Cegah Penyebaran PMK Di Ibu Kota Penjual Hewan Kurban Wajib Miliki Izin Dagang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan penjual hewan kurban mengantongi izin dagang dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP). Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pengawasan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK).

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, proses perizinan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku. Untuk mendapatkan izin, pelaku usaha hewan kurban silakan mengakses situs jakevo. jakarta.go.id.

“PMK merupakan penyakit hewan menular dengan penyebaran sangat cepat dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Makanya, sebagai upaya pencegahan penyebaran PMK, kami menetapkan persyaratan dan prosedur masuknya hewan kurban,” ungkap Eli, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Persyaratan izin yang harus dipenuhi pedagang jika ingin menjual hewan kurban yakni, syarat administrasi. Antara lain, surat permohonan, laporan teknis jenis dan jumlah hewan, jenis transportasi pengangkut ternak, lokasi tujuan, dan surat pernyataan bermaterai dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) di dinas daerah asal yang menyatakan bahwa hewan ternak tidak berasal dari daerah wabah, tertular dan terduga PMK.

Selain itu, surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon melaporkan kedatangan hewan dan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatàn Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner. Dan, rekomendasi pengeluaran dari daerah asal kepada Sudin KPKP setempat.

Kemudian, syarat teknisnya yakni pedagang hewan kurban wajib menyediakan kandang isolasi, kandang karantina, tempat pemotongan bersyarat dan tempat perebusan. “Komitmen itu harus dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai,” ungkapnya.

Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel), Munjirin memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi wabah PMK menjelang perayaan hari Raya Idul Adha.

“Kami akan melakukan pengawasan dan pemantauan di penampungan hewan-hewan kurban,” katanya di Jakarta Selatan, Sabtu (4/6).

 

Pengawasan yang dilakukan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel antara lain memantau kesehatan setiap hewan yang baru datang dan memeriksa kelayakan tempat isolasi dan kandang hewan.

Berdasarkan hasil pengawasan sementara, Munjirin memastikan tidak ada hewan ternak di wilayahnya terkena PMK.

“Walau belum ada temuan, warga mesti berperan aktif melapor ke Pemerintah jika menemukan hewan kurban dengan gejala PMK,” imbuhnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Jakarta Barat (Jakbar), Imron Sjahrin mengatakan, pihaknya telah menetapkan tempat penjualan hewan kurban melalui keputusan Wali Kota. Meski begitu dia memerintahkan para Lurah di Jakbar untuk melakukan pendataan lokasi atau tempat penjualan hewan kurban di wilayah masing masing.

Selain menetapkan lokasi penjualan, lanjut Imron, pihaknya melarang penjualan hewan kurban di lokasi fasilitas umum.

“Tidak berlokasi di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum lainnya,” tuturnya.

Dia memperkirakan jumlah tempat penampungan hewan kurban di Jakbar pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, yakni sebanyak 222 lokasi.

Untuk diketahui, pada Hari Raya Idul Adha 2021, pemeriksaan hewan kurban di Jakbar mencapai 13.276 ekor. Dengan rincian, 4.647 ekor sapi, 6.971 ekor kambing, 1.435 ekor domba dan 196 ekor kerbau. ■

]]> Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan penjual hewan kurban mengantongi izin dagang dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP). Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pengawasan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK).

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, proses perizinan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku. Untuk mendapatkan izin, pelaku usaha hewan kurban silakan mengakses situs jakevo. jakarta.go.id.

“PMK merupakan penyakit hewan menular dengan penyebaran sangat cepat dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Makanya, sebagai upaya pencegahan penyebaran PMK, kami menetapkan persyaratan dan prosedur masuknya hewan kurban,” ungkap Eli, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Persyaratan izin yang harus dipenuhi pedagang jika ingin menjual hewan kurban yakni, syarat administrasi. Antara lain, surat permohonan, laporan teknis jenis dan jumlah hewan, jenis transportasi pengangkut ternak, lokasi tujuan, dan surat pernyataan bermaterai dari Pejabat Otoritas Veteriner (POV) di dinas daerah asal yang menyatakan bahwa hewan ternak tidak berasal dari daerah wabah, tertular dan terduga PMK.

Selain itu, surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon melaporkan kedatangan hewan dan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatàn Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner. Dan, rekomendasi pengeluaran dari daerah asal kepada Sudin KPKP setempat.

Kemudian, syarat teknisnya yakni pedagang hewan kurban wajib menyediakan kandang isolasi, kandang karantina, tempat pemotongan bersyarat dan tempat perebusan. “Komitmen itu harus dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai,” ungkapnya.

Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel), Munjirin memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi wabah PMK menjelang perayaan hari Raya Idul Adha.

“Kami akan melakukan pengawasan dan pemantauan di penampungan hewan-hewan kurban,” katanya di Jakarta Selatan, Sabtu (4/6).

 

Pengawasan yang dilakukan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel antara lain memantau kesehatan setiap hewan yang baru datang dan memeriksa kelayakan tempat isolasi dan kandang hewan.

Berdasarkan hasil pengawasan sementara, Munjirin memastikan tidak ada hewan ternak di wilayahnya terkena PMK.

“Walau belum ada temuan, warga mesti berperan aktif melapor ke Pemerintah jika menemukan hewan kurban dengan gejala PMK,” imbuhnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Jakarta Barat (Jakbar), Imron Sjahrin mengatakan, pihaknya telah menetapkan tempat penjualan hewan kurban melalui keputusan Wali Kota. Meski begitu dia memerintahkan para Lurah di Jakbar untuk melakukan pendataan lokasi atau tempat penjualan hewan kurban di wilayah masing masing.

Selain menetapkan lokasi penjualan, lanjut Imron, pihaknya melarang penjualan hewan kurban di lokasi fasilitas umum.

“Tidak berlokasi di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum lainnya,” tuturnya.

Dia memperkirakan jumlah tempat penampungan hewan kurban di Jakbar pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, yakni sebanyak 222 lokasi.

Untuk diketahui, pada Hari Raya Idul Adha 2021, pemeriksaan hewan kurban di Jakbar mencapai 13.276 ekor. Dengan rincian, 4.647 ekor sapi, 6.971 ekor kambing, 1.435 ekor domba dan 196 ekor kerbau. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories