BKPM Naik Kelas Jadi Kementerian, DPR: Investasi Harus Makin Moncer

Komisi VI DPR menyambut baik perubahan nomenklatur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi. Diharapkan perubahan nomenklatur ini mampu lebih menggenjot masuknya investasi ke dalam negeri yang selama ini banyak terkendala karena persoalan ego sektoral.

“Perubahan ini kan karena dirasa penyelesaian masalah investasi ini dirasa tidak cukup hanya dengan badan (BKPM) saja maka ditingkatkan, dirubah nomenklaturnya menjadi kementerian. Artinya ada peningkatan wewenang dan tanggungjawab,” kata Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, Minggu (11/4).

Sebagaimana diketahui, Rapat Paripurna DPR pada Jumat (9/4), menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian, yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.

Sesuai Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR. 

Dalam rapat paripurna tersebut disepakati, pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sehingga, menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Kedua,  Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Darmadi mengatakan, adapun Kementerian Investasi ini merujuk pada BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia. Dengan adanya perubahan ini, maka BKPM naik kelas dari semula badan, menjadi kementerian dengan grade 3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kementerian Negara.

Dia pun berharap kementerian tersebut lebih fokus dan terukur dalam mengonsolidasikan program-program kebijakan pemerintah di sektor investasi.

“Kita minta Pak Bahlil harus lebih berani dalam  mengkordinasikan karena kan sudah selevel dengan menteri-menteri lainnya. Pak Bahlil bisa lebih beranilah dalam membela dan memperjuangkan kesulitan-kesulitan investasi yang dulu terkendala karena levelnya badan,” katanya.

Lebih lanjut, Darmadi mengatakan selama ini problem investasi di dalam negeri karena persoalan ego sektoral. Persoalan tersebut mulai dari regulasi hingga perijinan. 

Selain itu, koordinasi antara kementerian dan daerah seringkali membuat investor tidak berani masuk ke Indonesia. Bahkan tak sedikit investasi menjadi terkatung-katung padahal dana yang sudah digelontorkan investor cukup besar. 

Sementara upaya penyelesaian keluhan investasi ini terkendala karena seringkali masukan BKPM dicuekin. Nah dengan nomenklatur baru ini, BKPM harus lebih berani mengambil keputusan membereskan beragam permasalahan, terutama hubungannya dengan kementerian lain. Persoalan investasi harus diselesaikan melalui satu pintu. 

 “Pak Presiden membaca dan melihat pentingnya investasi sehingga dipandang perlu meningkatkan kemampuan Pak Bahlil (BKPM menjadi Kementerian Investasi). Ini juga atas implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja,” sambung politisi senior PDI Perjuangan ini.

Darmadi pun meminta dengan tangungjawab besar dari Presiden Jokowi untuk bisa mencapai target investasi Rp 1000 triliun di tahun ini segera ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan-kebijakan strategis. “Jadi menteri harus menyiapkan aktor, penulis naskah dan sutradara secara terpisah, jangan dirangkap semua sesuai teori images of organization dari Gareth Morgan,” jelas Bendahara Megawati Institute ini.

Darmadi menambahkan, sudah banyak kemudahan untuk mengejar target investasi yang dicanangkan oleh Presiden. Tidak hanya peningkatan status kementerian atau lembaga, tapi juga tambahan anggaran APBN sebesar Rp 500 miliar kepada BKPM.

“Kalau tetap tidak bisa kerja, tidak ada keberanian, tentu akan menjadi catatan bagi parlemen dan eksekutif. DPR akan terus mengawasi progress kerja Pak Bahli selama tahun 2021,” tegasnya. [KAL]

]]> Komisi VI DPR menyambut baik perubahan nomenklatur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi. Diharapkan perubahan nomenklatur ini mampu lebih menggenjot masuknya investasi ke dalam negeri yang selama ini banyak terkendala karena persoalan ego sektoral.

“Perubahan ini kan karena dirasa penyelesaian masalah investasi ini dirasa tidak cukup hanya dengan badan (BKPM) saja maka ditingkatkan, dirubah nomenklaturnya menjadi kementerian. Artinya ada peningkatan wewenang dan tanggungjawab,” kata Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, Minggu (11/4).

Sebagaimana diketahui, Rapat Paripurna DPR pada Jumat (9/4), menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian, yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.

Sesuai Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR. 

Dalam rapat paripurna tersebut disepakati, pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sehingga, menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Kedua,  Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Darmadi mengatakan, adapun Kementerian Investasi ini merujuk pada BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia. Dengan adanya perubahan ini, maka BKPM naik kelas dari semula badan, menjadi kementerian dengan grade 3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kementerian Negara.

Dia pun berharap kementerian tersebut lebih fokus dan terukur dalam mengonsolidasikan program-program kebijakan pemerintah di sektor investasi.

“Kita minta Pak Bahlil harus lebih berani dalam  mengkordinasikan karena kan sudah selevel dengan menteri-menteri lainnya. Pak Bahlil bisa lebih beranilah dalam membela dan memperjuangkan kesulitan-kesulitan investasi yang dulu terkendala karena levelnya badan,” katanya.

Lebih lanjut, Darmadi mengatakan selama ini problem investasi di dalam negeri karena persoalan ego sektoral. Persoalan tersebut mulai dari regulasi hingga perijinan. 

Selain itu, koordinasi antara kementerian dan daerah seringkali membuat investor tidak berani masuk ke Indonesia. Bahkan tak sedikit investasi menjadi terkatung-katung padahal dana yang sudah digelontorkan investor cukup besar. 

Sementara upaya penyelesaian keluhan investasi ini terkendala karena seringkali masukan BKPM dicuekin. Nah dengan nomenklatur baru ini, BKPM harus lebih berani mengambil keputusan membereskan beragam permasalahan, terutama hubungannya dengan kementerian lain. Persoalan investasi harus diselesaikan melalui satu pintu. 

 “Pak Presiden membaca dan melihat pentingnya investasi sehingga dipandang perlu meningkatkan kemampuan Pak Bahlil (BKPM menjadi Kementerian Investasi). Ini juga atas implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja,” sambung politisi senior PDI Perjuangan ini.

Darmadi pun meminta dengan tangungjawab besar dari Presiden Jokowi untuk bisa mencapai target investasi Rp 1000 triliun di tahun ini segera ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan-kebijakan strategis. “Jadi menteri harus menyiapkan aktor, penulis naskah dan sutradara secara terpisah, jangan dirangkap semua sesuai teori images of organization dari Gareth Morgan,” jelas Bendahara Megawati Institute ini.

Darmadi menambahkan, sudah banyak kemudahan untuk mengejar target investasi yang dicanangkan oleh Presiden. Tidak hanya peningkatan status kementerian atau lembaga, tapi juga tambahan anggaran APBN sebesar Rp 500 miliar kepada BKPM.

“Kalau tetap tidak bisa kerja, tidak ada keberanian, tentu akan menjadi catatan bagi parlemen dan eksekutif. DPR akan terus mengawasi progress kerja Pak Bahli selama tahun 2021,” tegasnya. [KAL]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories