Cegah Mudik, Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan Aturan

Pemerintah diminta konsisten menegakkan aturan untuk mencegah masyarakat mudik. 

Pemerintah melarang mudik bagi seluruh kalangan masyarakat, mulai dari karyawan BUMN, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, anggota TNI-Polri, pekerja formal maupun informal, hingga masyarakat umum, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

“Sanksi hukum itu kalau memang diberlakukan dengan konsisten, ya bisa. Problemnya yang ada di Indonesia itu kan selalu mengenai konsistensi antara aturan dan implementasinya,” ujar Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani, Rabu (21/4).

Nadia menilai, aparat di lapangan tidak boleh mengambil ekses dari sanksi yang diberlakukan pemerintah atau harus konsisten. “Misalnya negosiasi,” ungkapnya.

Jika aparat di lapangan bisa konsisten, dia yakin masuarakat bisa mengurungkan niat mudik.

Menurutnya, sanksi sosial bagi pemudik yang nekat merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan kalau memang kulturnya sudah terbentuk. 

“Lah, kalau semuanya masih mengaminkan bahwa mudik itu memang perlu untuk dilakukan, bagaimana mau melakukan sanksi sosial. Sanksi sosial yang bisa dilakukan paling di sosial media dengan meng-highlight tindakan-tindakan nekat dari pemudik misalnya,” jelasnya.

Nadia mengatakan, netizen Indonesia akan memberikan komentar negatif terhadap mereka yang nekat mudik. 

“Itu sebenarnya sudah bentuk sanksi sosial, dengan kita hidup di era digital seperti ini. Tapi yang diutamakan lebih kepada sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah ketika warga masyarakat melanggar, tindakan ini,” katanya.

Semua tahu bahwa mudik itu adalah aktivitas rutin yang dilakukan bertahun-tahun. Sebuah aktivitas sosial yang dilakukan rutin itu bisa dibilang sebagai budaya.

“Kalau kita bilang budaya itu, kayak kita makan aja, sehari tuh makan tiga kali. Itu keharusan, atau sehari dua kali. Atau kalau nggak makan nasi itu nggak afdol,” ujarnya.

Jadi, budaya itu inheren di dalam pikiran manusia Indonesia, dan itu sudah tertanam dan entah kenapa itu wajib untuk dilakukan.

Nadia mengatakan, lonjakan mudik Lebaran adalah lonjakan yang paling tinggi.

Dirinya berpendapat, untuk mengubah kultur seseorang mengenai mudik itu bisa dilakukan dengan pendekatan secara top down. 

“Harusnya ketika sudah ada prosedur untuk pembatasan, untuk mudik atau larangan mudik di Lebaran tahun ini, juga disertai prosedur yang jelas. Aturannya juga klir, sanksinya jelas,” tegas Nadia.

Karena itu, perlu sanksi yang bisa membuat orang sadar bahwa pandemi Covid-19 belum tuntas. [REN]

]]> Pemerintah diminta konsisten menegakkan aturan untuk mencegah masyarakat mudik. 

Pemerintah melarang mudik bagi seluruh kalangan masyarakat, mulai dari karyawan BUMN, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, anggota TNI-Polri, pekerja formal maupun informal, hingga masyarakat umum, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

“Sanksi hukum itu kalau memang diberlakukan dengan konsisten, ya bisa. Problemnya yang ada di Indonesia itu kan selalu mengenai konsistensi antara aturan dan implementasinya,” ujar Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani, Rabu (21/4).

Nadia menilai, aparat di lapangan tidak boleh mengambil ekses dari sanksi yang diberlakukan pemerintah atau harus konsisten. “Misalnya negosiasi,” ungkapnya.

Jika aparat di lapangan bisa konsisten, dia yakin masuarakat bisa mengurungkan niat mudik.

Menurutnya, sanksi sosial bagi pemudik yang nekat merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan kalau memang kulturnya sudah terbentuk. 

“Lah, kalau semuanya masih mengaminkan bahwa mudik itu memang perlu untuk dilakukan, bagaimana mau melakukan sanksi sosial. Sanksi sosial yang bisa dilakukan paling di sosial media dengan meng-highlight tindakan-tindakan nekat dari pemudik misalnya,” jelasnya.

Nadia mengatakan, netizen Indonesia akan memberikan komentar negatif terhadap mereka yang nekat mudik. 

“Itu sebenarnya sudah bentuk sanksi sosial, dengan kita hidup di era digital seperti ini. Tapi yang diutamakan lebih kepada sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah ketika warga masyarakat melanggar, tindakan ini,” katanya.

Semua tahu bahwa mudik itu adalah aktivitas rutin yang dilakukan bertahun-tahun. Sebuah aktivitas sosial yang dilakukan rutin itu bisa dibilang sebagai budaya.

“Kalau kita bilang budaya itu, kayak kita makan aja, sehari tuh makan tiga kali. Itu keharusan, atau sehari dua kali. Atau kalau nggak makan nasi itu nggak afdol,” ujarnya.

Jadi, budaya itu inheren di dalam pikiran manusia Indonesia, dan itu sudah tertanam dan entah kenapa itu wajib untuk dilakukan.

Nadia mengatakan, lonjakan mudik Lebaran adalah lonjakan yang paling tinggi.

Dirinya berpendapat, untuk mengubah kultur seseorang mengenai mudik itu bisa dilakukan dengan pendekatan secara top down. 

“Harusnya ketika sudah ada prosedur untuk pembatasan, untuk mudik atau larangan mudik di Lebaran tahun ini, juga disertai prosedur yang jelas. Aturannya juga klir, sanksinya jelas,” tegas Nadia.

Karena itu, perlu sanksi yang bisa membuat orang sadar bahwa pandemi Covid-19 belum tuntas. [REN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories