Buntut Gugatan Pilkada Tapanuli Selatan Ditolak Nasdem Ancam Laporkan Hakim MK Ke Dewan Etik

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumatera Utara (Sumut), berbuntut panjang. Hakim MK mau dilaporkan Partai NasDem Sumut ke Dewan Etik.

Perlu diketahui, gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tapsel yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) M Yusuf Siregar-Roby Agusman Harahap, ditolak hakim MK. Alasannya, terlambat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumut, Iskandar menilai, keputusan MK menolak gugatan Pilkada Tapsel ini tidak adil. Sebab, terlambatnya gugatan dari Paslon Yusuf Siregar-Roby itu dikarenakan kesalahan dalam sistem di MK.

Menurutnya, gugatan Pilkada Tapsel itu didaftarkan melalui website MK pada 17 Desember 2020 pukul 23.30 WIB. Karena persoalan server dan upload dokumen gugatan baru terdaftar 18 Desember pukul 00.06 WIB.

“Berdasarkan aturan, gugatan sengketa hasil Pilkada didaftarkan paling lama tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi diumumkan,” jelas Iskandar, di Medan, kemarin.

Dijelaskan, pleno penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Tapsel itu 15 Desember 2020. Lalu, diumumkan pada akun media sosial dan website KPU Tapsel pada 16 Desember 2020. Artinya, batas akhir pendaftaran gugatan I MK adalah 18 Desember pukul 24.00 WIB.

“Tapi, gugatan yang didaftarkan pada 18 Desember pukul 00.06 WIB ditolak karena dianggap melewati tenggat waktu,” keluhnya.

Iskandar lantas membandingkan dengan gugatan Pilkada Samosir. Hasil rekapitulasi suara diumumkan KPU Samosir pada 17 Desember 2020. Karena 19 dan 20 Desember 2020 adalah akhir pekan, maka tiga hari setelah pengumuman hasil pene­tapan adalah 21 Desember 2020.

“Anehnya, gugatan Pilkada Samosir justru diterima hakim MK, tapi gugatan Tapsel ditolak. Padahal, hakim yang menangani perkara, sama. Berada di satu panel,” kesalnya.

 

Harusnya, lanjut Iskandar, jika gugatan Tapsel ditolak, MK juga harus menolak gugatan Pilkada Samosir. Begitu sebaliknya, kalau gugatan Pilkada Samosir diterima, harusnya gugatan Pilkada Tapsel ikut diterima. “Ini malah tidak, padahal kasusnya sama,” kritiknya.

Iskandar pun menuding hakim MK tidak profesional dalam menangani perkara. Sehingga, secara umum pihaknya meragukan putusan hasil sengketa yang telah diputuskan hakim MK. “MK ini kan benteng terakhir dalam mencari keadilan dalam Pilkada,” katanya.

Selain itu, Iskandar juga mengaku sedang mempelajari mengenai kemungkinan bisa atau tidaknya putusan MK digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mengenai hakim MK tidak profesional, Iskandar berencana melaporkan hakim yang memutuskan perkara itu ke Dewan Etik. “Yang jelas, hakimnya akan kami adukan ke Dewan Etik,” ancamnya.

Sementara calon Wakil Bupati Tapsel, Roby Agusman Harahap curiga, telah terjadi sesuatu dalam perkara yang diajukan, sampai akhirnya gugatan ditolak hakim MK dengan alasan yang tidak jelas.

“Hakim MK ini kan manusia. Bisa saja terjadi sesuatu seperti terdahulu. Kalau kita tidak bisa mendapat keadilan (di MK), lebih baik dibubarkan,” cetusnya.

Diketahui, MK resmi menolak gugatan sengketa hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Tapsel 2020 yang diajukan Paslon M Yusuf Siregar-Roby Agusman Harahap. Keputusan itu dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pleno MK yang disiarkan langsung secara virtual, Rabu (17/2) lalu.

Dalam amar putusannya MK menyatakan, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum. Lalu, permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan pemohon. “Dalam pokok perkara menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar seraya mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali.

Di Pilkada 9 Desember 2020 lalu, ada dua Paslon Bupati-Wakil Bupati Tapsel yang bertarung. Yaitu Paslon nomorurut 1 M Yusuf Siregar-Roby Agusman Harahap dan Paslon nomor 2 Dolly Putra Parlindungan Pasaribu-Rasyid Assaf Dongoran selaku peraih suara terbanyak. [TIF]

]]> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumatera Utara (Sumut), berbuntut panjang. Hakim MK mau dilaporkan Partai NasDem Sumut ke Dewan Etik.

Perlu diketahui, gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tapsel yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) M Yusuf Siregar-Roby Agusman Harahap, ditolak hakim MK. Alasannya, terlambat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumut, Iskandar menilai, keputusan MK menolak gugatan Pilkada Tapsel ini tidak adil. Sebab, terlambatnya gugatan dari Paslon Yusuf Siregar-Roby itu dikarenakan kesalahan dalam sistem di MK.

Menurutnya, gugatan Pilkada Tapsel itu didaftarkan melalui website MK pada 17 Desember 2020 pukul 23.30 WIB. Karena persoalan server dan upload dokumen gugatan baru terdaftar 18 Desember pukul 00.06 WIB.

“Berdasarkan aturan, gugatan sengketa hasil Pilkada didaftarkan paling lama tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi diumumkan,” jelas Iskandar, di Medan, kemarin.

Dijelaskan, pleno penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Tapsel itu 15 Desember 2020. Lalu, diumumkan pada akun media sosial dan website KPU Tapsel pada 16 Desember 2020. Artinya, batas akhir pendaftaran gugatan I MK adalah 18 Desember pukul 24.00 WIB.

“Tapi, gugatan yang didaftarkan pada 18 Desember pukul 00.06 WIB ditolak karena dianggap melewati tenggat waktu,” keluhnya.

Iskandar lantas membandingkan dengan gugatan Pilkada Samosir. Hasil rekapitulasi suara diumumkan KPU Samosir pada 17 Desember 2020. Karena 19 dan 20 Desember 2020 adalah akhir pekan, maka tiga hari setelah pengumuman hasil pene­tapan adalah 21 Desember 2020.

“Anehnya, gugatan Pilkada Samosir justru diterima hakim MK, tapi gugatan Tapsel ditolak. Padahal, hakim yang menangani perkara, sama. Berada di satu panel,” kesalnya.

 

Harusnya, lanjut Iskandar, jika gugatan Tapsel ditolak, MK juga harus menolak gugatan Pilkada Samosir. Begitu sebaliknya, kalau gugatan Pilkada Samosir diterima, harusnya gugatan Pilkada Tapsel ikut diterima. “Ini malah tidak, padahal kasusnya sama,” kritiknya.

Iskandar pun menuding hakim MK tidak profesional dalam menangani perkara. Sehingga, secara umum pihaknya meragukan putusan hasil sengketa yang telah diputuskan hakim MK. “MK ini kan benteng terakhir dalam mencari keadilan dalam Pilkada,” katanya.

Selain itu, Iskandar juga mengaku sedang mempelajari mengenai kemungkinan bisa atau tidaknya putusan MK digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mengenai hakim MK tidak profesional, Iskandar berencana melaporkan hakim yang memutuskan perkara itu ke Dewan Etik. “Yang jelas, hakimnya akan kami adukan ke Dewan Etik,” ancamnya.

Sementara calon Wakil Bupati Tapsel, Roby Agusman Harahap curiga, telah terjadi sesuatu dalam perkara yang diajukan, sampai akhirnya gugatan ditolak hakim MK dengan alasan yang tidak jelas.

“Hakim MK ini kan manusia. Bisa saja terjadi sesuatu seperti terdahulu. Kalau kita tidak bisa mendapat keadilan (di MK), lebih baik dibubarkan,” cetusnya.

Diketahui, MK resmi menolak gugatan sengketa hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Tapsel 2020 yang diajukan Paslon M Yusuf Siregar-Roby Agusman Harahap. Keputusan itu dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pleno MK yang disiarkan langsung secara virtual, Rabu (17/2) lalu.

Dalam amar putusannya MK menyatakan, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum. Lalu, permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan pemohon. “Dalam pokok perkara menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar seraya mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali.

Di Pilkada 9 Desember 2020 lalu, ada dua Paslon Bupati-Wakil Bupati Tapsel yang bertarung. Yaitu Paslon nomorurut 1 M Yusuf Siregar-Roby Agusman Harahap dan Paslon nomor 2 Dolly Putra Parlindungan Pasaribu-Rasyid Assaf Dongoran selaku peraih suara terbanyak. [TIF]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories