Cegah Alih Fungsi Lahan Doni Monardo Dan Ace Hasan Pantau Daerah Rawan Longsor Di Bandung Barat .

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo bersama dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily meninjau daerah rawan longsor di Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (12/3).

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melakukan pencegahan bencana longsor akibat alih fungsi kawasan menjadi pemukiman. Agar bencana longsor yang pernah terjadi di Sumedang pada tanggal 9 Januari 2021 tidak terjadi kembali.

“Salah satu pesan presiden pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 adalah sensitifitas pembangunan yang berorientasi pada risiko becana. Jangan hanya sekadar membuat aturan tapi tanpa implementasi. Jangan sampai setelah kejadian baru kita pontang panting,” kata Doni dalam kunjungan tersebut.

Pesan presiden inilah yang membuat Doni segera bergerak dan menghubungi BPBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat, TNI dan Polri. Dalam waktu singkat, pihaknya dapat melakukan konsolidasi dan latihan kesiapsiagaan.

TB Ace Hasan yang juga Ketua Panja Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengapresiasi yang telah dilakukan oleh BNPB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang melakukan langkah-langkah cepat dalam upaya untuk melakukan kesiapsiagaan bencana.

Dia memperkirakan revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 ini dapat selesai pada bulan April 2021.

“Kami Komisi VIII dalam draft Undang Undang Penanggulangan Bencana itu menyebutkan budget mandatori. Ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 2 persen APBD untuk penanggulangan bencana. Itu bisa digunakan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Jika terjadi bencana daerah telah siap memiliki pangkalan anggaran tersebut,” pungkasnya. [FAQ]

]]> .
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo bersama dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily meninjau daerah rawan longsor di Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (12/3).

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melakukan pencegahan bencana longsor akibat alih fungsi kawasan menjadi pemukiman. Agar bencana longsor yang pernah terjadi di Sumedang pada tanggal 9 Januari 2021 tidak terjadi kembali.

“Salah satu pesan presiden pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 adalah sensitifitas pembangunan yang berorientasi pada risiko becana. Jangan hanya sekadar membuat aturan tapi tanpa implementasi. Jangan sampai setelah kejadian baru kita pontang panting,” kata Doni dalam kunjungan tersebut.

Pesan presiden inilah yang membuat Doni segera bergerak dan menghubungi BPBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat, TNI dan Polri. Dalam waktu singkat, pihaknya dapat melakukan konsolidasi dan latihan kesiapsiagaan.

TB Ace Hasan yang juga Ketua Panja Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengapresiasi yang telah dilakukan oleh BNPB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang melakukan langkah-langkah cepat dalam upaya untuk melakukan kesiapsiagaan bencana.

Dia memperkirakan revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 ini dapat selesai pada bulan April 2021.

“Kami Komisi VIII dalam draft Undang Undang Penanggulangan Bencana itu menyebutkan budget mandatori. Ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 2 persen APBD untuk penanggulangan bencana. Itu bisa digunakan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Jika terjadi bencana daerah telah siap memiliki pangkalan anggaran tersebut,” pungkasnya. [FAQ]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories