BTN Pede Sekuritisasi Aset KPR Tekan Backlog

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung langkah Pemerintah mendorong sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Langkah ini diyakni mampu menekan backlog (angka kekurangan) perumahan di Tanah Air.

BTN memandang perbankan membutuhkan insentif agar bisa maksimal dalam melaksanaan rencana sekuritisasi aset KPR.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menilai, sejauh ini peran Pemerintah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti dengan memberikan subsidi bagi MBR yang nilainya hingga saat ini telah mencapai Rp 85,7 triliun.

Meski begitu, untuk mengakselerasi serta memaksimalkannya, menurut Haru, masih dibutuhkan upaya yang lebih ekstra dalam pelaksanaan sekuritisasi tersebut.

“Dibutuhkan insentif bagi bank secara umum, agar lebih maksimal dalam menyalurkan pembiayaan perumahan, termasuk di dalamnya soal pendanaan,” ujar Haru dalam keterangannya, kemarin.

Kebijakan terkait sekuritisasi aset, sambung Haru, harus memberikan keuntungan dan insentif yang baik bagi bank. Misalnya relaksasi atas pengenaan pajak. Kebijakan ini agar perbankan dapat lebih berminat di dalam melakukan sekuritisasi, baik sebagai originator maupun investor. Serta kemungkinan perluasan segmen KPR yang dapat dijadikan sebagai underlying.

“Dengan demikian, sekuritisasi aset akan semakin berkembang ke depannya. Pembangunan dan kepemilikan rumah pun akan semakin baik sehingga diharapkan jumlah backlog terus berkurang secara signifikan,” kata Haru.

Penjelasan Haru itu menanggapi pernyataan Menteri Ke[1]uangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Road to G20-Securitization Summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7).

Menurut Sri Mulyani, masyarakat akan semakin sulit memiliki rumah di tengah tren kenaikan suku bunga acuan. Inflasi mulai naik di beberapa negara sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada tingginya suku bunga di sektor perumahan.

 

Ani-sapaan akrab Sri Mulyani mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi, dalam mendorong pengembangan pasar pembiayaan perumahan di Indonesia.

Ani berharap, seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Policy Framework atau kerangka kebijakan. Serta, mengembangkan aturan hingga instrumen dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia.

“Salah satunya adalah melalui pengembangan sekuritisasi aset KPR di Indonesia,” sebutnya.

Sekuritisasi pada dasarnya, adalah bagaimana sebuah aset KPR yang berjangka 15 tahun, dapat menjadi underlying asset. Dan, kemudian bisa menjadi sebuah surat berharga baru yang bisa dijual di secondary market, atau biasa disebut Efek Beragun Aset (EBA).

“Yang saat ini beredar di market dapat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP),” jelas Menkeu.

Dengan demikian, kata Ani, instrumen sekuritisasi dapat menjadi sebuah skema creative financing. Dan menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan, untuk kepentingan pembiayaan di sektor perumahan.

13 Kali Terbitkan Sekuritisasi

Haru mengungkapkan, BTN sebagai Mortgage Bank di Indonesia, telah 13 kali menerbitkan sekuritisasi KPR sebagai alternatif sumber pendanaan pembiayaan rumah rakyat sejak 2009, dengan nilai total yang telah diterbitkan sebesar Rp 12,2 triliun. Dan tahun ini rencananya akan diterbitkan kembali.

Langkah BTN ini, menurut Haru, dilakukan untuk mendukung Pemerintah dalam mendorong sekuritisasi aset KPR dalam rangka menekan backlog perumahan di Tanah Air. Di mana saat ini backlog mencapai 12,75 juta per tahun sesuai data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2020.

“Sebagai pemain utama dalam pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memacu pembiayaan perumahan atau KPR,” jelas Haru.

 

Untuk itu, sejumlah langkah dan strategi telah ditempuh BTN dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan.

“Mulai dari menggelar berbagai program promosi dan pameran di berbagai daerah, inovasi digital, hingga menjalin kerja sama dengan pengembang atau developer,” kata Haru.

Sejak beberapa tahun terakhir, BTN telah mengembangkan layanan digital banking terkait ekosistem perumahan, untuk memudahkan masyarakat dan nasabah dalam memiliki rumah.

Hingga saat ini BTN telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 5.000 pengembang dari berbagai segmen, mulai dari kecil hingga besar.

Pengembang menengah dan kecil terus di-support BTN untuk meningkatkan kapasitasnya hingga bisa menjadi pemain yang besar. Dengan demikian, ketersediaan perumahan diharapkan akan semakin meningkat.

Menyoal ini, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan, sekuritisasi aset KPR bisa menjadi aspek pengelolaan risiko yang relatif baik. Secara garis besar, investasi dimulai dengan strategi mengalokasikan dana investasi ke dalam beberapa kelas aset sesuai tujuan investasi, saham, reksa dana, deposito, obligasi. Dan bahkan properti serta penyertaan langsung.

Dalam hal ini, sebut Hans, setidaknya sekuritisasi aset KPR memberikan keuntungan bagi bank. Terutama dalam memperoleh pembiayaan dari investor.

“Sebab, BTN butuh tambahan biaya dalam menambah ketersediaan KPR bagi MBR,” kata Hans kemarin kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Hans, BTN yang core business-nya KPR, memang selayaknya memperoleh insentif pajak, sebagaimana tipikal insentif serupa yang umumnya diberikan di beberapa negara. Perlakuan khusus atas pajak badan usaha ini merupakan motivator, bagi pertumbuhan dan perkembangan sekuritisasi aset.

Untuk dapat terus mempertahankan insentif yang diberikan, kata Hans, maka ada beberapa persyaratan dan kondisi yang harus selalu dipenuhi.

“Sebagaimana yang telah diberlakukan di beberapa negara yang telah melakukan hal tersebut. Seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Hong Kong, dan Singapura,” tutupnya. ■

]]> PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung langkah Pemerintah mendorong sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Langkah ini diyakni mampu menekan backlog (angka kekurangan) perumahan di Tanah Air.

BTN memandang perbankan membutuhkan insentif agar bisa maksimal dalam melaksanaan rencana sekuritisasi aset KPR.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menilai, sejauh ini peran Pemerintah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti dengan memberikan subsidi bagi MBR yang nilainya hingga saat ini telah mencapai Rp 85,7 triliun.

Meski begitu, untuk mengakselerasi serta memaksimalkannya, menurut Haru, masih dibutuhkan upaya yang lebih ekstra dalam pelaksanaan sekuritisasi tersebut.

“Dibutuhkan insentif bagi bank secara umum, agar lebih maksimal dalam menyalurkan pembiayaan perumahan, termasuk di dalamnya soal pendanaan,” ujar Haru dalam keterangannya, kemarin.

Kebijakan terkait sekuritisasi aset, sambung Haru, harus memberikan keuntungan dan insentif yang baik bagi bank. Misalnya relaksasi atas pengenaan pajak. Kebijakan ini agar perbankan dapat lebih berminat di dalam melakukan sekuritisasi, baik sebagai originator maupun investor. Serta kemungkinan perluasan segmen KPR yang dapat dijadikan sebagai underlying.

“Dengan demikian, sekuritisasi aset akan semakin berkembang ke depannya. Pembangunan dan kepemilikan rumah pun akan semakin baik sehingga diharapkan jumlah backlog terus berkurang secara signifikan,” kata Haru.

Penjelasan Haru itu menanggapi pernyataan Menteri Ke[1]uangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Road to G20-Securitization Summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7).

Menurut Sri Mulyani, masyarakat akan semakin sulit memiliki rumah di tengah tren kenaikan suku bunga acuan. Inflasi mulai naik di beberapa negara sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada tingginya suku bunga di sektor perumahan.

 

Ani-sapaan akrab Sri Mulyani mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi, dalam mendorong pengembangan pasar pembiayaan perumahan di Indonesia.

Ani berharap, seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Policy Framework atau kerangka kebijakan. Serta, mengembangkan aturan hingga instrumen dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia.

“Salah satunya adalah melalui pengembangan sekuritisasi aset KPR di Indonesia,” sebutnya.

Sekuritisasi pada dasarnya, adalah bagaimana sebuah aset KPR yang berjangka 15 tahun, dapat menjadi underlying asset. Dan, kemudian bisa menjadi sebuah surat berharga baru yang bisa dijual di secondary market, atau biasa disebut Efek Beragun Aset (EBA).

“Yang saat ini beredar di market dapat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP),” jelas Menkeu.

Dengan demikian, kata Ani, instrumen sekuritisasi dapat menjadi sebuah skema creative financing. Dan menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan, untuk kepentingan pembiayaan di sektor perumahan.

13 Kali Terbitkan Sekuritisasi

Haru mengungkapkan, BTN sebagai Mortgage Bank di Indonesia, telah 13 kali menerbitkan sekuritisasi KPR sebagai alternatif sumber pendanaan pembiayaan rumah rakyat sejak 2009, dengan nilai total yang telah diterbitkan sebesar Rp 12,2 triliun. Dan tahun ini rencananya akan diterbitkan kembali.

Langkah BTN ini, menurut Haru, dilakukan untuk mendukung Pemerintah dalam mendorong sekuritisasi aset KPR dalam rangka menekan backlog perumahan di Tanah Air. Di mana saat ini backlog mencapai 12,75 juta per tahun sesuai data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2020.

“Sebagai pemain utama dalam pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memacu pembiayaan perumahan atau KPR,” jelas Haru.

 

Untuk itu, sejumlah langkah dan strategi telah ditempuh BTN dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan.

“Mulai dari menggelar berbagai program promosi dan pameran di berbagai daerah, inovasi digital, hingga menjalin kerja sama dengan pengembang atau developer,” kata Haru.

Sejak beberapa tahun terakhir, BTN telah mengembangkan layanan digital banking terkait ekosistem perumahan, untuk memudahkan masyarakat dan nasabah dalam memiliki rumah.

Hingga saat ini BTN telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 5.000 pengembang dari berbagai segmen, mulai dari kecil hingga besar.

Pengembang menengah dan kecil terus di-support BTN untuk meningkatkan kapasitasnya hingga bisa menjadi pemain yang besar. Dengan demikian, ketersediaan perumahan diharapkan akan semakin meningkat.

Menyoal ini, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan, sekuritisasi aset KPR bisa menjadi aspek pengelolaan risiko yang relatif baik. Secara garis besar, investasi dimulai dengan strategi mengalokasikan dana investasi ke dalam beberapa kelas aset sesuai tujuan investasi, saham, reksa dana, deposito, obligasi. Dan bahkan properti serta penyertaan langsung.

Dalam hal ini, sebut Hans, setidaknya sekuritisasi aset KPR memberikan keuntungan bagi bank. Terutama dalam memperoleh pembiayaan dari investor.

“Sebab, BTN butuh tambahan biaya dalam menambah ketersediaan KPR bagi MBR,” kata Hans kemarin kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Hans, BTN yang core business-nya KPR, memang selayaknya memperoleh insentif pajak, sebagaimana tipikal insentif serupa yang umumnya diberikan di beberapa negara. Perlakuan khusus atas pajak badan usaha ini merupakan motivator, bagi pertumbuhan dan perkembangan sekuritisasi aset.

Untuk dapat terus mempertahankan insentif yang diberikan, kata Hans, maka ada beberapa persyaratan dan kondisi yang harus selalu dipenuhi.

“Sebagaimana yang telah diberlakukan di beberapa negara yang telah melakukan hal tersebut. Seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Hong Kong, dan Singapura,” tutupnya. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories