
Curcol Soal KPK Di Almamaternya Mahfud Seperti Menepuk Air Di Dulang Terpercik Muka Sendiri
Sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang curcol soal KPK di kegiatan Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak membuat namanya wangi. Justru, curcol tersebut membuat dirinya banyak dikritik. Ibarat pepatah, Mahfud seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.
Curcol tersebut dilakukan Mahfud saat berbicara di acara “Dialog Menko Polhukam: Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum, dan Keamanan”, yang digelar UGM, yang merupakan almamater Mahfud, Sabtu (5/6). Yang hadir adalah rektor dan para guru besar universitas terkemuka di Indonesia itu. Acara ini disiarkan secara langsung di kanal YouTube UGM.
Mahfud memanfaatkan forum ini untuk memulihkan namanya terkait polemik yang terjadi di KPK sekarang. Yaitu urusan Tes Wawasan Kebangsaan (TKW) yang membuat 51 pegawai KPK tersingkir. Sebelumnya, banyak yang menganggap, TKW ini sebagai upaya nyata menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK. Mahfud, yang merupakan orang penting di pemerintahan, dianggap diam saja dengan kondisi ini.
Sadar banyak pihak yang mempertanyakan sikapnya, Mahfud mencoba memberi menjelasan. Dia mengaku sangat pro KPK dan memuji-muji Novel Baswedan. Sebagai bukti dirinya pro KPK, Mahfud cerita soal sikapnya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dulu.
“Saya selalu memenangkan KPK. Tapi keputusan tentang KPK tidak terletak di pemerintah saja, ada di DPR, ada di partai, ada di civil society yang pecah juga. Civil society ini akan pecah, Pak” ujarnya.
Soal Novel, Mahfud memuji setinggi langit. Bahkan, dia menyebut, sepupu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut cocok menjadi Jaksa Agung.
“Waktu saya memenuhi panggilan KPK, Novel pernah bilang ke saya, ‘Pak kalau pemimpin negara seperti bapak semua, beres negara ini’. Dia bilang begitu. Saya bilang, ‘Kalau saya jadi presiden, Anda Jaksa Agung’. Waktu itu,” sambungnya.
Akan tetapi, menurut Mahfud, ada anggapan lain yang menyebut Novel bermain politik. “Tetapi banyak orang yang menganggap Novel ini politis. Kalau orang partai tertentu yang sudah jelas kesalahannya dibiarin, ini kata orang ya. Sudah ada laporannya, dibiarin. Yang ditembak partai-partai ini saja,” paparnya.
Hal ini, kata Mahfud, yang coba dimanfaatkan para koruptor untuk melemahkan KPK. Upaya pelemahan tersebut terus dilakukan oleh koruptor hingga saat ini. “Mungkin koruptor-koruptor benar yang dendam, koruptor yang belum ketahuan tapi takut ketahuan ini sekarang bersatu hantam (KPK) itu,” sebut mantan Menteri Pertahanan itu.
Mahfud juga membela diri soal revisi UU KPK yang dianggap para aktivis sebagai upaya melemahkan Komisi anti rasuah tersebut. Menurut Mahfud, Presiden Jokowi sempat berencana menerbitkan Perppu KPK. Namun, niat tersebut ditentang oleh DPR dan partai politik.
“Masalahnya bukan di Presiden loh itu, itu Undang-Undang. Ketika Presiden mengeluarkan Perppu untuk undang-undang itu (KPK), kan sudah mengeluarkan, hantam kanan-kiri, DPR nggak setuju, partainya nggak setuju. Gimana kalau mengeluarkan Perppu tapi ditolak? Artinya permainan tidak mudah,” tutur Mahfud.
Namun, sebagaian ucapan Mahfud ini ternyata tidak bisa mengangkat namanya lagi. Yang terjadi, kritikan kepadanya semakin banyak. Banyak warganet justru nyinyirin omongan Mahfud.
“Koruptor kini bersatu untuk melemahkan KPK” …….atas nama Pancasila dan NKRI? Ngeri euy. Semoga nggak ada tukang bakso kelamaan nongkrong depan kompleks,” kata tokoh Nahdlatul Ulama Nadirsyah Husen di akun Twitter @na_dirs.
“Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya, hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenarnya kalau kita mau,” timpal politisi Demokrat @Andiarief_.
Ekonom senior Faisal Basri pun heran dengan pernyataan Mahfud. Dia bingung mau mengomentari pernyataan Mahfud dengan komentar positif atau negatif. “Sepakat, Pak. Lebih vulgar. Koruptor semakin berani karena KPK telah dilemahkan. Korupsi menggila bukan hasil dari demokrasi. Kemerosotan demokrasi beriringan dengan pemburukan indeks persepsi korupsi,” tulisnya di akun @FaisalBasri. [UMM]
]]> Sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang curcol soal KPK di kegiatan Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak membuat namanya wangi. Justru, curcol tersebut membuat dirinya banyak dikritik. Ibarat pepatah, Mahfud seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.
Curcol tersebut dilakukan Mahfud saat berbicara di acara “Dialog Menko Polhukam: Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum, dan Keamanan”, yang digelar UGM, yang merupakan almamater Mahfud, Sabtu (5/6). Yang hadir adalah rektor dan para guru besar universitas terkemuka di Indonesia itu. Acara ini disiarkan secara langsung di kanal YouTube UGM.
Mahfud memanfaatkan forum ini untuk memulihkan namanya terkait polemik yang terjadi di KPK sekarang. Yaitu urusan Tes Wawasan Kebangsaan (TKW) yang membuat 51 pegawai KPK tersingkir. Sebelumnya, banyak yang menganggap, TKW ini sebagai upaya nyata menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK. Mahfud, yang merupakan orang penting di pemerintahan, dianggap diam saja dengan kondisi ini.
Sadar banyak pihak yang mempertanyakan sikapnya, Mahfud mencoba memberi menjelasan. Dia mengaku sangat pro KPK dan memuji-muji Novel Baswedan. Sebagai bukti dirinya pro KPK, Mahfud cerita soal sikapnya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dulu.
“Saya selalu memenangkan KPK. Tapi keputusan tentang KPK tidak terletak di pemerintah saja, ada di DPR, ada di partai, ada di civil society yang pecah juga. Civil society ini akan pecah, Pak” ujarnya.
Soal Novel, Mahfud memuji setinggi langit. Bahkan, dia menyebut, sepupu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut cocok menjadi Jaksa Agung.
“Waktu saya memenuhi panggilan KPK, Novel pernah bilang ke saya, ‘Pak kalau pemimpin negara seperti bapak semua, beres negara ini’. Dia bilang begitu. Saya bilang, ‘Kalau saya jadi presiden, Anda Jaksa Agung’. Waktu itu,” sambungnya.
Akan tetapi, menurut Mahfud, ada anggapan lain yang menyebut Novel bermain politik. “Tetapi banyak orang yang menganggap Novel ini politis. Kalau orang partai tertentu yang sudah jelas kesalahannya dibiarin, ini kata orang ya. Sudah ada laporannya, dibiarin. Yang ditembak partai-partai ini saja,” paparnya.
Hal ini, kata Mahfud, yang coba dimanfaatkan para koruptor untuk melemahkan KPK. Upaya pelemahan tersebut terus dilakukan oleh koruptor hingga saat ini. “Mungkin koruptor-koruptor benar yang dendam, koruptor yang belum ketahuan tapi takut ketahuan ini sekarang bersatu hantam (KPK) itu,” sebut mantan Menteri Pertahanan itu.
Mahfud juga membela diri soal revisi UU KPK yang dianggap para aktivis sebagai upaya melemahkan Komisi anti rasuah tersebut. Menurut Mahfud, Presiden Jokowi sempat berencana menerbitkan Perppu KPK. Namun, niat tersebut ditentang oleh DPR dan partai politik.
“Masalahnya bukan di Presiden loh itu, itu Undang-Undang. Ketika Presiden mengeluarkan Perppu untuk undang-undang itu (KPK), kan sudah mengeluarkan, hantam kanan-kiri, DPR nggak setuju, partainya nggak setuju. Gimana kalau mengeluarkan Perppu tapi ditolak? Artinya permainan tidak mudah,” tutur Mahfud.
Namun, sebagaian ucapan Mahfud ini ternyata tidak bisa mengangkat namanya lagi. Yang terjadi, kritikan kepadanya semakin banyak. Banyak warganet justru nyinyirin omongan Mahfud.
“Koruptor kini bersatu untuk melemahkan KPK” …….atas nama Pancasila dan NKRI? Ngeri euy. Semoga nggak ada tukang bakso kelamaan nongkrong depan kompleks,” kata tokoh Nahdlatul Ulama Nadirsyah Husen di akun Twitter @na_dirs.
“Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya, hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenarnya kalau kita mau,” timpal politisi Demokrat @Andiarief_.
Ekonom senior Faisal Basri pun heran dengan pernyataan Mahfud. Dia bingung mau mengomentari pernyataan Mahfud dengan komentar positif atau negatif. “Sepakat, Pak. Lebih vulgar. Koruptor semakin berani karena KPK telah dilemahkan. Korupsi menggila bukan hasil dari demokrasi. Kemerosotan demokrasi beriringan dengan pemburukan indeks persepsi korupsi,” tulisnya di akun @FaisalBasri. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .