BP Jamsostek Terbelit Kasus Korupsi Layanan Ke Peserta Nggak Boleh Kendor

Dugaan kasus korupsi yang membelit BP Jamsostek, diharapkan tidak menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap perseroan. Untuk menjaga itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut harus tetap bisa menjaga pelayanannya dengan baik terhadap para pesertanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mence­maskan dampak isu ini terhadap kepercayaan masyarakat. Karena itu, dia meminta, yang melaporkan BP Jamsostek se­baiknya memiliki bukti-bukti yang akurat. Dan, siap menerima akibatnya jika memang hasilnya tidak ada kelalaian terhadap pengelolaan investasi.

“Jika kepercayaan masyarakat kadung hilang (terhadap BP Jamsostek), bakalan jadi lebih repot lagi,” warning Hariyadi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Informasi saja, Hariyadi per­nah menjabat sebagai komisaris dan anggota Dewan Pengawas BP Jamsostek. Makanya, dia paham betul betapa ketatnya regulasi pengelolaan dana investasi yang menjadi pedoman BP Jamsostek, baik regulasi ekster­nal maupun internal.

Hariyadi mengapresiasi kinerja manajemen BP Jamsostek dalam pengelolaan dana investasi se­lama ini. Menurut Hariyadi, pengelolaan investasi BP Jamsostek selama ini profesional, sesuai dengan aturan main.

Sebagai pihak pemberi kerja, Apindo yakin pengelolaan dana pekerja yang dilakukan BP Jamsostek sesuai prosedur dan aman. Dia mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu yang ada saat ini.

“Sementara untuk BP Jamsostek, kami harap tetap mem­berikan pelayanan terbaik kepada peserta di seluruh Indonesia, meski tengah dirundung masalah hukum,” tuturnya.

Terpisah, Profesor Keuangan Investasi IPMI International Business School, Roy Sembel menilai, dugaan ini terkesan dipaksakan sama dengan kasus korupsi Jiwasraya. Padahal se­cara fakta, jauh berbeda. Sebab, pengelolaan investasi yang di­lakukan BP Jamsostek sudah sesuai kaidah investasi.

Menurut Roy Sembel, alokasi aset telah memperhatikan aspek pengelolaan risiko yang relatif baik. BP Jamsostek juga telah menjalankan strategi pemilihan sekuritas relatif ketat. Bahkan, investasi ditaruh ke saham-saham yang relatif likuid.

Namun, sambung Roy Sembel, penurunan dan kenaikan harga saham tetap tergantung pada perkembangan pasar modal.

“Kerugian yang terjadi (yang masih belum direalisasikan, atau disebut unrealized loss) masih sejalan dengan perkembangan pasar saham Indonesia. Hal itu tercermin dari pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang terdampak krisis pandemi dan resesi ekonomi,” terang­nya.

Buktinya, unrealized loss sesuai dengan fluktuasi IHSG. Saat IHSG di level 5.979 (31 Desember 2020) unrealized loss mencapai Rp 22,308 triliun. Tapi ketika IHSG di level 6.429 (20 Januari 2021), unrealized loss-nya turun menjadi Rp 14,417 triliun atau 2,91 persen dari total portofolio Rp 495 triliun yang mayoritas disebabkan penurunan kinerja emiten BUMN.

 

Sehingga ketika IHSG di level 7.000, papar Roy Sembel, yang semula unrealized loss menjadi unrealized gain (untung yang belum direalisasikan). Artinya, perseroan bisa kembali meraup untung sejalan dengan membaiknya ekonomi.

Unrealized loss ini tidak logis dikategorikan sebagai kerugian hasil manipulasi yang berpotensi pidana. Lebih pada risiko bisnis yang sudah dikalkulasi dengan baik,” protes Sembel.

Temuan itu berbeda dengan kerugian portofolio investasi pada kasus Jiwasraya. Portofolio saham-saham Jiwasraya, seperti diungkap ke media termasuk go­longan saham kualitas rendah, tidak likuid dan mempunyai kaplitalisasi pasar yang kecil. Banyak orang menyebut saham-saham gorengan.

Perbedaannya lainnya ada pada alokasi aset. Misalnya, porsi saham dan reksadana di Jiwasraya lebih dari 91 persen (31 Desember 2019). Sementara di BP Jamsostek pada 31 Desember 2020 lalu hanya 23,56 persen untuk porsi saham dan reksadana.

BP Jamsostek dengan dana kelolaan Rp 484,38 triliun, merupakan investor institusional dalam negeri yang dapat berperan dalam peningkatan pendalaman pasar finansial di Indonesia.

“Jadi, kerugian portofolio sa­ham BP Jamsostek masih wajar dan ini sebagai risiko investasi,” cetusnya.

Sebelumnya, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menjelas­kan, unrealized loss merupakan risiko yang tidak dapat dihindar­kan oleh investor, termasuk BP Jamsostek. Hal ini khususnya untuk investor yang menempat­kan dana di saham dan reksadana.

Utoh juga memastikan, perse­roan akan setransparan mungkin dalam tiap aksinya, baik itu kepada masyarakat maupun aparat hukum. Pihaknya sangat transparan ketika dimintai keterangan.

“Dana peserta aman. Kami selalu membayarkan klaim yang memenuhi syarat, serta tetap memberikan pelayanan terbaik di seluruh Indonesia,” pungkas­nya di Jakarta.

Sekadar informasi. Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus dugaan korupsi di BP Jamsostek dari penyelidikan ke penyidikan. Kejagung menyata­kan ada kerugian senilai Rp 20 triliun di BP Jamsostek.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah me­nyatakan, nilai kerugian tersebut masih dianalisis dan dipertanya­kan terkait kemungkinan risiko bisnisnya. “Kalau itu keru­gian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan kerugian Rp 20 triliun,” ucap Febrie, di Jakarta, Kamis (11/2).

Selain itu, penyidik menemukan adanya kesamaan se­bagian Manajer Investasi (MI) BP Jamsostek dengan MI pada Jiwasraya. Hal tersebut diketa­hui setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah MI sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di BP Jamsostek. Kendati begitu, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai ter­sangka. [MEN]

]]> Dugaan kasus korupsi yang membelit BP Jamsostek, diharapkan tidak menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap perseroan. Untuk menjaga itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut harus tetap bisa menjaga pelayanannya dengan baik terhadap para pesertanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mence­maskan dampak isu ini terhadap kepercayaan masyarakat. Karena itu, dia meminta, yang melaporkan BP Jamsostek se­baiknya memiliki bukti-bukti yang akurat. Dan, siap menerima akibatnya jika memang hasilnya tidak ada kelalaian terhadap pengelolaan investasi.

“Jika kepercayaan masyarakat kadung hilang (terhadap BP Jamsostek), bakalan jadi lebih repot lagi,” warning Hariyadi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Informasi saja, Hariyadi per­nah menjabat sebagai komisaris dan anggota Dewan Pengawas BP Jamsostek. Makanya, dia paham betul betapa ketatnya regulasi pengelolaan dana investasi yang menjadi pedoman BP Jamsostek, baik regulasi ekster­nal maupun internal.

Hariyadi mengapresiasi kinerja manajemen BP Jamsostek dalam pengelolaan dana investasi se­lama ini. Menurut Hariyadi, pengelolaan investasi BP Jamsostek selama ini profesional, sesuai dengan aturan main.

Sebagai pihak pemberi kerja, Apindo yakin pengelolaan dana pekerja yang dilakukan BP Jamsostek sesuai prosedur dan aman. Dia mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu yang ada saat ini.

“Sementara untuk BP Jamsostek, kami harap tetap mem­berikan pelayanan terbaik kepada peserta di seluruh Indonesia, meski tengah dirundung masalah hukum,” tuturnya.

Terpisah, Profesor Keuangan Investasi IPMI International Business School, Roy Sembel menilai, dugaan ini terkesan dipaksakan sama dengan kasus korupsi Jiwasraya. Padahal se­cara fakta, jauh berbeda. Sebab, pengelolaan investasi yang di­lakukan BP Jamsostek sudah sesuai kaidah investasi.

Menurut Roy Sembel, alokasi aset telah memperhatikan aspek pengelolaan risiko yang relatif baik. BP Jamsostek juga telah menjalankan strategi pemilihan sekuritas relatif ketat. Bahkan, investasi ditaruh ke saham-saham yang relatif likuid.

Namun, sambung Roy Sembel, penurunan dan kenaikan harga saham tetap tergantung pada perkembangan pasar modal.

“Kerugian yang terjadi (yang masih belum direalisasikan, atau disebut unrealized loss) masih sejalan dengan perkembangan pasar saham Indonesia. Hal itu tercermin dari pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang terdampak krisis pandemi dan resesi ekonomi,” terang­nya.

Buktinya, unrealized loss sesuai dengan fluktuasi IHSG. Saat IHSG di level 5.979 (31 Desember 2020) unrealized loss mencapai Rp 22,308 triliun. Tapi ketika IHSG di level 6.429 (20 Januari 2021), unrealized loss-nya turun menjadi Rp 14,417 triliun atau 2,91 persen dari total portofolio Rp 495 triliun yang mayoritas disebabkan penurunan kinerja emiten BUMN.

 

Sehingga ketika IHSG di level 7.000, papar Roy Sembel, yang semula unrealized loss menjadi unrealized gain (untung yang belum direalisasikan). Artinya, perseroan bisa kembali meraup untung sejalan dengan membaiknya ekonomi.

“Unrealized loss ini tidak logis dikategorikan sebagai kerugian hasil manipulasi yang berpotensi pidana. Lebih pada risiko bisnis yang sudah dikalkulasi dengan baik,” protes Sembel.

Temuan itu berbeda dengan kerugian portofolio investasi pada kasus Jiwasraya. Portofolio saham-saham Jiwasraya, seperti diungkap ke media termasuk go­longan saham kualitas rendah, tidak likuid dan mempunyai kaplitalisasi pasar yang kecil. Banyak orang menyebut saham-saham gorengan.

Perbedaannya lainnya ada pada alokasi aset. Misalnya, porsi saham dan reksadana di Jiwasraya lebih dari 91 persen (31 Desember 2019). Sementara di BP Jamsostek pada 31 Desember 2020 lalu hanya 23,56 persen untuk porsi saham dan reksadana.

BP Jamsostek dengan dana kelolaan Rp 484,38 triliun, merupakan investor institusional dalam negeri yang dapat berperan dalam peningkatan pendalaman pasar finansial di Indonesia.

“Jadi, kerugian portofolio sa­ham BP Jamsostek masih wajar dan ini sebagai risiko investasi,” cetusnya.

Sebelumnya, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menjelas­kan, unrealized loss merupakan risiko yang tidak dapat dihindar­kan oleh investor, termasuk BP Jamsostek. Hal ini khususnya untuk investor yang menempat­kan dana di saham dan reksadana.

Utoh juga memastikan, perse­roan akan setransparan mungkin dalam tiap aksinya, baik itu kepada masyarakat maupun aparat hukum. Pihaknya sangat transparan ketika dimintai keterangan.

“Dana peserta aman. Kami selalu membayarkan klaim yang memenuhi syarat, serta tetap memberikan pelayanan terbaik di seluruh Indonesia,” pungkas­nya di Jakarta.

Sekadar informasi. Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus dugaan korupsi di BP Jamsostek dari penyelidikan ke penyidikan. Kejagung menyata­kan ada kerugian senilai Rp 20 triliun di BP Jamsostek.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah me­nyatakan, nilai kerugian tersebut masih dianalisis dan dipertanya­kan terkait kemungkinan risiko bisnisnya. “Kalau itu keru­gian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan kerugian Rp 20 triliun,” ucap Febrie, di Jakarta, Kamis (11/2).

Selain itu, penyidik menemukan adanya kesamaan se­bagian Manajer Investasi (MI) BP Jamsostek dengan MI pada Jiwasraya. Hal tersebut diketa­hui setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah MI sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di BP Jamsostek. Kendati begitu, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai ter­sangka. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories