Bikin Gaduh Dan Coreng Demokrasi Moeldoko Cs Harus Minta Maaf Ke Rakyat Dan Presiden .

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak habis pikir dengan kubu Moeldoko. Kubu Moeldoko mendesak kubu AHY meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah membuat kegaduhan politik.

“Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan presiden,” cetus Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Pernyataan ini menanggapi komentar Juru Bicara Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, yang menyuruh SBY dan AHY minta maaf ke Presiden Jokowi, karena sudah menuduh pemerintah terlibat dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret lalu. “Menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam,” katanya, Jumat (2/4).

Menurut Herzaky, ada dua alasan kenapa Moeldoko Cs lah yang harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan rakyat. Pertama, karena Moeldoko sudah membuat narasi-narasi bohong dan fitnah. Selama dua bulan, perpolitikan menjadi gaduh dan tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani dari seorang pejabat negara. “Gerombolan Moeldoko mempertontonkan perilaku yang tidak mentaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” sindirnya.

Kedua, upaya mereka meminta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kemenkumham menghabiskan energi dan waktu yang sia-sia. Sebab, sejak awal KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuaidengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan negara.

“KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya, membantu presiden. Malah sibuk dengan ambisi pribadi,” ujar Herzaky.

Dikatakan, yang fatal dari gerombolan Moeldoko ini, sehingga harus minta maaf kepada presiden, karena bolak-balik membawa-bawa nama presiden dalam berbagai kesempatan. Malah, mencoba membenturkan presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. “Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat,” ucapnya.

Sejak awal pun, lanjut Herzaky, Partai Demokrat sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan presiden dalam gerakan yang menimpa Demokrat. Justru, yang disampaikan elite Partai Demokrat adalah adanya usaha mencatut nama presiden. “Jadi, gerombolan Moeldoko lah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan kami,” tuntasnya. [REN]

]]> .
Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak habis pikir dengan kubu Moeldoko. Kubu Moeldoko mendesak kubu AHY meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah membuat kegaduhan politik.

“Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan presiden,” cetus Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Pernyataan ini menanggapi komentar Juru Bicara Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, yang menyuruh SBY dan AHY minta maaf ke Presiden Jokowi, karena sudah menuduh pemerintah terlibat dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret lalu. “Menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam,” katanya, Jumat (2/4).

Menurut Herzaky, ada dua alasan kenapa Moeldoko Cs lah yang harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan rakyat. Pertama, karena Moeldoko sudah membuat narasi-narasi bohong dan fitnah. Selama dua bulan, perpolitikan menjadi gaduh dan tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani dari seorang pejabat negara. “Gerombolan Moeldoko mempertontonkan perilaku yang tidak mentaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” sindirnya.

Kedua, upaya mereka meminta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kemenkumham menghabiskan energi dan waktu yang sia-sia. Sebab, sejak awal KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuaidengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan negara.

“KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya, membantu presiden. Malah sibuk dengan ambisi pribadi,” ujar Herzaky.

Dikatakan, yang fatal dari gerombolan Moeldoko ini, sehingga harus minta maaf kepada presiden, karena bolak-balik membawa-bawa nama presiden dalam berbagai kesempatan. Malah, mencoba membenturkan presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. “Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat,” ucapnya.

Sejak awal pun, lanjut Herzaky, Partai Demokrat sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan presiden dalam gerakan yang menimpa Demokrat. Justru, yang disampaikan elite Partai Demokrat adalah adanya usaha mencatut nama presiden. “Jadi, gerombolan Moeldoko lah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan kami,” tuntasnya. [REN]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .