Bismillah, Mulai Hari Ini Di Rumah Saja Hei Bansos Datanglah… Datanglah…

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi dimulai hari ini. Mulai pukul 00.00 tadi malam, sejumlah pintu masuk keluar Jakarta, begitu juga di daerah-daerah perbatasan di Jawa dan Bali, sudah ditutup Polisi. Masyarakat diminta di rumah saja. Agar nyaman dan tenang di rumah, orang miskin berharap bantuan sosial alias bansos segera datang.

Soal bansos ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan dana sebesar Rp 6,1 triliun. Dana ini akan diberikan ke 10 juta masyarakat tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Kriteria lainnya, adalah penerima yang memang sudah memiliki NIK, KK, dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi. Nantinya, mereka akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu untuk dua bulan, Juli dan Agustus.

Selama ini, pemerintah telah menyalurkan bansos tunai kepada 9,6 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 11,94 triliun. Nilai itu untuk penyaluran Januari-April 2021 dengan indeks Rp 300 ribu per kelompok penerima per bulan. “Untuk perpanjangan dua bulan ini, kita harapkan akan dibayarkan pada Juli dan Agustus. Targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga berjanji akan mempercepat penyaluran insentif PKH dan Kartu Sembako kepada KPM. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan daya beli penerima manfaat di tengah PPKM Darurat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, bansos tunai itu paling lambat akan disalurkan pekan depan. Nantinya, warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus. Risma berpesan, uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan pokok saja.

Soal data penerima bansos, Risma memastikan, sudah dibereskan. Dia mengakui, memang terdapat 3,6 juta data yang nyangkut di bank. Data yang tertahan itu dikarenakan nama yang tercantum di data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan NIK.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan, teknis penyaluran bansos tunai akan dilakukan seperti biasa, yakni melalui Kantor Pos. Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan PKH, akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

“Mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini. Kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” janjinya.

 

Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik adanya bansos ini. Dia pun berharap, bansos itu bisa segera cair. Agar masyarakat tenang saat di rumah saja. Dengan begitu, kebijakan PPKM Darurat akan sukses.

“Pemerintah harus memberi bantuan agar masyarakat semakin tenang dan semakin yakin bahwa kebijakan ini harus disukseskan demi pemulihan dari pandemi,” ucap Ketua DPP PDIP ini.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap tidak ada persoalan pendistribusian bansos. Isu nama ganda hingga sejumlah masalah akurasi data penerima bansos harus segera diselesaikan. Apalagi, pada akhir Mei 2021, masyarakat dikejutkan dengan laporan Risma kepada DPR terkait temuan 21 juta data ganda penerima bansos.

Politisi Partai NasDem itu meminta momentum ini dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk memperbarui data penerima bansos. Dia memprediksi, dengan kondisi sulit sekarang, jumlah penerima bansos akan bertambah. “Selain kelompok masyarakat terdampak kebijakan, ada juga kelompok masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dan tidak mampu,” kata dia.

Yang tak kalah pentingnya, dana bansos jangan sampai dikorupsi. Seperti yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Agar tidak jatuh di lobang yang sama, KPK mengingatkan, penyaluran bansos harus transparan dan akuntabel.

Plt Jubir KPK, Ipi Maryati me-warning seluruh pihak tidak mengambil keuntungan pribadi terkait penyaluran bansos. Dengan begitu, kasus yang menyeret Juliari Cs tidak terulang. Menurut Ipi, mekanisme penyaluran bansos tunai memiliki risiko lebih ren­dah dibandingkan berbentuk barang.

Kajian KPK memperlihatkan, persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data.

“Kemensos telah melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bantuan menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan kajian KPK dan implementasi rencana aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sehingga, kualitas data diharapkan sudah semakin baik,” pungkasnya. [MEN]

]]> Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi dimulai hari ini. Mulai pukul 00.00 tadi malam, sejumlah pintu masuk keluar Jakarta, begitu juga di daerah-daerah perbatasan di Jawa dan Bali, sudah ditutup Polisi. Masyarakat diminta di rumah saja. Agar nyaman dan tenang di rumah, orang miskin berharap bantuan sosial alias bansos segera datang.

Soal bansos ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan dana sebesar Rp 6,1 triliun. Dana ini akan diberikan ke 10 juta masyarakat tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Kriteria lainnya, adalah penerima yang memang sudah memiliki NIK, KK, dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi. Nantinya, mereka akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu untuk dua bulan, Juli dan Agustus.

Selama ini, pemerintah telah menyalurkan bansos tunai kepada 9,6 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 11,94 triliun. Nilai itu untuk penyaluran Januari-April 2021 dengan indeks Rp 300 ribu per kelompok penerima per bulan. “Untuk perpanjangan dua bulan ini, kita harapkan akan dibayarkan pada Juli dan Agustus. Targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga berjanji akan mempercepat penyaluran insentif PKH dan Kartu Sembako kepada KPM. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan daya beli penerima manfaat di tengah PPKM Darurat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, bansos tunai itu paling lambat akan disalurkan pekan depan. Nantinya, warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus. Risma berpesan, uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan pokok saja.

Soal data penerima bansos, Risma memastikan, sudah dibereskan. Dia mengakui, memang terdapat 3,6 juta data yang nyangkut di bank. Data yang tertahan itu dikarenakan nama yang tercantum di data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan NIK.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan, teknis penyaluran bansos tunai akan dilakukan seperti biasa, yakni melalui Kantor Pos. Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan PKH, akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

“Mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini. Kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” janjinya.

 

Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik adanya bansos ini. Dia pun berharap, bansos itu bisa segera cair. Agar masyarakat tenang saat di rumah saja. Dengan begitu, kebijakan PPKM Darurat akan sukses.

“Pemerintah harus memberi bantuan agar masyarakat semakin tenang dan semakin yakin bahwa kebijakan ini harus disukseskan demi pemulihan dari pandemi,” ucap Ketua DPP PDIP ini.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap tidak ada persoalan pendistribusian bansos. Isu nama ganda hingga sejumlah masalah akurasi data penerima bansos harus segera diselesaikan. Apalagi, pada akhir Mei 2021, masyarakat dikejutkan dengan laporan Risma kepada DPR terkait temuan 21 juta data ganda penerima bansos.

Politisi Partai NasDem itu meminta momentum ini dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk memperbarui data penerima bansos. Dia memprediksi, dengan kondisi sulit sekarang, jumlah penerima bansos akan bertambah. “Selain kelompok masyarakat terdampak kebijakan, ada juga kelompok masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dan tidak mampu,” kata dia.

Yang tak kalah pentingnya, dana bansos jangan sampai dikorupsi. Seperti yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Agar tidak jatuh di lobang yang sama, KPK mengingatkan, penyaluran bansos harus transparan dan akuntabel.

Plt Jubir KPK, Ipi Maryati me-warning seluruh pihak tidak mengambil keuntungan pribadi terkait penyaluran bansos. Dengan begitu, kasus yang menyeret Juliari Cs tidak terulang. Menurut Ipi, mekanisme penyaluran bansos tunai memiliki risiko lebih ren­dah dibandingkan berbentuk barang.

Kajian KPK memperlihatkan, persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data.

“Kemensos telah melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bantuan menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan kajian KPK dan implementasi rencana aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sehingga, kualitas data diharapkan sudah semakin baik,” pungkasnya. [MEN]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories