Bisa Nolak Tawaran Uang Pejabat Kemensos Tidak Kebal Virus Brompton .

Demam Brompton membuat dua pejabat Kementerian Sosial kepincut memilikinya. Mereka tidak kebal godaan sepeda dari negeri Ratu Elizabeth ini. Begitu ada yang menawari, langsung disambar. Tanpa tanya-tanya dulu dari mana asalnya.

Belakangan baru ketahuan, sepeda mewah ini dari duit suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Ujung-ujungnya Brompton itu disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Soal Brompton ini disinggung pada sidang suap penyaluran Bansos Covid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin dihadirkan pada sidang ini. Keduanya mengakui menerima Brompton.

Yang memberikan, Adi Wahyono, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemensos. Adi juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Bansos sembako Covid-19. “Kami memang Agustus (2020) itu menerima Brompton. Yang mengantar sopirnya Adi,” aku Hartono.

Ketika ditanya jaksa KPK tipe dan harga sepeda buatan Inggris itu, Hartono mengaku tidak tahu. “Sepedanya waktu itu diminta untuk dikembalikan ke KPK,” kata Hartono.

Sebelum diserahkan kepada KPK, Brompton itu sudah pernah dipakai gowes. Saat itu, Kemensos mengadakan acara sepeda santai. “Memang tidak ada sepeda dari kantor?” tanya Jaksa Mohamad Nur Azis. “Tidak ada dari kantor,” jawab Hartono.

Hartono berdalih pemberian sepeda ini tidak terkait pengadaan Bansos sembako Covid-19 tahun 2020.

Jaksa melanjutkan pertanyaan mengenai pemberian lain dari Adi. Hartono mengaku ada, yaitu uang. “Pernah mau kasih (uang) tapi saya tidak mau,” kata Hartono.

Pengakuan serupa disampaikan Pepen Nazaruddin. “Iya (terima sepeda Brompton) dari Pak Adi KPA,” akunya.

 

“Saudara pernah terima uang terkait Bansos ini? Misalnya, uang Rp 1 miliar,” tanya jaksa.

“Saya tolak,” jawab Pepen. Uang itu ditawarkan Adi. Diduga terkait pengadaan Bansos Covid.

Pada sidang ini, Hartono dan Pepen memberikan keterangan sebagai saksi perkara terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke. Keduanya didakwa menyuap mantan Mensos Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Harry memberikan suap Rp 1,28 miliar. Sedangkan Ardian mengucurkan Rp 1,95 miliar.

Rasuah diserahkan melalui PPK Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia Bansos bagi warga terdampak Covid di wilayah Jabodetabek pada 2020.

Pemberian uang dari Harry terkait pengadaan Bansos sembako sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan ini digarap PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude. Sedangkan Ardian, memberikan rasuah agar perusahaannya PT Tigapilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia bansos Covid tahap 9, 10 (komunitas) dan 12.

Pelaksanaan penyedia Bansos ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Disepakati adanya fee dari yang harus disetorkan rekanan kepada Kemensos. Besarnya Rp 10.000 dari setiap paket Bansos. Setiap paket dianggarkan Rp 300 ribu.

Pada pengadaan dan penyaluran Bansos periode pertama diduga diperoleh terkumpul duit setoran Rp 12 miliar. Uang Rp 8,2 miliar diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi.

Adapun pada periode kedua Oktober-Desember 2020, terkumpul Rp 8,8 miliar. Sehingga total uang yang diduga diterima Juliari mencapai Rp 17,2 miliar. [BYU]

]]> .
Demam Brompton membuat dua pejabat Kementerian Sosial kepincut memilikinya. Mereka tidak kebal godaan sepeda dari negeri Ratu Elizabeth ini. Begitu ada yang menawari, langsung disambar. Tanpa tanya-tanya dulu dari mana asalnya.

Belakangan baru ketahuan, sepeda mewah ini dari duit suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Ujung-ujungnya Brompton itu disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Soal Brompton ini disinggung pada sidang suap penyaluran Bansos Covid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin dihadirkan pada sidang ini. Keduanya mengakui menerima Brompton.

Yang memberikan, Adi Wahyono, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemensos. Adi juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Bansos sembako Covid-19. “Kami memang Agustus (2020) itu menerima Brompton. Yang mengantar sopirnya Adi,” aku Hartono.

Ketika ditanya jaksa KPK tipe dan harga sepeda buatan Inggris itu, Hartono mengaku tidak tahu. “Sepedanya waktu itu diminta untuk dikembalikan ke KPK,” kata Hartono.

Sebelum diserahkan kepada KPK, Brompton itu sudah pernah dipakai gowes. Saat itu, Kemensos mengadakan acara sepeda santai. “Memang tidak ada sepeda dari kantor?” tanya Jaksa Mohamad Nur Azis. “Tidak ada dari kantor,” jawab Hartono.

Hartono berdalih pemberian sepeda ini tidak terkait pengadaan Bansos sembako Covid-19 tahun 2020.

Jaksa melanjutkan pertanyaan mengenai pemberian lain dari Adi. Hartono mengaku ada, yaitu uang. “Pernah mau kasih (uang) tapi saya tidak mau,” kata Hartono.

Pengakuan serupa disampaikan Pepen Nazaruddin. “Iya (terima sepeda Brompton) dari Pak Adi KPA,” akunya.

 

“Saudara pernah terima uang terkait Bansos ini? Misalnya, uang Rp 1 miliar,” tanya jaksa.

“Saya tolak,” jawab Pepen. Uang itu ditawarkan Adi. Diduga terkait pengadaan Bansos Covid.

Pada sidang ini, Hartono dan Pepen memberikan keterangan sebagai saksi perkara terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke. Keduanya didakwa menyuap mantan Mensos Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Harry memberikan suap Rp 1,28 miliar. Sedangkan Ardian mengucurkan Rp 1,95 miliar.

Rasuah diserahkan melalui PPK Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia Bansos bagi warga terdampak Covid di wilayah Jabodetabek pada 2020.

Pemberian uang dari Harry terkait pengadaan Bansos sembako sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan ini digarap PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude. Sedangkan Ardian, memberikan rasuah agar perusahaannya PT Tigapilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia bansos Covid tahap 9, 10 (komunitas) dan 12.

Pelaksanaan penyedia Bansos ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Disepakati adanya fee dari yang harus disetorkan rekanan kepada Kemensos. Besarnya Rp 10.000 dari setiap paket Bansos. Setiap paket dianggarkan Rp 300 ribu.

Pada pengadaan dan penyaluran Bansos periode pertama diduga diperoleh terkumpul duit setoran Rp 12 miliar. Uang Rp 8,2 miliar diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi.

Adapun pada periode kedua Oktober-Desember 2020, terkumpul Rp 8,8 miliar. Sehingga total uang yang diduga diterima Juliari mencapai Rp 17,2 miliar. [BYU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories