Cegah Korupsi Dana Desa, Ini Yang Dilakukan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaruh perhatian serius terkait pencegahan korupsi dana desa. Sejak 2015, KPK telah menyelesaikan kajian terkait pengelolaan keuangan desa.

Dalam kajian tersebut KPK saat itu menemukan setidaknya 14 potensi persoalan yang meliputi empat aspek, yaitu regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.

“Pada aspek regulasi dan kelembagaan, misalnya, KPK menemukan sejumlah persoalan terkait belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dan potensi tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding lewat pesan singkat, Senin (10/1).

Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan. Pertama, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa. Kedua, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia.

Kemudian ketiga, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah. Keempat, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Dan terakhir, kelima, APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Sementara pada aspek pengawasan, ada tiga potensi persoalan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, belum jelas.

“Pada aspek sumber daya, KPK menilai pentingnya proses rekrutmen tenaga pendamping dilakukan secara profesional dan cermat, mengingat adanya kasus korupsi dan kecurangan yang dilakukan tenaga pendamping oleh penegak hukum,” imbuhnya.

Umumnya, kata Ipi, para oknum pendamping tersebut melakukan korupsi/fraud dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa dan longgarnya pengawasan pemerintah.

Dari kajian tersebut KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian terkait maupun pemerintah daerah yang berkepentingan dalam penyaluran dana desa dengan membangun mekanisme pengawasan partisipatif.

Salah satunya dengan membentuk sarana pengaduan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa, rekrutmen pendamping yang kredibel untuk membantu aparat desa mengalokasikan dana, sekaligus membuat laporan penggunaannya.

Serta, di tingkat pusat, menjamin wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal, tidak tumpang-tindih.

Sejumlah rekomendasi yang diberikan juga telah ditindaklanjuti. KPK meyakini potensi risiko dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih besar apabila aparat desa, pemerintah pusat, dan masyarakat tidak bersinergi mengawasi penggunaan anggaran yang besar tersebut.

“Karenanya, KPK mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawal dana desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa sesuai dengan tujuannya,” ajak Ipi.

 

Dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dengan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pengelolaan keuangan desa merupakan satu dari delapan area intervensi yang menjadi fokus KPK yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

KPK telah menjabarkan langkah-langkah perbaikan sistem yang perlu dilakukan pemerintah daerah ke dalam tiga indikator, yaitu meliputi aspek regulasi, publikasi dan pengawasan.

Ketiga aspek tersebut dijabarkan menjadi lima subindikator. Terkait aspek regulasi, KPK mendorong agar pemda menyusun regulasi pengelolaan keuangan desa. Perkada tersebut mengatur tentang antara lain daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal, besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Juga, tata cara penyaluran alokasi dana desa serta bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pengadaan barang dan/atau jasa, pengelolaan keuangan serta aset desa.

Terkait publikasi, KPK meminta pemda untuk melakukan publikasi APBDesa dan laporan pertanggungjawaban APBDesa. Sebagai pelaksana, Dinas Pemdes bersama-sama kepala desa dan lurah didorong untuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan membuka dan mempublikasikan APBDesa.

Sedangkan terkait pengawasan, KPK mendorong inspektorat mengimplementasikan siswaskeudes secara komprehensif. Jika pemda belum mengimplementasikan siswaskeudes, maka Inspektorat melakukan audit keuangan desa berdasarkan prioritas risiko.

“Selain itu, KPK juga mendorong inspektorat untuk membangun sarana pengaduan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima,” tegas Ipi.

Melalui aplikasi MCP, KPK melakukan evaluasi dan monitoring atas capaian aksi dan langkah-langkah perbaikan sistem tata kelola keuangan desa tersebut.

 

Pentingnya peran serta masyarakat desa untuk terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan keuangan desa untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan, KPK melalui pendekatan pendidikan antikorupsi mendorong pembangunan budaya antikorupsi di desa.

Pada Desember 2021, KPK meluncurkan program Desa Antikorupsi. Desa antikorupsi merupakan upaya KPK untuk mengimplementasikan dan mensinergikan program pemerintah yang ada di desa melalui pelibatan peran serta masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan desa.

Desa antikorupsi mempromosikan pembangunan integritas dan budaya antikorupsi dari wilayah desa tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kearifan lokal yang ada di desa. Desa antikorupsi mendorong penguatan pada lima aspek, yaitu penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

“KPK berharap dengan sistem yang baik dan sumber daya manusia yang terlatih, serta peran serta aktif masyarakat desa dalam mengawasi, maka pemanfaatan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dan mempersempit risiko korupsi,” harapnya. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaruh perhatian serius terkait pencegahan korupsi dana desa. Sejak 2015, KPK telah menyelesaikan kajian terkait pengelolaan keuangan desa.

Dalam kajian tersebut KPK saat itu menemukan setidaknya 14 potensi persoalan yang meliputi empat aspek, yaitu regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.

“Pada aspek regulasi dan kelembagaan, misalnya, KPK menemukan sejumlah persoalan terkait belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dan potensi tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding lewat pesan singkat, Senin (10/1).

Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan. Pertama, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa. Kedua, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia.

Kemudian ketiga, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah. Keempat, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Dan terakhir, kelima, APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Sementara pada aspek pengawasan, ada tiga potensi persoalan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, belum jelas.

“Pada aspek sumber daya, KPK menilai pentingnya proses rekrutmen tenaga pendamping dilakukan secara profesional dan cermat, mengingat adanya kasus korupsi dan kecurangan yang dilakukan tenaga pendamping oleh penegak hukum,” imbuhnya.

Umumnya, kata Ipi, para oknum pendamping tersebut melakukan korupsi/fraud dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa dan longgarnya pengawasan pemerintah.

Dari kajian tersebut KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian terkait maupun pemerintah daerah yang berkepentingan dalam penyaluran dana desa dengan membangun mekanisme pengawasan partisipatif.

Salah satunya dengan membentuk sarana pengaduan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa, rekrutmen pendamping yang kredibel untuk membantu aparat desa mengalokasikan dana, sekaligus membuat laporan penggunaannya.

Serta, di tingkat pusat, menjamin wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal, tidak tumpang-tindih.

Sejumlah rekomendasi yang diberikan juga telah ditindaklanjuti. KPK meyakini potensi risiko dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih besar apabila aparat desa, pemerintah pusat, dan masyarakat tidak bersinergi mengawasi penggunaan anggaran yang besar tersebut.

“Karenanya, KPK mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawal dana desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa sesuai dengan tujuannya,” ajak Ipi.

 

Dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dengan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik, pengelolaan keuangan desa merupakan satu dari delapan area intervensi yang menjadi fokus KPK yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

KPK telah menjabarkan langkah-langkah perbaikan sistem yang perlu dilakukan pemerintah daerah ke dalam tiga indikator, yaitu meliputi aspek regulasi, publikasi dan pengawasan.

Ketiga aspek tersebut dijabarkan menjadi lima subindikator. Terkait aspek regulasi, KPK mendorong agar pemda menyusun regulasi pengelolaan keuangan desa. Perkada tersebut mengatur tentang antara lain daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal, besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Juga, tata cara penyaluran alokasi dana desa serta bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pengadaan barang dan/atau jasa, pengelolaan keuangan serta aset desa.

Terkait publikasi, KPK meminta pemda untuk melakukan publikasi APBDesa dan laporan pertanggungjawaban APBDesa. Sebagai pelaksana, Dinas Pemdes bersama-sama kepala desa dan lurah didorong untuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan membuka dan mempublikasikan APBDesa.

Sedangkan terkait pengawasan, KPK mendorong inspektorat mengimplementasikan siswaskeudes secara komprehensif. Jika pemda belum mengimplementasikan siswaskeudes, maka Inspektorat melakukan audit keuangan desa berdasarkan prioritas risiko.

“Selain itu, KPK juga mendorong inspektorat untuk membangun sarana pengaduan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima,” tegas Ipi.

Melalui aplikasi MCP, KPK melakukan evaluasi dan monitoring atas capaian aksi dan langkah-langkah perbaikan sistem tata kelola keuangan desa tersebut.

 

Pentingnya peran serta masyarakat desa untuk terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan keuangan desa untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan, KPK melalui pendekatan pendidikan antikorupsi mendorong pembangunan budaya antikorupsi di desa.

Pada Desember 2021, KPK meluncurkan program Desa Antikorupsi. Desa antikorupsi merupakan upaya KPK untuk mengimplementasikan dan mensinergikan program pemerintah yang ada di desa melalui pelibatan peran serta masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan desa.

Desa antikorupsi mempromosikan pembangunan integritas dan budaya antikorupsi dari wilayah desa tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kearifan lokal yang ada di desa. Desa antikorupsi mendorong penguatan pada lima aspek, yaitu penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

“KPK berharap dengan sistem yang baik dan sumber daya manusia yang terlatih, serta peran serta aktif masyarakat desa dalam mengawasi, maka pemanfaatan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dan mempersempit risiko korupsi,” harapnya. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories