Cek Di Sini, Alur Pencairan BSU Pekerja 2021 .

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 kembali digelontorkan. Penyaluran kali ini akan diupayakan sama seperti tahun lalu, tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar “Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19: Pembelajaran dan Sosialisasi” yang diselenggarakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kamis (18/8).

Menurut Anwar, dalam penyaluran BSU pihaknya bakal menerapkan prinsip clear and clean. Yakni clear dari sisi regulasi dan clean dari sisi data. Agar tidak bertabrakan dengan regulasi lain, serta tidak terjadi duplikasi data.

“BSU jangan sampai menjadikan duplikasi penerima. Karena itu penerima BSU tidak akan menerima program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM),” ungkapnya.

Kemnaker terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data calon penerima BSU. “Ini kalau clean dan clear bisa dikawal dengan baik, kami yakin, pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun 2020. Tentunya akan sesuai tujuan Pemerintah untuk mengimplementasikan bantuan BSU,” jelas Anwar.

Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Surya Lukita Warman menambahkan, dana BSU 2021 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) direktoratnya.

Adapun mekanisme penyalurannya, Kemnaker meminta data calon penerima BSU ke BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi data dan pengelompokan rekening sebelum diserahkan ke Kemnaker.

“Setelah diserahkan, Kemnaker melalui Barenbang (Badan Perencanaan dan Pengembangan –red) melakukan check and screening, dalam hal ini keseuaian data, kelengkapan format data, duplikasi data dan pemadanan data penerima Kartu Prakerja, BPUM, atau PKH,” papar Surya.

 

Selanjutnya, data yang lolos akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), untuk diteruskan ke Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA).

“Sedangkan data yang tidak lolos atau tidak lengkap akan dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan perbaikan,” terangnya.

Setelah itu, data yang lolos akan ditetapkan sebagai penerima BSU, kemudian menyerahkan data tersebut ke Kuasa Bendahara Umum Negara (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN) untuk dilakukan proses transfer.

Surya mengungkapkan, pihaknya juga menyediakan kanal informasi BSU 2021, yakni melalui situs web bsu.kemnaker.go.id, call center 1500-630 dan media sosial Kemnaker.

“Jadi di kanal ini bapak atau ibu bisa mengecek apakah NIK-nya terdaftar sebagai penerima BSU. Bahkan apakah BSU-nya telah tersampaikan ke rekening penerima BSU atau belum, bisa dicek di kanal ini,” tutup dia. [UMM]

]]> .
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 kembali digelontorkan. Penyaluran kali ini akan diupayakan sama seperti tahun lalu, tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar “Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19: Pembelajaran dan Sosialisasi” yang diselenggarakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kamis (18/8).

Menurut Anwar, dalam penyaluran BSU pihaknya bakal menerapkan prinsip clear and clean. Yakni clear dari sisi regulasi dan clean dari sisi data. Agar tidak bertabrakan dengan regulasi lain, serta tidak terjadi duplikasi data.

“BSU jangan sampai menjadikan duplikasi penerima. Karena itu penerima BSU tidak akan menerima program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM),” ungkapnya.

Kemnaker terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data calon penerima BSU. “Ini kalau clean dan clear bisa dikawal dengan baik, kami yakin, pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun 2020. Tentunya akan sesuai tujuan Pemerintah untuk mengimplementasikan bantuan BSU,” jelas Anwar.

Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Surya Lukita Warman menambahkan, dana BSU 2021 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) direktoratnya.

Adapun mekanisme penyalurannya, Kemnaker meminta data calon penerima BSU ke BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi data dan pengelompokan rekening sebelum diserahkan ke Kemnaker.

“Setelah diserahkan, Kemnaker melalui Barenbang (Badan Perencanaan dan Pengembangan -red) melakukan check and screening, dalam hal ini keseuaian data, kelengkapan format data, duplikasi data dan pemadanan data penerima Kartu Prakerja, BPUM, atau PKH,” papar Surya.

 

Selanjutnya, data yang lolos akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), untuk diteruskan ke Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA).

“Sedangkan data yang tidak lolos atau tidak lengkap akan dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan perbaikan,” terangnya.

Setelah itu, data yang lolos akan ditetapkan sebagai penerima BSU, kemudian menyerahkan data tersebut ke Kuasa Bendahara Umum Negara (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN) untuk dilakukan proses transfer.

Surya mengungkapkan, pihaknya juga menyediakan kanal informasi BSU 2021, yakni melalui situs web bsu.kemnaker.go.id, call center 1500-630 dan media sosial Kemnaker.

“Jadi di kanal ini bapak atau ibu bisa mengecek apakah NIK-nya terdaftar sebagai penerima BSU. Bahkan apakah BSU-nya telah tersampaikan ke rekening penerima BSU atau belum, bisa dicek di kanal ini,” tutup dia. [UMM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories