BLT Dan PKTD, Solusi Turunkan Kemiskinan Di Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) soal perhitungan Kemiskinan oleh BPS dan Intervensi Program Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan secara virtual, Senin (19/7).

Dalam rapat yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ini, Halim mendengarkan paparan BPS tentang dasar penghitungan kemiskinan di Indonesia.

Setelah itu, Halim menjelaskan strategi yang dilakukan Kemendes PDTT dalam penanggulangan kemiskinan di desa dan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini, yakni dengan memanfaatkan Dana Desa.

Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19,” tutur Halim, Senin (19/7).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini memaparkan, sasaran utama BLT Dana Desa adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak Covid-19, kehilangan mata pencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit kronis menahun.

“Sementara PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya, seperti difabel,” imbuhnya.

Dua program ini, kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini, ditujukan untuk meningkatkan konsumsi warga. Dipastikannya, Kemendes PDTT bakal menggenjot lagi dua program ini dengan penyebaran yang semakin meningkat. Hari ini, KPM BLT Dana Desa mencapai 5,150 juta keluarga dan ditargetkan mencapai delapan juta .

“BLT Dana Desa sangat fleksibel, hari ni bisa turun atau bisa naik. Kita berikan ruang yang luas kepada desa untuk terus lakukan pemantauan terhadap warga jika terkena dampak harus segera dimasukkan dalam KPM,” beber Gus Halim.

Yang penting, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, perubahan data ini disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dengan demikian fleksibilitas penggunaan Dana Desa untuk BLT dan PKTD akan berikan ruang yang cukup untuk penurunan kemiskinan.

Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala BPS Margo Yuwono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. [DIR]

]]> Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) soal perhitungan Kemiskinan oleh BPS dan Intervensi Program Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan secara virtual, Senin (19/7).

Dalam rapat yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ini, Halim mendengarkan paparan BPS tentang dasar penghitungan kemiskinan di Indonesia.

Setelah itu, Halim menjelaskan strategi yang dilakukan Kemendes PDTT dalam penanggulangan kemiskinan di desa dan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini, yakni dengan memanfaatkan Dana Desa.

Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19,” tutur Halim, Senin (19/7).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini memaparkan, sasaran utama BLT Dana Desa adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak Covid-19, kehilangan mata pencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit kronis menahun.

“Sementara PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya, seperti difabel,” imbuhnya.

Dua program ini, kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini, ditujukan untuk meningkatkan konsumsi warga. Dipastikannya, Kemendes PDTT bakal menggenjot lagi dua program ini dengan penyebaran yang semakin meningkat. Hari ini, KPM BLT Dana Desa mencapai 5,150 juta keluarga dan ditargetkan mencapai delapan juta .

“BLT Dana Desa sangat fleksibel, hari ni bisa turun atau bisa naik. Kita berikan ruang yang luas kepada desa untuk terus lakukan pemantauan terhadap warga jika terkena dampak harus segera dimasukkan dalam KPM,” beber Gus Halim.

Yang penting, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, perubahan data ini disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dengan demikian fleksibilitas penggunaan Dana Desa untuk BLT dan PKTD akan berikan ruang yang cukup untuk penurunan kemiskinan.

Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala BPS Margo Yuwono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. [DIR]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories