Cegah Omicron, Johnny Minta Kepala Daerah Laksanakan SE Menkes

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/1391/2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron (B.1.529). SE yang diterbitkan Kamis (30/12) ini sebagai upaya agar Indonesia segera pulih dan bangkit dari Covid-19.

“Dalam SE diatur mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencegah dan mengendalikan varian Omicron,” ujar Johnnya, dalam keterangan yang diterima RM.id, Kamis (6/1). 

Johnny melanjutkan, seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diminta untuk melaksanakan lima ketentuan dalam SE Menkes ini. Pertama, seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron, baik yang bergejala maupun tidak, harus diisolasi di rumah sakit.

Kedua, setiap kasus probable dan konfirmasi varian Omicron harus segera dilakukan pelacakan kontak dalam waktu 1 x 24 jam untuk penemuan kontak erat. Setelah ditemukan, setiap kontak erat wajib segera dikarantina selama 10 hari di fasilitas karantina terpusat dan pemeriksaan entry dan exit test menggunakan pemeriksaan Nucleic Acid Amplification Tests atau NAAT.

Ketiga, jika hasil pemeriksaan NAAT positif, maka harus dilanjutkan pemeriksaan SGTF di laboratorium dan secara paralel spesimen dikirim ke laboratorium Whole Genome Sequencing (WGS) terdekat. 

Keempat, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan menggunakan aplikasi Allrecord TC-19. Kelima, pembiayaan isolasi di rumah sakit dan karantina terpusat dibebankan pada APBN dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Johnny menambahkan, dalam SE juga diatur secara rinci mengenai definisi dan cara menemukan kontak erat serta kriteria selesai isolasi dan sembuh pada kasus probable dan konfirmasi varian Omicron.

Johnny menganggap, perlu ada optimalisasi kerja sama dengan Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, kerja sama ini merupakan salah satu kunci dalam pencegahan dan pengendalian varian Omicron di Tanah Air.

Johnny pun memastikan, Pemerintah terus bekerja keras agar Indonesia segera pulih dan bangkit dari Covid-19, termasuk varian Omicron. Ancaman Omicron membutuhkan respons cepat agar penularan berkelanjutan dapat segera dicegah.

“Dengan kerja sama yang optimal, Pemerintah optimis Indonesia segera keluar dari krisis Covid-19,” ujarnya. [USU]

]]> Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyampaikan, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/1391/2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron (B.1.529). SE yang diterbitkan Kamis (30/12) ini sebagai upaya agar Indonesia segera pulih dan bangkit dari Covid-19.

“Dalam SE diatur mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencegah dan mengendalikan varian Omicron,” ujar Johnnya, dalam keterangan yang diterima RM.id, Kamis (6/1). 

Johnny melanjutkan, seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota diminta untuk melaksanakan lima ketentuan dalam SE Menkes ini. Pertama, seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron, baik yang bergejala maupun tidak, harus diisolasi di rumah sakit.

Kedua, setiap kasus probable dan konfirmasi varian Omicron harus segera dilakukan pelacakan kontak dalam waktu 1 x 24 jam untuk penemuan kontak erat. Setelah ditemukan, setiap kontak erat wajib segera dikarantina selama 10 hari di fasilitas karantina terpusat dan pemeriksaan entry dan exit test menggunakan pemeriksaan Nucleic Acid Amplification Tests atau NAAT.

Ketiga, jika hasil pemeriksaan NAAT positif, maka harus dilanjutkan pemeriksaan SGTF di laboratorium dan secara paralel spesimen dikirim ke laboratorium Whole Genome Sequencing (WGS) terdekat. 

Keempat, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan menggunakan aplikasi Allrecord TC-19. Kelima, pembiayaan isolasi di rumah sakit dan karantina terpusat dibebankan pada APBN dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Johnny menambahkan, dalam SE juga diatur secara rinci mengenai definisi dan cara menemukan kontak erat serta kriteria selesai isolasi dan sembuh pada kasus probable dan konfirmasi varian Omicron.

Johnny menganggap, perlu ada optimalisasi kerja sama dengan Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, kerja sama ini merupakan salah satu kunci dalam pencegahan dan pengendalian varian Omicron di Tanah Air.

Johnny pun memastikan, Pemerintah terus bekerja keras agar Indonesia segera pulih dan bangkit dari Covid-19, termasuk varian Omicron. Ancaman Omicron membutuhkan respons cepat agar penularan berkelanjutan dapat segera dicegah.

“Dengan kerja sama yang optimal, Pemerintah optimis Indonesia segera keluar dari krisis Covid-19,” ujarnya. [USU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories