Cadangan Masih Cukup, Firman: Bulog Tinggal Lapor Tak Usah Impor Beras .

Bulog mengaku masih memiliki cadangan pangan. Jika impor beras benar-benar teralisasi, Bulog sepertinya akan kesulitan menyalurkan. Soal ini, DPR mempertanyakan ada apa di balik niatan impor beras.

Sementara, Kementerian Pertanian (Kementan) juga seharusnya bertanggung jawab atas produksi beras lokal. Ketika produksi dalam negeri mencukupi, maka kebijakan impor bisa diminimalisir. 

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengungkapkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bulog menyatakan tidak akan melakukan impor satu juta ton beras.

Dijelaskan, Bulog menyatakan bahwa ketersediaan pangan nasional masih mencukupi. 

“Kan yang ditugaskan Bulog. Kalau Bulog sudah yakin stok cukup, ya tinggal lapor kepada pemerintah tidak usah impor,” kata Firman kepada wartawan, Senin (15/3).

Oleh karena itu, seharusnya Bulog langsung melakukan komunikasi dan koordinasi. 

“Kalau stok sudah cukup, pemerintah juga akan mendengarkan dan tidak usah impor,” ujar anggota Fraksi Golkar ini.

Dalam RDP dengan Komisi IV DPR, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menjelaskan, persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Dengan rincian, 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial.

Sementara, beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu. Adapun total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton. 

Menurut Buwas, kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. “Akibatnya, sulit menyalurkan beras tersebut. Kita perlu mencampur beras impor tersebut dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat,” kata Buwas.

Pada Maret 2020, lanjut Buwas, beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton. Beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden kepada masyarakat, dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi.

Namun, beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450 ribu ton dari alokasi sebanyak 900 ribu ton. Sisanya, hingga kini 275.811 ton beras impor tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami turun mutu.

Rencananya, kata Buwas, beras sisa impor tahun 2018 akan diolah menjadi tepung yang akan ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Namun, menurutnya, Bulog sudah mendapatkan penugasan impor beras 1 juta ton kendati sisa impor beras tahun 2018 belum diselesaikan.

Dia menyebut, Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun dikarenakan Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) diganti oleh pemerintah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Yang tadinya masyarakat mendapatkan bansos berupa beras dari Bulog, kini diberikan bantuan secara nontunai yang bisa dibelanjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat di warung-warung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Namun, jika memang harus impor, Buwas siap untuk menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia. Namun, dia meminta agar ada pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap.

“Kalau kami membeli sebanyak apa pun kami siap, asalkan hilirnya dipakai,” katanya.

Data Harus Valid

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, rencana impor beras harus didasarkan pada data. Sementara, BPS telah menyatakan stok pangan dalam negeri masih aman. 

“Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang-Undang Pangan, tapi ada syaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup, bahkan sektor pertanian satu-satunya yang tumbuh selama pandemi,” jelasnya.

Menjadi tidak rasional, kata Enny, jika wacana itu justru digulirkan jelang musim panen. Artinya, yang terjadi bukan masalah komunikasi, melainkan abai dari data BPS.

Sementara, Presiden Jokowi berulang kali mengatakan, data yang digunakan adalah data BPS.  

Menurutnya, pengumpulan data BPS sudah cukup akurat karena menggunakan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan citra satelit, dan bukan berdasarkan asumsi-asumsi. 

“Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente, dan bukan hanya masalah harga. Memang harga dalam negeri punya disparitas yang tinggi dari harga internasional, ini karena biaya produksi di dalam negeri cukup mahal,” katanya. 

Mestinya, kata Enny, kalau memang pemerintah mau menyelesaikan problem harga, harus ada efisiensi di pertanian, bukan dengan cara impor. 

“Meski pemerintah sudah anggarkan subsidi pupuk dan benih, ternyata hanya teori dan asumsi. Karena realitasnya petani Indonesia tidak mendapatkan itu,” jelas Enny. 

Ia juga meminta pemerintah jeli melihat stok, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog. 

“Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup,” jelasnya

Enny berpendapat, masalah stok di Indonesia adalah masalah distribusi produk pertanian. Beberapa daerah menjadi lumbung padi, sementara daerah lain tidak menghasilkan. 

Secara natural, harga dipengaruhi demand and supply. Tapi di Indonesia, khususnya beras, harga tidak satu-satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu.

“Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan,” saran Enny. [REN]

]]> .
Bulog mengaku masih memiliki cadangan pangan. Jika impor beras benar-benar teralisasi, Bulog sepertinya akan kesulitan menyalurkan. Soal ini, DPR mempertanyakan ada apa di balik niatan impor beras.

Sementara, Kementerian Pertanian (Kementan) juga seharusnya bertanggung jawab atas produksi beras lokal. Ketika produksi dalam negeri mencukupi, maka kebijakan impor bisa diminimalisir. 

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengungkapkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bulog menyatakan tidak akan melakukan impor satu juta ton beras.

Dijelaskan, Bulog menyatakan bahwa ketersediaan pangan nasional masih mencukupi. 

“Kan yang ditugaskan Bulog. Kalau Bulog sudah yakin stok cukup, ya tinggal lapor kepada pemerintah tidak usah impor,” kata Firman kepada wartawan, Senin (15/3).

Oleh karena itu, seharusnya Bulog langsung melakukan komunikasi dan koordinasi. 

“Kalau stok sudah cukup, pemerintah juga akan mendengarkan dan tidak usah impor,” ujar anggota Fraksi Golkar ini.

Dalam RDP dengan Komisi IV DPR, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menjelaskan, persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Dengan rincian, 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial.

Sementara, beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu. Adapun total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton. 

Menurut Buwas, kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. “Akibatnya, sulit menyalurkan beras tersebut. Kita perlu mencampur beras impor tersebut dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat,” kata Buwas.

Pada Maret 2020, lanjut Buwas, beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton. Beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden kepada masyarakat, dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi.

Namun, beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450 ribu ton dari alokasi sebanyak 900 ribu ton. Sisanya, hingga kini 275.811 ton beras impor tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami turun mutu.

Rencananya, kata Buwas, beras sisa impor tahun 2018 akan diolah menjadi tepung yang akan ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Namun, menurutnya, Bulog sudah mendapatkan penugasan impor beras 1 juta ton kendati sisa impor beras tahun 2018 belum diselesaikan.

Dia menyebut, Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun dikarenakan Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) diganti oleh pemerintah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Yang tadinya masyarakat mendapatkan bansos berupa beras dari Bulog, kini diberikan bantuan secara nontunai yang bisa dibelanjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat di warung-warung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Namun, jika memang harus impor, Buwas siap untuk menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia. Namun, dia meminta agar ada pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap.

“Kalau kami membeli sebanyak apa pun kami siap, asalkan hilirnya dipakai,” katanya.

Data Harus Valid

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, rencana impor beras harus didasarkan pada data. Sementara, BPS telah menyatakan stok pangan dalam negeri masih aman. 

“Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang-Undang Pangan, tapi ada syaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup, bahkan sektor pertanian satu-satunya yang tumbuh selama pandemi,” jelasnya.

Menjadi tidak rasional, kata Enny, jika wacana itu justru digulirkan jelang musim panen. Artinya, yang terjadi bukan masalah komunikasi, melainkan abai dari data BPS.

Sementara, Presiden Jokowi berulang kali mengatakan, data yang digunakan adalah data BPS.  

Menurutnya, pengumpulan data BPS sudah cukup akurat karena menggunakan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan citra satelit, dan bukan berdasarkan asumsi-asumsi. 

“Impor harus didukung data valid, bukan pertimbangan perburuan rente, dan bukan hanya masalah harga. Memang harga dalam negeri punya disparitas yang tinggi dari harga internasional, ini karena biaya produksi di dalam negeri cukup mahal,” katanya. 

Mestinya, kata Enny, kalau memang pemerintah mau menyelesaikan problem harga, harus ada efisiensi di pertanian, bukan dengan cara impor. 

“Meski pemerintah sudah anggarkan subsidi pupuk dan benih, ternyata hanya teori dan asumsi. Karena realitasnya petani Indonesia tidak mendapatkan itu,” jelas Enny. 

Ia juga meminta pemerintah jeli melihat stok, karena ketersediaan beras terbesar bukan di Bulog. 

“Ketersediaan itu harus diukur dengan jumlah stok nasional, produksi nasional, bukan hanya yang dikuasai Bulog saja. Kalau Bulog dengan stok 2,5 juta sampai 3 juta ton itu sudah cukup,” jelasnya

Enny berpendapat, masalah stok di Indonesia adalah masalah distribusi produk pertanian. Beberapa daerah menjadi lumbung padi, sementara daerah lain tidak menghasilkan. 

Secara natural, harga dipengaruhi demand and supply. Tapi di Indonesia, khususnya beras, harga tidak satu-satunya indikator keseimbangan supply dan demand, ada perburuan rente, yakni penguasaan cadangan yang terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu.

“Ketidakmerataan produksi dan distribusi inilah yang harus diselesaikan,” saran Enny. [REN]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories