BPIP: Pemilu Ujian Kedewasaan Masyarakat

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) prihatin dengan intensnya penggunaan politik identitas dan polarisasi masyarakat karena Pemilu. Selain polarisasi, praktek money politic, dan persepsi masyarakat yang lebih mementingkan popularitas, dibandingkan visi dan program.

Pandangan disampaikan Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Ahmad Tadjuddin dalam seminar ‘Penanaman Demokrasi Pancasila untuk Kalangan Milenial’ di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (2/3).

“Masyarakat Indonesia khususnya para pemilih pemula seharusnya mengerti bagaimana menyikapi proses demokrasi sesuai nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila. Menjelang pesta demokrasi 2024, kita perlu memperkuat dan mendewasakan diri bukan malah merusak negara dan bangsa yang kita cintai,” kata Kemas.

Menurutnya, Pemilu adalah ujian kebersatuan yang harusnya berhenti ketika pesta demokrasi selesai. 

Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Lia Kian memaparkan, Pancasila adalah wujud dari proses penggalian dua unsur, yaitu tradisi agama dan budaya. Hasil pemikiran dan perumusan para anggota BPUPK. Rumusan itu adalah cerminan bangsa Indonesia dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda. 

“Pemilu bukan semata mata perwujudan hak konstitusi. Namun juga wujud nyata pelaksanaan kewajiban dari rakyat Indonesia untuk menjaga keberlangsungan negara ini,” beber Lia.

Ditegaskan, hasil Pemilu harus mampu menyejahterakan dan mengakomodir hak-hak masyarakat. “Maka kedewasaan dan integritas bukan hanya monopoli dari pihak yang dipilih tetapi juga pihak yang memilih,” jelas Lia.

Dia mengingatkan, pesta demokrasi jangan berujung berbagai kasus KKN dari para pejabat. 

Komisioner KPU RI, Hasyum Asy’ari menambahkan, sejak dini masyarakat harus diajarkan kehidupan berdemokrasi seperti dalam pemilihan ketua kelas, OSIS, dan ketua organisasi ekstrakulikuler.

“Tentu kita dihadapkan banyak pilihan dan konsekuensi. Maka sebelum memilih pemimpin hendaknya kita harus dapat memimpin diri kita sendiri untuk memilih sesuai hati nurani dan kedewasaan berpikir. Berita hoaks dan narasi negatif jangan memimpin pola berpikir kita,” ujar Hasyim. [GO]

]]> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) prihatin dengan intensnya penggunaan politik identitas dan polarisasi masyarakat karena Pemilu. Selain polarisasi, praktek money politic, dan persepsi masyarakat yang lebih mementingkan popularitas, dibandingkan visi dan program.

Pandangan disampaikan Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Ahmad Tadjuddin dalam seminar ‘Penanaman Demokrasi Pancasila untuk Kalangan Milenial’ di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (2/3).

“Masyarakat Indonesia khususnya para pemilih pemula seharusnya mengerti bagaimana menyikapi proses demokrasi sesuai nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila. Menjelang pesta demokrasi 2024, kita perlu memperkuat dan mendewasakan diri bukan malah merusak negara dan bangsa yang kita cintai,” kata Kemas.

Menurutnya, Pemilu adalah ujian kebersatuan yang harusnya berhenti ketika pesta demokrasi selesai. 

Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Lia Kian memaparkan, Pancasila adalah wujud dari proses penggalian dua unsur, yaitu tradisi agama dan budaya. Hasil pemikiran dan perumusan para anggota BPUPK. Rumusan itu adalah cerminan bangsa Indonesia dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda. 

“Pemilu bukan semata mata perwujudan hak konstitusi. Namun juga wujud nyata pelaksanaan kewajiban dari rakyat Indonesia untuk menjaga keberlangsungan negara ini,” beber Lia.

Ditegaskan, hasil Pemilu harus mampu menyejahterakan dan mengakomodir hak-hak masyarakat. “Maka kedewasaan dan integritas bukan hanya monopoli dari pihak yang dipilih tetapi juga pihak yang memilih,” jelas Lia.

Dia mengingatkan, pesta demokrasi jangan berujung berbagai kasus KKN dari para pejabat. 

Komisioner KPU RI, Hasyum Asy’ari menambahkan, sejak dini masyarakat harus diajarkan kehidupan berdemokrasi seperti dalam pemilihan ketua kelas, OSIS, dan ketua organisasi ekstrakulikuler.

“Tentu kita dihadapkan banyak pilihan dan konsekuensi. Maka sebelum memilih pemimpin hendaknya kita harus dapat memimpin diri kita sendiri untuk memilih sesuai hati nurani dan kedewasaan berpikir. Berita hoaks dan narasi negatif jangan memimpin pola berpikir kita,” ujar Hasyim. [GO]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories