Buntut Usulan 2 Mantan Menteri Koruptor Layak Dihukum Mati Sahroni: Wamenkumham Jangan Kayak Pengamat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyentil pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyebut 2 mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah masa pandemi Covid-19, layak dituntut hukuman mati. 

Kedua mantan menteri yang dimaksud adalah Juliari Batubara (mantan Menteri Sosial) dan Edhy Prabowo (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan).

Sahroni mengatakan, menteri yang akrab disapa Eddy itu mestinya berhati-hati menyampaikan usulan tersebut. Karena, apa yang disampaikannya, merepresentasikan sikap pemerintah.

“Wamenkum HAM sekarang ya Wamen. Jangan seperti pengamat,” katanya saat dihubungi RM.id, Rabu (17/2).

Ia menegaskan, keputusan hakim diambil berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada. Tidak asal memutuskan, tanpa mempertimbangkan fakta yang terjadi. “Semua keputusan ada landasan hukum, tidak serta merta demikian,” jelas politisi NasDem itu.

Karena itu, Sahroni sebagai pimpinan Komisi III (membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan) yang menjadi mitra Kemenkum HAM, bakal mempertanyakan maksud pernyataan Edward. “Dalam rapat kerja yang akan datang, akan saya tanyakan maksudnya,” tutur Sahroni.

Pernyataan Eddy disampaikan dalam acara Seminar Nasional “Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi” di Yogyakarta, yang berlangsung secara virtual, Selasa (16/2).

“Bagi saya, mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati,” kata Eddy.

Menurutnya, ada dua alasan pemberat yang membuat kedua mantan menteri tersangka tindak pidana korupsi itu layak dituntut pidana mati.

Pertama, mereka melakukan tindak pidana korupsi di tengah keadaan darurat, pandemi Covid-19. Kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan. “Jadi, dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” terang Eddy.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 pada 25 November 2020. Total ada 7 tersangka dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, Edhy Prabowo bertindak sebagai penerima. 

Politisi Partai Gerindra itu dicokok KPK di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten, usai melakukan kunjungan kerja dari Hawai, AS pada 25 Desember 2020. Setelah itu, Edhy secara resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan kini mendekam di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. 

Kemudian pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat dini hari, tanggal 5 Desember 2020.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 tersangka. Yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial yang disangkakan sebagai penerima. Serta Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabuke dari pihak swasta, sebagai pemberi suap. [UMM]

]]> Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyentil pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyebut 2 mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah masa pandemi Covid-19, layak dituntut hukuman mati. 

Kedua mantan menteri yang dimaksud adalah Juliari Batubara (mantan Menteri Sosial) dan Edhy Prabowo (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan).

Sahroni mengatakan, menteri yang akrab disapa Eddy itu mestinya berhati-hati menyampaikan usulan tersebut. Karena, apa yang disampaikannya, merepresentasikan sikap pemerintah.

“Wamenkum HAM sekarang ya Wamen. Jangan seperti pengamat,” katanya saat dihubungi RM.id, Rabu (17/2).

Ia menegaskan, keputusan hakim diambil berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada. Tidak asal memutuskan, tanpa mempertimbangkan fakta yang terjadi. “Semua keputusan ada landasan hukum, tidak serta merta demikian,” jelas politisi NasDem itu.

Karena itu, Sahroni sebagai pimpinan Komisi III (membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan) yang menjadi mitra Kemenkum HAM, bakal mempertanyakan maksud pernyataan Edward. “Dalam rapat kerja yang akan datang, akan saya tanyakan maksudnya,” tutur Sahroni.

Pernyataan Eddy disampaikan dalam acara Seminar Nasional “Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi” di Yogyakarta, yang berlangsung secara virtual, Selasa (16/2).

“Bagi saya, mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati,” kata Eddy.

Menurutnya, ada dua alasan pemberat yang membuat kedua mantan menteri tersangka tindak pidana korupsi itu layak dituntut pidana mati.

Pertama, mereka melakukan tindak pidana korupsi di tengah keadaan darurat, pandemi Covid-19. Kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan. “Jadi, dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” terang Eddy.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 pada 25 November 2020. Total ada 7 tersangka dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, Edhy Prabowo bertindak sebagai penerima. 

Politisi Partai Gerindra itu dicokok KPK di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten, usai melakukan kunjungan kerja dari Hawai, AS pada 25 Desember 2020. Setelah itu, Edhy secara resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan kini mendekam di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. 

Kemudian pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat dini hari, tanggal 5 Desember 2020.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 tersangka. Yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial yang disangkakan sebagai penerima. Serta Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabuke dari pihak swasta, sebagai pemberi suap. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories