, saat ini, rasio pajak Indonesia hanya berkisar 8-9 persen. Meski dahulu, pernah menyentuh 10-11 persen.

Hendrawan menyebut, perpajakan kita harus direvitalisasi. Ada dua aturan main yang akan menentukan wajah ketahanan fiskal Indonesia di masa yang akan datang. Pertama, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang baru saja disahkan DPR. Kedua, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), yang saat ini masih dibahas di DPR.

“Untuk 2022, dampak Undang-Undang HPP mungkin belum terlalu signifikan. Program insentif kepatuhan pajak tidak seseru program pengampunan pajak 2016-2017. Kenaikan PPN juga dilakukan bertahap. Kami berharap dampak kenaikan PPN, meski kecil, harus diantisipasi. Jangan sampai daya beli yang sudah melemah karena pandemi, menjadi lebih lemah,” katanya.

Menanggapi pertanyaan Hendrawan, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, memang defisit APBN sudah terjadi sejak Orde Baru. Namun, kondisi saat ini sudah semakin bahaya. Sebab, rasio defisitnya sudah tembus 3 persen dari PDB. Menurutnya, jumlah tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Bhima menyoroti hasil defisit itu terhadap pembangunan. Contohnya, sebelum pandemi saja, pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak produktif. Pemerintah juga gagal mengendalikan belanja pegawai yang tidak sinkron dengan semangat efisiensi di era digitalisasi.

Ia menilai, belanja pegawai saat ini tidak lebih baik daripada era Soeharto. “Coba lihat bengkaknya belanja pegawai, apa separah zaman Orde Baru? Kan nggak. Ya cara-cara pengelolaan seperti ini berbahaya bagi keberlanjutan fiskal,” kritik Bhima.

Jika tidak ingin defisit semakin melebar, ia menyarankan Pemerintah melakukan efisiensi di belanja pegawai dan belanja barang. Seperti menunda proyek infrastruktur yang boros. Kemudian, BUMN yang sakit dan menjadi beban harus segera dirapikan, dan fungsi penugasannya diganti. [MEN]

]]> Sejak pandemi, publik sering disuguhi berita tentang defisit APBN. Ternyata, fenomena negara “tekor” ini sudah terjadi sejak zaman Soeharto. Kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno: APBN kita sudah terbiasa besar pasak daripada tiang.

Peribahasa ini diungkapkan Hendrawan setelah mengetahui kondisi APBN 2022 yang defisit mencapai Rp 868 triliun, seperti dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (29/11). Hendrawan tidak kaget dengan jumlah defisit yang begitu besar itu. Kata politisi senior PDIP, sejak dulu, APBN kini memang selalu tekor.

“Dalam catatan, kita sudah terbiasa defisit sejak Orde Baru. Jadi, kita sudah terbiasa dengan fakta besar pasak daripada tiang,” ucapnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin malam.

Hendrawan menyebut, hampir setiap tahun, belanja pemerintah selalu lebih besar ketimbang pendapatan negara. Kekurangan dalam APBN itu kemudian ditambal dengan utang.

“Pada era Orde Baru, disebut dengan nomenklatur ‘penerimaan pembangunan’. Sekarang, disebut dengan ‘pembiayaan’,” terang kader banteng itu.

Hendrawan sebenarnya kurang sreg dengan kondisi ini. Sebab, kondisi ini sangat berisiko. Dia mengibaratkan, negara yang bertumpu pada utang layaknya seseorang bermain ski di atas es yang tipis. Batu kecil pun bisa menjungkalkan papan seluncurnya. Sehingga, jika tidak fokus dan hati-hati, pengelolaan utang akan sangat berbahaya.

“Bunga dan cicilan utang yang besar mengurangi kemampuan negara memenuhi kewajiban pokoknya. Mengingat, anggaran pembayaran utang lebih besar daripada gabungan anggaran kesehatan dan pendidikan,” ulas Hendrawan.

Dalam konferensi pers Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022, Senin (29/11), Sri Mulyani mengungkapkan, APBN 2022 masih mengalami defisit Rp 868 triliun. Detailnya: penerimaan negara tahun 2022 sekitar Rp 1.846,1 triliun, sementara belanja negara tahun depan dipatok Rp 2.714,2 triliun.

Defisit ini bukan hal baru. Di tahun ini, sampai September 2021, defisit APBN sudah tembus Rp 452 triliun. Sementara, tahun lalu, karena butuh banyak anggaran untuk menanggulangi Corona di masa-masa awal, defisit mencapai Rp 947,70 triliun. Sedangkan di 2019, defisit “hanya” Rp 353 triliun.

 

Lalu, postur APBN idealnya seperti apa? Hendrawan menyebut, semua negara ingin pendapatannya lebih besar daripada belanjanya alias surplus. Begitu juga Indonesia. Agar hal itu terwujud, rasio pajak Indonesia hanya bisa mencapai sekitar 18-20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, saat ini, rasio pajak Indonesia hanya berkisar 8-9 persen. Meski dahulu, pernah menyentuh 10-11 persen.

Hendrawan menyebut, perpajakan kita harus direvitalisasi. Ada dua aturan main yang akan menentukan wajah ketahanan fiskal Indonesia di masa yang akan datang. Pertama, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang baru saja disahkan DPR. Kedua, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), yang saat ini masih dibahas di DPR.

“Untuk 2022, dampak Undang-Undang HPP mungkin belum terlalu signifikan. Program insentif kepatuhan pajak tidak seseru program pengampunan pajak 2016-2017. Kenaikan PPN juga dilakukan bertahap. Kami berharap dampak kenaikan PPN, meski kecil, harus diantisipasi. Jangan sampai daya beli yang sudah melemah karena pandemi, menjadi lebih lemah,” katanya.

Menanggapi pertanyaan Hendrawan, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, memang defisit APBN sudah terjadi sejak Orde Baru. Namun, kondisi saat ini sudah semakin bahaya. Sebab, rasio defisitnya sudah tembus 3 persen dari PDB. Menurutnya, jumlah tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Bhima menyoroti hasil defisit itu terhadap pembangunan. Contohnya, sebelum pandemi saja, pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak produktif. Pemerintah juga gagal mengendalikan belanja pegawai yang tidak sinkron dengan semangat efisiensi di era digitalisasi.

Ia menilai, belanja pegawai saat ini tidak lebih baik daripada era Soeharto. “Coba lihat bengkaknya belanja pegawai, apa separah zaman Orde Baru? Kan nggak. Ya cara-cara pengelolaan seperti ini berbahaya bagi keberlanjutan fiskal,” kritik Bhima.

Jika tidak ingin defisit semakin melebar, ia menyarankan Pemerintah melakukan efisiensi di belanja pegawai dan belanja barang. Seperti menunda proyek infrastruktur yang boros. Kemudian, BUMN yang sakit dan menjadi beban harus segera dirapikan, dan fungsi penugasannya diganti. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories