Bikin Vaksin Polio Aja Bisa DPR Dukung Vaksin Nusantara

Politisi Senayan mendorong penggunaan vaksin ciptaan anak bangsa untuk menghadapi pandemi Covid-19. Sikap Senayan ini merespons temuan Vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh tim eks Menteri Kesehatan, Letjen TNI Prof Dr dr Terawan Agus Putranto.

Anggota Komisi IX DPR I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, temuan vaksin ini merupakan kabar baik dalam upaya menanggulangi pandemi 19. Temuan ini juga patut diapresiasi, kendati Terawan tak lagi menjadi menteri, namun terus berkarya. Vaksin Nusantara ini menunjukkan, sumber daya manusia dalam negeri tidak kalah dengan luar.

Dia menuturkan, pengembangan vaksin anak bangsa bukanlah sebuah hal yang mustahil. Sebab di dunia kesehatan global, Indonesia sudah cukup banyak kontribusi dalam pengembangan berbagai vaksin.

“Sebagai contoh, untuk vaksin polio itu sudah terbukti. Sebab kita mensuplai lebih dari setengah kebutuhan dunia untuk vaksin polio. Temuan vaksin dari tim dr. Terawan, saya kira ini merupakan terobosan yang baik dengan sistem dendritik ini,” katanya.

Agar Vaksin Nusantara bisa menjadi vaksin yang ampuh untuk mengatasi Corona, perlu pembuktian. Tentu ada mekanisme tahapannya, mulai dari uji klinis 1, uji klinis 2, hingga akhirnya mendapat pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kalau dikembangkan di dalam negeri, harganya pasti lebih murah. Sebab diproduksi oleh mitra sendiri. Ini yang kita harus dorong dengan harga lebih murah kita bisa mempercepat herd immunity,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo, kata Kariyasa, menghendaki agar pencapaian herd immunity bisa tercapai 12 bulan dari target sebelumnya yang dicanangkan Bio Farma, 15 bulan. Dengan keterbatasan vaksin yang ada saat ini, diharapkan, Vaksin Nusantara bisa didorong. Sehingga pencapaian immunitas kelompok bisa tercapai sesuai harapan presiden.

Dia menyadari, temuan vaksin pasti menimbulkan pro dan kontra. Termasuk di kalangan pelaku dunia kedokteran. Namun pro dan kontra itu harus diselesaikan secara akademik dan uji klinis. Jangan sampai perdebatan ini kemudian menghambat hadirnya temuan vaksin anak bangsa. Temuan tim dr. Terawan ini diyakini sudah melalui tahapan-tahapan penelitian sesuai standar dunia kedokteran.

Komisi IX, lanjut Kariyasa, menunggu temuan vaksin lokal. Bukan hanya dalam rangka mendukung upaya pencapaian herd immunity sesuai target pemerintah, tapi juga efisiensi. Kemudian secara ekonomi, negara juga diuntungkan. Sebab negara-negara lain berlomba-lomba mendapatkan vaksin.

“Di luar negeri vaksin itu kan sama juga, kita nggak tahu (pengujiannya-red). Mereka juga cuma memberitahukan bahwa vaksin ini sudah mendapat pengakuan WHO (Badan Kesehatan Dunia). Jadi jangan kita cuma berdebat. Yang penting, lembaga-lembaga resmi pemerintah sampai BPOM bisa menyetujui,” katanya.

Kalau memang benar-benar bisa diproduksi massal, bagi Kariyasa, tentu hal ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Apapun itu, temuan anak bangsa harus didorong agar negara tidak tergantung terhadap vaksin dan obat-obatan dari luar.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Siti Asfijah Abdoella menegaskan, pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap Vaksin Nusantara. BPOM akan memproses evaluasi data berdasar hasil uji klinik fase 1 yang telah diserahkan oleh peneliti antivirus terkait.

Vaksin tersebut dapat berlanjut pada uji klinis fase 2, bila kriteria fase 1 terpenuhi. Terutama terkait keamanan, khasiat dan mutu produk farmasi. “Kami sedang berproses untuk evaluasi data hasil uji klinik fase 1 yang kemarin diserahkan oleh peneliti,” katanya. [KAL]

]]> Politisi Senayan mendorong penggunaan vaksin ciptaan anak bangsa untuk menghadapi pandemi Covid-19. Sikap Senayan ini merespons temuan Vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh tim eks Menteri Kesehatan, Letjen TNI Prof Dr dr Terawan Agus Putranto.

Anggota Komisi IX DPR I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, temuan vaksin ini merupakan kabar baik dalam upaya menanggulangi pandemi 19. Temuan ini juga patut diapresiasi, kendati Terawan tak lagi menjadi menteri, namun terus berkarya. Vaksin Nusantara ini menunjukkan, sumber daya manusia dalam negeri tidak kalah dengan luar.

Dia menuturkan, pengembangan vaksin anak bangsa bukanlah sebuah hal yang mustahil. Sebab di dunia kesehatan global, Indonesia sudah cukup banyak kontribusi dalam pengembangan berbagai vaksin.

“Sebagai contoh, untuk vaksin polio itu sudah terbukti. Sebab kita mensuplai lebih dari setengah kebutuhan dunia untuk vaksin polio. Temuan vaksin dari tim dr. Terawan, saya kira ini merupakan terobosan yang baik dengan sistem dendritik ini,” katanya.

Agar Vaksin Nusantara bisa menjadi vaksin yang ampuh untuk mengatasi Corona, perlu pembuktian. Tentu ada mekanisme tahapannya, mulai dari uji klinis 1, uji klinis 2, hingga akhirnya mendapat pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kalau dikembangkan di dalam negeri, harganya pasti lebih murah. Sebab diproduksi oleh mitra sendiri. Ini yang kita harus dorong dengan harga lebih murah kita bisa mempercepat herd immunity,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo, kata Kariyasa, menghendaki agar pencapaian herd immunity bisa tercapai 12 bulan dari target sebelumnya yang dicanangkan Bio Farma, 15 bulan. Dengan keterbatasan vaksin yang ada saat ini, diharapkan, Vaksin Nusantara bisa didorong. Sehingga pencapaian immunitas kelompok bisa tercapai sesuai harapan presiden.

Dia menyadari, temuan vaksin pasti menimbulkan pro dan kontra. Termasuk di kalangan pelaku dunia kedokteran. Namun pro dan kontra itu harus diselesaikan secara akademik dan uji klinis. Jangan sampai perdebatan ini kemudian menghambat hadirnya temuan vaksin anak bangsa. Temuan tim dr. Terawan ini diyakini sudah melalui tahapan-tahapan penelitian sesuai standar dunia kedokteran.

Komisi IX, lanjut Kariyasa, menunggu temuan vaksin lokal. Bukan hanya dalam rangka mendukung upaya pencapaian herd immunity sesuai target pemerintah, tapi juga efisiensi. Kemudian secara ekonomi, negara juga diuntungkan. Sebab negara-negara lain berlomba-lomba mendapatkan vaksin.

“Di luar negeri vaksin itu kan sama juga, kita nggak tahu (pengujiannya-red). Mereka juga cuma memberitahukan bahwa vaksin ini sudah mendapat pengakuan WHO (Badan Kesehatan Dunia). Jadi jangan kita cuma berdebat. Yang penting, lembaga-lembaga resmi pemerintah sampai BPOM bisa menyetujui,” katanya.

Kalau memang benar-benar bisa diproduksi massal, bagi Kariyasa, tentu hal ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Apapun itu, temuan anak bangsa harus didorong agar negara tidak tergantung terhadap vaksin dan obat-obatan dari luar.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Siti Asfijah Abdoella menegaskan, pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap Vaksin Nusantara. BPOM akan memproses evaluasi data berdasar hasil uji klinik fase 1 yang telah diserahkan oleh peneliti antivirus terkait.

Vaksin tersebut dapat berlanjut pada uji klinis fase 2, bila kriteria fase 1 terpenuhi. Terutama terkait keamanan, khasiat dan mutu produk farmasi. “Kami sedang berproses untuk evaluasi data hasil uji klinik fase 1 yang kemarin diserahkan oleh peneliti,” katanya. [KAL]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .