Budiman Sudjatmiko Usul Bentuk Komite Sains Kepresidenan 

Agar kekuatan sains tumbuh makin digdaya, Indonesia disarankan memiliki Komite Sains Kepresidenan. Hal itu disampaikan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko.

“Beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan Dokter Mei, seorang neurosaintis. Jarak fisik kami memang terjaga, tapi jarak ide tidak. Kami bicara tentang contoh Komite Sains Kepresidenan dan Kantor Perdana Menteri di Amerika, Inggris dan Selandia Baru. Menurut saya, Presiden Jokowi juga seharusnya punya,” kata Budiman melalui rilis yang diterima Selasa  (9/3).

Budiman juga menyebut pertemuannya bersama Sekjen Inovator 4.0 Tedy Tricahyono dengan Prof Taruna Ikrar (neurosaintis) dan Prof Nurul Taufik (teknolog nano), antara lain membahas soal Neuro Nano Center untuk inovasi kebugaran dan kesehatan otak di Indonesia yang tengah dalam perencanaan.

“Selain suara rakyat, kami sepakat suara sains juga diperlukan,” ujar Budiman.

Menurut eks anggota DPR ini, pandemi Covid-19 menuntut kecepatan plus ketepatan kebijakan publik. Karena itu, Presiden membutuh komite sains kepresidenan.   

Sejalan dengan Budiman, Presiden Jokowi saat membuka Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/3) menyebut, dunia tengah memasuki masa perang Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, sehingga negara-negara di dunia termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk dapat menguasai AI.

“Persaingan dalam menguasai AI sudah sama kayak space war di era perang dingin. Siapa yang menguasai AI, dia yang akan berpotensi menguasai dunia. Ini kita kejar-kejaran,” ungkap Presiden.

Karenanya, Presiden menginstruksikan agar BPPT bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari talenta-talenta diaspora, para peneliti di universitas, startup teknologi hingga anak-anak muda yang sangat militan.

Presiden mengungkap ada beberapa hal penting yang harus dilakukan BPPT agar bisa menjadi otak pemulihan ekonomi secara extraordinary.

Budiman pun berharap, tak lama lagi akan bermunculan desa dengan konsep Silicon Village alias desa berbasis teknologi dan inovasi revolusi industri 4.0 di Indonesia.

Apalagi dalam situasi pandemi saat ini yang menuntut orang lebih banyak bekerja dari rumah (work from home), menurutnya, gagasan itu harus segera diwujudkan.

Meski dia tak menampik, kenyataannya kesenjangan digital masih menjadi persoalan besar. Pelosok desa apalagi di luar Pulau Jawa banyak yang belum bisa menikmati akses internet secara baik.

Sehubungan minimnya akses internet di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), Budiman mendorong Pemerintah Daerah membangun infrastruktur digital tanpa harus tergantung pada dana pusat atau perusahaan telekomunikasi.

“Salah satunya bisa dari badan usaha milik desa (BUMdes). BUMdes bisa jadi penyedia jasa ISP (Internet Service Provider). Mereka bisa kerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan internet swasta dan bagi hasil,” ucap aktivis 98.

Menurutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, gerakan Inovator 4.0 disebutnya bisa menjadi  solusi kongkret menjawab tantangan zaman yang berubah sangat cepat dan makin dinamis.

Apalagi dikaitkan dengan adanya dana desa, Budiman berpendapat program yang dia gagas bisa mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.

Jadi, dana desa tidak dipakai sekadar mengaspal jalan atau membuat gapura misalnya, melainkan untuk hal-hal yang dampaknya lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Utamanya peningkatan ekonomi desa melalui UMKM dan koperasi.

Menurut Budiman, dari 74.954 jumlah desa yang ada di Indonesia, jika 10 persennya saja berhasil mengadopsi konsep Silicon Village dan sukses, tentu dampaknya sangat terasa bagi Indonesia, utamanya bakal dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri yang lebih sejahtera dan maju. [DWI]

 

]]> Agar kekuatan sains tumbuh makin digdaya, Indonesia disarankan memiliki Komite Sains Kepresidenan. Hal itu disampaikan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko.

“Beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan Dokter Mei, seorang neurosaintis. Jarak fisik kami memang terjaga, tapi jarak ide tidak. Kami bicara tentang contoh Komite Sains Kepresidenan dan Kantor Perdana Menteri di Amerika, Inggris dan Selandia Baru. Menurut saya, Presiden Jokowi juga seharusnya punya,” kata Budiman melalui rilis yang diterima Selasa  (9/3).

Budiman juga menyebut pertemuannya bersama Sekjen Inovator 4.0 Tedy Tricahyono dengan Prof Taruna Ikrar (neurosaintis) dan Prof Nurul Taufik (teknolog nano), antara lain membahas soal Neuro Nano Center untuk inovasi kebugaran dan kesehatan otak di Indonesia yang tengah dalam perencanaan.

“Selain suara rakyat, kami sepakat suara sains juga diperlukan,” ujar Budiman.

Menurut eks anggota DPR ini, pandemi Covid-19 menuntut kecepatan plus ketepatan kebijakan publik. Karena itu, Presiden membutuh komite sains kepresidenan.   

Sejalan dengan Budiman, Presiden Jokowi saat membuka Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/3) menyebut, dunia tengah memasuki masa perang Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, sehingga negara-negara di dunia termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk dapat menguasai AI.

“Persaingan dalam menguasai AI sudah sama kayak space war di era perang dingin. Siapa yang menguasai AI, dia yang akan berpotensi menguasai dunia. Ini kita kejar-kejaran,” ungkap Presiden.

Karenanya, Presiden menginstruksikan agar BPPT bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari talenta-talenta diaspora, para peneliti di universitas, startup teknologi hingga anak-anak muda yang sangat militan.

Presiden mengungkap ada beberapa hal penting yang harus dilakukan BPPT agar bisa menjadi otak pemulihan ekonomi secara extraordinary.

Budiman pun berharap, tak lama lagi akan bermunculan desa dengan konsep Silicon Village alias desa berbasis teknologi dan inovasi revolusi industri 4.0 di Indonesia.

Apalagi dalam situasi pandemi saat ini yang menuntut orang lebih banyak bekerja dari rumah (work from home), menurutnya, gagasan itu harus segera diwujudkan.

Meski dia tak menampik, kenyataannya kesenjangan digital masih menjadi persoalan besar. Pelosok desa apalagi di luar Pulau Jawa banyak yang belum bisa menikmati akses internet secara baik.

Sehubungan minimnya akses internet di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), Budiman mendorong Pemerintah Daerah membangun infrastruktur digital tanpa harus tergantung pada dana pusat atau perusahaan telekomunikasi.

“Salah satunya bisa dari badan usaha milik desa (BUMdes). BUMdes bisa jadi penyedia jasa ISP (Internet Service Provider). Mereka bisa kerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan internet swasta dan bagi hasil,” ucap aktivis 98.

Menurutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, gerakan Inovator 4.0 disebutnya bisa menjadi  solusi kongkret menjawab tantangan zaman yang berubah sangat cepat dan makin dinamis.

Apalagi dikaitkan dengan adanya dana desa, Budiman berpendapat program yang dia gagas bisa mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.

Jadi, dana desa tidak dipakai sekadar mengaspal jalan atau membuat gapura misalnya, melainkan untuk hal-hal yang dampaknya lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Utamanya peningkatan ekonomi desa melalui UMKM dan koperasi.

Menurut Budiman, dari 74.954 jumlah desa yang ada di Indonesia, jika 10 persennya saja berhasil mengadopsi konsep Silicon Village dan sukses, tentu dampaknya sangat terasa bagi Indonesia, utamanya bakal dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri yang lebih sejahtera dan maju. [DWI]

 
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories