Ciptakan Polemik, Idris Laena Minta MPR Stop Bahas Amandemen UUD 1945 .

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena berharap pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dihentikan. Bila pembahasan terus dilanjutkan, justru berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.

Menurut Idris, pembahasan amandemen UUD 45 akan menimbulkan prasangka buruk dari publik. Citra MPR pun akan buruk. Masyarakat akan menduga-duga kenapa MPR ngotot ingin membahas amandemen.

Dia mengaku sudah mendengar persepsi masyarakat yang berkembang tentang amandemen. Salah satunya, amandemen dicurigai dilakukan demi memuluskan masa jabatan presiden tiga periode.

Padahal, sikap Presiden Jokowi sudah jelas. Dia tidak punya niat dan minat menjadi presiden tiga periode.

“Tapi kecurigaan pasti akan terus muncul. Apalagi ada partai politik yang menginginkan pemilihan presiden dikembalikan seperti dulu. Presiden kembali dipilih oleh anggota MPR,” ujarnya, Kamis (18/3).

Bagi Golkar, kata Idris, wacana tiga periode jelas menciderai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Sistem demokrasi di Indonesia pun akan mengalami kemunduran.

Menurut Idris, janji MPR untuk membatasi pembahasan amandemen takkan dipercaya. Sulit untuk dipegang, karena kental dengan aspek politik.

Idris juga menjelaskan awal mula pembahasan amandemen dilakukan oleh Badan Kajian MPR. Menurutnya, pembahasan itu dilakukan hanya menindaklanjuti rekomendasi anggota MPR periode 2014-2019 untuk mengkaji suatu sistem Pembangunan Nasional seperti GBHN.

Pada dasarnya Fraksi Partai Golkar MPR RI dapat menerima jika Pokok-Pokok Haluan Negara tetap diperlukan untuk dibuat. Namun, pihaknya tidak setuju bila justru merembet ke amandemen konstitusi. “Amandemen di masa pandemi Covid 19, adalah langkah gegabah,” tegasnya. [QAR]

]]> .
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena berharap pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dihentikan. Bila pembahasan terus dilanjutkan, justru berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.

Menurut Idris, pembahasan amandemen UUD 45 akan menimbulkan prasangka buruk dari publik. Citra MPR pun akan buruk. Masyarakat akan menduga-duga kenapa MPR ngotot ingin membahas amandemen.

Dia mengaku sudah mendengar persepsi masyarakat yang berkembang tentang amandemen. Salah satunya, amandemen dicurigai dilakukan demi memuluskan masa jabatan presiden tiga periode.

Padahal, sikap Presiden Jokowi sudah jelas. Dia tidak punya niat dan minat menjadi presiden tiga periode.

“Tapi kecurigaan pasti akan terus muncul. Apalagi ada partai politik yang menginginkan pemilihan presiden dikembalikan seperti dulu. Presiden kembali dipilih oleh anggota MPR,” ujarnya, Kamis (18/3).

Bagi Golkar, kata Idris, wacana tiga periode jelas menciderai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Sistem demokrasi di Indonesia pun akan mengalami kemunduran.

Menurut Idris, janji MPR untuk membatasi pembahasan amandemen takkan dipercaya. Sulit untuk dipegang, karena kental dengan aspek politik.

Idris juga menjelaskan awal mula pembahasan amandemen dilakukan oleh Badan Kajian MPR. Menurutnya, pembahasan itu dilakukan hanya menindaklanjuti rekomendasi anggota MPR periode 2014-2019 untuk mengkaji suatu sistem Pembangunan Nasional seperti GBHN.

Pada dasarnya Fraksi Partai Golkar MPR RI dapat menerima jika Pokok-Pokok Haluan Negara tetap diperlukan untuk dibuat. Namun, pihaknya tidak setuju bila justru merembet ke amandemen konstitusi. “Amandemen di masa pandemi Covid 19, adalah langkah gegabah,” tegasnya. [QAR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories