Cegah Pungli Di Pelabuhan, Puskepi Saranin Operator Crane Bukan Outsourcing

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengapresiasi, sikap tegas Presiden Jokowi yang meminta pungli dan premanisme di pelabuhan di sikat.

Menurut Sofyano, pungli dan premanisme adalah dua hal yang berbeda namun perlu diberantas.

Dan masyarakat wajib mendukung pemberantasan yang dilakukan oleh jajaran Polri. Tapi dari sisi lain, masyarakat juga patut mengetahui bahwa pungli yang diributkan saat ini tidak dominan terjadi di dalam wilayah pelabuhan. Ada juga yang terjadi di luar.

“Mengatasi pungli yang terjadi di dalam kawasan pelabuhan dapat diatasi dalam waktu singkat, tapi memberantas premanisme yang ada di jalan jalan raya ini perlu operasi terpadu yang berkelanjutan” ujar Sofyano kepada RM.id, Senin (14/6).

Lebih lanjut, Sofyano menambahkan, jika benar pungli yang dikeluhkan terjadi di area pemuatan kontainer dan terkait dengan ulah oknum operator, maka pihak Pelindo II atau IPC sudah saatnya menetapkan operator crane bukanlah tenaga outsourcing lagi, tapi pekerja tetap IPC. 

“Tenaga outsourcing kurang pas jika dipekerjakan sebagai operator crane,“ tutupnya.

Sebelumnya, pengusaha angkutan truk, Daniel Bastian Tanjung mengatakan, minimnya fasilitas di depo-depo kontainer tertentu, disebut juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pungli terhadap pengemudi truk.

Menurut Bastian  praktek pungli yang terjadi saling terkait, antara lain karena ada di depo-depo tertentu yang fasilitasnya kurang lengkap, lahan parkir yang sempit, hingga lokasinya terlalu dekat dengan gerbang tol.

Penyebab lainnya. Kata dia, ada pula depo yang hanya memiliki jumlah RTG (Rubber Tyred Gantry) atau Reach Stacker (kendaraan untuk mengangkat container) yang terbatas. Akibatnya truk-truk yang masuk harus antri, dan harus memberi sejumlah uang agar mendapat giliran angkut kontainer yang lebih dulu. 

“Akhirnya si sopir harus memberi ongkos tambahan agar alat itu mau mendekat. Kalau tidak ya tidak diprioritaskan,” ungkapnya. [DIT]

 

]]> Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengapresiasi, sikap tegas Presiden Jokowi yang meminta pungli dan premanisme di pelabuhan di sikat.

Menurut Sofyano, pungli dan premanisme adalah dua hal yang berbeda namun perlu diberantas.

Dan masyarakat wajib mendukung pemberantasan yang dilakukan oleh jajaran Polri. Tapi dari sisi lain, masyarakat juga patut mengetahui bahwa pungli yang diributkan saat ini tidak dominan terjadi di dalam wilayah pelabuhan. Ada juga yang terjadi di luar.

“Mengatasi pungli yang terjadi di dalam kawasan pelabuhan dapat diatasi dalam waktu singkat, tapi memberantas premanisme yang ada di jalan jalan raya ini perlu operasi terpadu yang berkelanjutan” ujar Sofyano kepada RM.id, Senin (14/6).

Lebih lanjut, Sofyano menambahkan, jika benar pungli yang dikeluhkan terjadi di area pemuatan kontainer dan terkait dengan ulah oknum operator, maka pihak Pelindo II atau IPC sudah saatnya menetapkan operator crane bukanlah tenaga outsourcing lagi, tapi pekerja tetap IPC. 

“Tenaga outsourcing kurang pas jika dipekerjakan sebagai operator crane,“ tutupnya.

Sebelumnya, pengusaha angkutan truk, Daniel Bastian Tanjung mengatakan, minimnya fasilitas di depo-depo kontainer tertentu, disebut juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pungli terhadap pengemudi truk.

Menurut Bastian  praktek pungli yang terjadi saling terkait, antara lain karena ada di depo-depo tertentu yang fasilitasnya kurang lengkap, lahan parkir yang sempit, hingga lokasinya terlalu dekat dengan gerbang tol.

Penyebab lainnya. Kata dia, ada pula depo yang hanya memiliki jumlah RTG (Rubber Tyred Gantry) atau Reach Stacker (kendaraan untuk mengangkat container) yang terbatas. Akibatnya truk-truk yang masuk harus antri, dan harus memberi sejumlah uang agar mendapat giliran angkut kontainer yang lebih dulu. 

“Akhirnya si sopir harus memberi ongkos tambahan agar alat itu mau mendekat. Kalau tidak ya tidak diprioritaskan,” ungkapnya. [DIT]

 
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories