Bosan Jadi Langganan Banjir, Warga Kebon Pulo Siap Direlokasi

Bosan tiap tahun selalu kebanjiran setinggi langit-langit rumah, Haikal, warga Kebon Pala, RT 08/08 Jakarta Timur, menyatakan siap direlokasi pemerintah. Syaratnya, masih di Jakarta, dan hunian yang disediakan masuk dalam kategori layak.

“Siap nggak siap, suatu saat kita pasti digusur. Tadinya kita menyangka akan digusur Ahok. Ternyata dia sudah tak jadi gubernur lagi. Kalau keluarga saya, siap pindah dari Kebon Pala, karena bosan dari dulu selalu kebanjiran,” tutur Haikal yang kesehariannya berdagang ikan hias di Lapangan Jenderal Urip Sumohardjo, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (23/2).

Sejak kecil, Haikal, 20, mengaku sudah merasakan banjir setinggi loteng, atau sekitar 2-3 meter. “Rumah tetangga juga sama. Tapi mau gimana lagi, kita terpaksa tetap di situ,” ujar Haikal yang lahir di era reformasi itu.

Hal senada dilontarkan Udin Uter, warga RT 10/05 Kalibata Pulo, Pancoran, Jakarta Selatan ini. Dia mengaku sudah menjajakan rumahnya sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum laku juga.

“Rumah saya luasnya 120 meter, mau dijual 850 juta. Ada yang minat cuma beli separoh (60 meter), nawarnya 300 juta. Saya nggak kasih lah,” jelas Udin yang juga mengaku bosan kebanjiran.

Sementara itu pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung beserta tanah reklamasinya harus ditertibkan. Soalnya, hal tersebut dapat mempersempit luas sungai dan menghambat aliran air.

“Enggak boleh itu (warga bangun dataran di bantaran Kali Ciliwung). Jadi bantaran sungai itu harus bebas dari pemukiman. Ya kan sungai menyempit. Dengan sungai menyempit banjir akan terjadi dengan mudah,” ujar Yayat.

Namun, kenyataannya warga malah lebih memilih lokasi tersebut sebagai tempat tinggal. Dia menduga banyak warga yang menganggap lahan tersebut bebas untuk digunakan.

“Kenapa sungai itu diuruk? Karena seakan-akan tidak ada pemiliknya. Tidak ada yang awasi dan tidak ada yang nindak,” tuturnya.

Dia mengimbau pemerintah tegas mengambil sikap untuk menertibkan bangunan tersebut. Tidak hanya itu, Yayat juga berharap pemerintah sudah menyiapkan tempat tinggal untuk pengganti tempat tinggal warga. [NOV]

]]> Bosan tiap tahun selalu kebanjiran setinggi langit-langit rumah, Haikal, warga Kebon Pala, RT 08/08 Jakarta Timur, menyatakan siap direlokasi pemerintah. Syaratnya, masih di Jakarta, dan hunian yang disediakan masuk dalam kategori layak.

“Siap nggak siap, suatu saat kita pasti digusur. Tadinya kita menyangka akan digusur Ahok. Ternyata dia sudah tak jadi gubernur lagi. Kalau keluarga saya, siap pindah dari Kebon Pala, karena bosan dari dulu selalu kebanjiran,” tutur Haikal yang kesehariannya berdagang ikan hias di Lapangan Jenderal Urip Sumohardjo, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (23/2).

Sejak kecil, Haikal, 20, mengaku sudah merasakan banjir setinggi loteng, atau sekitar 2-3 meter. “Rumah tetangga juga sama. Tapi mau gimana lagi, kita terpaksa tetap di situ,” ujar Haikal yang lahir di era reformasi itu.

Hal senada dilontarkan Udin Uter, warga RT 10/05 Kalibata Pulo, Pancoran, Jakarta Selatan ini. Dia mengaku sudah menjajakan rumahnya sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum laku juga.

“Rumah saya luasnya 120 meter, mau dijual 850 juta. Ada yang minat cuma beli separoh (60 meter), nawarnya 300 juta. Saya nggak kasih lah,” jelas Udin yang juga mengaku bosan kebanjiran.

Sementara itu pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung beserta tanah reklamasinya harus ditertibkan. Soalnya, hal tersebut dapat mempersempit luas sungai dan menghambat aliran air.

“Enggak boleh itu (warga bangun dataran di bantaran Kali Ciliwung). Jadi bantaran sungai itu harus bebas dari pemukiman. Ya kan sungai menyempit. Dengan sungai menyempit banjir akan terjadi dengan mudah,” ujar Yayat.

Namun, kenyataannya warga malah lebih memilih lokasi tersebut sebagai tempat tinggal. Dia menduga banyak warga yang menganggap lahan tersebut bebas untuk digunakan.

“Kenapa sungai itu diuruk? Karena seakan-akan tidak ada pemiliknya. Tidak ada yang awasi dan tidak ada yang nindak,” tuturnya.

Dia mengimbau pemerintah tegas mengambil sikap untuk menertibkan bangunan tersebut. Tidak hanya itu, Yayat juga berharap pemerintah sudah menyiapkan tempat tinggal untuk pengganti tempat tinggal warga. [NOV]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories