Ceramah Di Diklat PPSDM Kemendagri, Kepala BPIP Tekankan Pentingnya Integritas

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menekankan pentingnya kesadaran membangun ekosistem lembaga negara yang bersih, akuntabel, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal tersebut disampaikan Yudian saat memberikan ceramah kepada 160 peserta pendidikan dan latihan jabatan administrator dan pengawas yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya dan Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung, Senin (12/9). 

Dalam pemaparannya, Yudian menyampaikan beberapa hal yang penting untuk direfleksikan mengenai pandangan terhadap sejarah bangsa Indonesia, terutama proklamasi. “Proklamasi adalah fakta sejarah yang jarang dimengerti oleh orang bahwa proklamasi Republik Indonesia telah membebaskan dan mempersatukan kembali 57 negara/kerajaan hanya dengan waktu 59 detik,” kata Yudian, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9).

Kata dia, proklamasi tersebut memiliki nilai historis yang luaa. Salah satunya adalah para raja pada saat itu dengan sangat sadar menyerahkan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada Negara Republik Indonesia. Artinya, bahwa catatan sejarah membuktikan jika konstitusi UUD 1945 dan Pancasila memiliki nilai pengikat yang tinggi sekaligus hukum tertinggi di negara ini yang wajib ditaati oleh semua warga negara. 

Eks Rektor UIN Yogyakarta ini menjelaskan bahwa tahun-tahun sebelum kemerdekaan, pergerakan anti kolonialisme sudah dikobarkan para generasi muda yang saat itu digawangi oleh Soekarno, Hatta, Soepomo, Syahrir dan sebagainya. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo pada tahun (1908), Sarekat Dagang Islam (1911), dan Kongres Sumpah Pemuda (1928). 

Jika merunut sejarah, perjuangan tersebut juga menyatukan semangat kebangsaan antar suku, mulai dari suku Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, Melayu, Dayak, dan sebagainya. Gerakan ini juga mampu mengorganisir masyarakat dari berbagai kalangan dan mampu mengorkestrasi Gerakan Perlawanan secara multidisipliner (ekonomi, sosial-politik, budaya-keagamaan).

“Ada banyak nilai-nilai sejarah yang bisa kita pelajari dan refleksikan bersama, bahwa konsensus menjadikan Pancasila bukan sebagai karya perseorangan melainkan karya seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dan Konstitusi mengatur hak dasar manusia yaitu, sandang/pangan, pendidikan, ekspresi kebudayaan, hingga hak untuk dipilih,” ucapnya. 

Menutup ceramah tersebut, Yudian berpesan bahwa dengan konteks kebangsaan tersebut, ksebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)  sudah seharusnya mampu mengamalkan segala nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (baik historis, sosial-politik, etik) menjadi tindak-tanduk dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Hal ini juga menjadi bagian berkhidmat kepada Negara Republik Indonesia.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP, Prakoso menambahkan dalam paparannya bahwa nilai-nilai luhur yang baik harus diterapkan dan sejalan antara nilai, ucapan dan perbuatan. “Maka tidak korupsi, tidak KKN, dan mengutamakan kepentingan negara,” ucapnya.

Dalam ceramah tersebut Yudian didampingi Direktur Pengkajian dan Materi BPIP, Aris Heru Utomo, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Haryono, Kepala PPSDM Regional Bandung Belly Isnaeni.

]]> Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menekankan pentingnya kesadaran membangun ekosistem lembaga negara yang bersih, akuntabel, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal tersebut disampaikan Yudian saat memberikan ceramah kepada 160 peserta pendidikan dan latihan jabatan administrator dan pengawas yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya dan Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung, Senin (12/9). 

Dalam pemaparannya, Yudian menyampaikan beberapa hal yang penting untuk direfleksikan mengenai pandangan terhadap sejarah bangsa Indonesia, terutama proklamasi. “Proklamasi adalah fakta sejarah yang jarang dimengerti oleh orang bahwa proklamasi Republik Indonesia telah membebaskan dan mempersatukan kembali 57 negara/kerajaan hanya dengan waktu 59 detik,” kata Yudian, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9).

Kata dia, proklamasi tersebut memiliki nilai historis yang luaa. Salah satunya adalah para raja pada saat itu dengan sangat sadar menyerahkan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada Negara Republik Indonesia. Artinya, bahwa catatan sejarah membuktikan jika konstitusi UUD 1945 dan Pancasila memiliki nilai pengikat yang tinggi sekaligus hukum tertinggi di negara ini yang wajib ditaati oleh semua warga negara. 

Eks Rektor UIN Yogyakarta ini menjelaskan bahwa tahun-tahun sebelum kemerdekaan, pergerakan anti kolonialisme sudah dikobarkan para generasi muda yang saat itu digawangi oleh Soekarno, Hatta, Soepomo, Syahrir dan sebagainya. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo pada tahun (1908), Sarekat Dagang Islam (1911), dan Kongres Sumpah Pemuda (1928). 

Jika merunut sejarah, perjuangan tersebut juga menyatukan semangat kebangsaan antar suku, mulai dari suku Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, Melayu, Dayak, dan sebagainya. Gerakan ini juga mampu mengorganisir masyarakat dari berbagai kalangan dan mampu mengorkestrasi Gerakan Perlawanan secara multidisipliner (ekonomi, sosial-politik, budaya-keagamaan).

“Ada banyak nilai-nilai sejarah yang bisa kita pelajari dan refleksikan bersama, bahwa konsensus menjadikan Pancasila bukan sebagai karya perseorangan melainkan karya seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dan Konstitusi mengatur hak dasar manusia yaitu, sandang/pangan, pendidikan, ekspresi kebudayaan, hingga hak untuk dipilih,” ucapnya. 

Menutup ceramah tersebut, Yudian berpesan bahwa dengan konteks kebangsaan tersebut, ksebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)  sudah seharusnya mampu mengamalkan segala nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (baik historis, sosial-politik, etik) menjadi tindak-tanduk dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Hal ini juga menjadi bagian berkhidmat kepada Negara Republik Indonesia.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP, Prakoso menambahkan dalam paparannya bahwa nilai-nilai luhur yang baik harus diterapkan dan sejalan antara nilai, ucapan dan perbuatan. “Maka tidak korupsi, tidak KKN, dan mengutamakan kepentingan negara,” ucapnya.

Dalam ceramah tersebut Yudian didampingi Direktur Pengkajian dan Materi BPIP, Aris Heru Utomo, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Haryono, Kepala PPSDM Regional Bandung Belly Isnaeni.
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories