Bisa Bikin Kapok Koruptor dan Bermanfaat Buat Negara KPK Dukung RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Dengan menjadi undang-undang, maka akan memberikan efek dan manfaat positif bagi dilakukannya asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi, maupun TPPU (pencucian uang),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (16/2).

Dia menyatakan, bagi KPK, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi berupa pidana penjara saja. Tapi juga, perampasan aset hasil korupsi yang dinikmati para koruptor. “Lebih memberikan efek jera bagi para koruptor,” imbuhnya.

Selain itu, Ali juga menyebut, perampasan aset dari para pelaku berbagai tindak pidana korupsi dan TPPU dapat memberikan pemasukan bagi kas negara. “Itu bisa dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat,” tandas Ali.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong penetapan RUU Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana. [OKT]

]]> .
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Dengan menjadi undang-undang, maka akan memberikan efek dan manfaat positif bagi dilakukannya asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi, maupun TPPU (pencucian uang),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (16/2).

Dia menyatakan, bagi KPK, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi berupa pidana penjara saja. Tapi juga, perampasan aset hasil korupsi yang dinikmati para koruptor. “Lebih memberikan efek jera bagi para koruptor,” imbuhnya.

Selain itu, Ali juga menyebut, perampasan aset dari para pelaku berbagai tindak pidana korupsi dan TPPU dapat memberikan pemasukan bagi kas negara. “Itu bisa dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat,” tandas Ali.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong penetapan RUU Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana. [OKT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories