Bicara Demokrat Saat Nanam Pohon Yasonna Kasih Lampu Ke Kanan, Juga Ke Kiri .

Menangani konflik Partai Demokrat yang tak gampang dan penuh tekanan, sejauh ini, Yasonna Laoly masih belum menunjukkan keberpihakan. Menteri Hukum dan HAM itu, masih memberikan proporsi yang seimbang untuk kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun kubu Moeldoko. Ibarat naik kendaraan, Yasonna kasih lampu ke kanan, juga ke kiri.

Setelah Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Sumatera Utara menyerahkan berkas kepengurusan, konflik Partai Demokrat kini ada di meja Yasonna. Politisi PDIP ini cukup irit bicara kalau ditanya soal konflik Demokrat.

Kemarin, Yasonna kembali menyinggung masalah Demokrat usai mengikuti kegiatan tanam pohon di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta. Dalam acara itu, Yasonna terlihat santai dengan penampilan gaya koboi. Masker dan kaos yang dipakainya berwarna senada, yakni merah. Sementara topi koboinya berwarna hitam sewarna dengan celana taktikalnya. Kombinasi warnanya, PDIP banget: merah-hitam.

Ada 2 jenis pohon yang ia tanam. Yakni Tabebuya dan Baobab. Dengan tangannya sendiri, ia menimbun lubang tanam dengan sekop. Lalu disirami mengunakan gayung warna merah.

Meskipun lagi di acara PDIP, status Yasonna sebagai Menkumham tak bisa ditanggalkan. Ia tetap diberondong pertanyaan soal prahara Demokrat yang kini sudah sampai di kementeriannya.

Dari penjelasannya, kemudian diketahui bahwa berkas yang dikirimkan kubu Moeldoko belum cukup. Pada Jumat (19/3) lalu, pihaknya sudah menyurati agar kekurangan dokumen itu segera dilengkapi. Ia memperkirakan, hari ini (22/3) atau besok kekurangan dokumen itu akan dikirim.

Tapi, Yasonna enggan menyebutkan berkas apalagi yang kurang itu. “Ya ga usah disampaikan kepada kalian,” ucapnya.

Kendati demikian, politisi kelahiran Tapanuli Tengah itu memberi clue. Setidaknya ada 2 syarat yang disebut. Pertama, dokumen keikutsertaan 2/3 DPD dan 1/2 DPC, yang selama ini menjadi senjata kubu AHY menyerang kubu Moeldoko.

Lalu, kedua adalah dokumen izin dari Majelis Tinggi. Nah, soal ini kerap jadi amunisi kubu Moeldoko menyerang kubu AHY. Karena salah satu poin yang dipersyaratkan oleh AD/ART Partai Demokrat itu, kata Yasonna, masih bisa diperdebatkan. Pernyataan ini seakan memberi ruang bagi argumentasi kubu KLB selama ini. “Izin majelis tinggi, itu debatable lah. Tapi yang substansi tadi kita cek,” tandasnya.

Pernyataan Yasonna itu disambut antusias oleh Max Sopacua, politisi Demokrat dari kubu KLB. Menurutnya, pernyataan Yasonna soal izin Majelis Tinggi yang masih debatable, memang benar.

“Menteri bilang debatabel itu sudah tepat. Cara kuno sebenarnya itu (izin majelis tinggi). Cara membatasi orang dengan halus lah,” kata Max dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut Max, KLB yang mensyaratkan izin Majelis Tinggi mengamputasi hak anggota partai di dalam kongres sebagai kekuasaan tertinggi. Jika hitung-hitungan jumlah suara, Majelis Tinggi masih kalah jauh dengan DPD dan DPC. “Kok harus izin lagi ke majelis. Kompeni namanya itu,” sindirnya.

Ternyata, pernyataan Yasonna juga disambut positif Demokrat dari kubu AHY. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai Yasonna berusaha menjalankan tugasnya sesuai koridor dan aturan yang berlaku. Tidak berat sebelah.

“Kalau saya melihat beliau berusaha bersikap lugas saja,” kata Herzaky kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. “Justru Menkumham menunjukkan ketegasan bahwa berkas yang diajukan KLB abal-abal kurang lengkap,” sindirnya. [SAR]

]]> .
Menangani konflik Partai Demokrat yang tak gampang dan penuh tekanan, sejauh ini, Yasonna Laoly masih belum menunjukkan keberpihakan. Menteri Hukum dan HAM itu, masih memberikan proporsi yang seimbang untuk kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun kubu Moeldoko. Ibarat naik kendaraan, Yasonna kasih lampu ke kanan, juga ke kiri.

Setelah Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Sumatera Utara menyerahkan berkas kepengurusan, konflik Partai Demokrat kini ada di meja Yasonna. Politisi PDIP ini cukup irit bicara kalau ditanya soal konflik Demokrat.

Kemarin, Yasonna kembali menyinggung masalah Demokrat usai mengikuti kegiatan tanam pohon di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta. Dalam acara itu, Yasonna terlihat santai dengan penampilan gaya koboi. Masker dan kaos yang dipakainya berwarna senada, yakni merah. Sementara topi koboinya berwarna hitam sewarna dengan celana taktikalnya. Kombinasi warnanya, PDIP banget: merah-hitam.

Ada 2 jenis pohon yang ia tanam. Yakni Tabebuya dan Baobab. Dengan tangannya sendiri, ia menimbun lubang tanam dengan sekop. Lalu disirami mengunakan gayung warna merah.

Meskipun lagi di acara PDIP, status Yasonna sebagai Menkumham tak bisa ditanggalkan. Ia tetap diberondong pertanyaan soal prahara Demokrat yang kini sudah sampai di kementeriannya.

Dari penjelasannya, kemudian diketahui bahwa berkas yang dikirimkan kubu Moeldoko belum cukup. Pada Jumat (19/3) lalu, pihaknya sudah menyurati agar kekurangan dokumen itu segera dilengkapi. Ia memperkirakan, hari ini (22/3) atau besok kekurangan dokumen itu akan dikirim.

Tapi, Yasonna enggan menyebutkan berkas apalagi yang kurang itu. “Ya ga usah disampaikan kepada kalian,” ucapnya.

Kendati demikian, politisi kelahiran Tapanuli Tengah itu memberi clue. Setidaknya ada 2 syarat yang disebut. Pertama, dokumen keikutsertaan 2/3 DPD dan 1/2 DPC, yang selama ini menjadi senjata kubu AHY menyerang kubu Moeldoko.

Lalu, kedua adalah dokumen izin dari Majelis Tinggi. Nah, soal ini kerap jadi amunisi kubu Moeldoko menyerang kubu AHY. Karena salah satu poin yang dipersyaratkan oleh AD/ART Partai Demokrat itu, kata Yasonna, masih bisa diperdebatkan. Pernyataan ini seakan memberi ruang bagi argumentasi kubu KLB selama ini. “Izin majelis tinggi, itu debatable lah. Tapi yang substansi tadi kita cek,” tandasnya.

Pernyataan Yasonna itu disambut antusias oleh Max Sopacua, politisi Demokrat dari kubu KLB. Menurutnya, pernyataan Yasonna soal izin Majelis Tinggi yang masih debatable, memang benar.

“Menteri bilang debatabel itu sudah tepat. Cara kuno sebenarnya itu (izin majelis tinggi). Cara membatasi orang dengan halus lah,” kata Max dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut Max, KLB yang mensyaratkan izin Majelis Tinggi mengamputasi hak anggota partai di dalam kongres sebagai kekuasaan tertinggi. Jika hitung-hitungan jumlah suara, Majelis Tinggi masih kalah jauh dengan DPD dan DPC. “Kok harus izin lagi ke majelis. Kompeni namanya itu,” sindirnya.

Ternyata, pernyataan Yasonna juga disambut positif Demokrat dari kubu AHY. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai Yasonna berusaha menjalankan tugasnya sesuai koridor dan aturan yang berlaku. Tidak berat sebelah.

“Kalau saya melihat beliau berusaha bersikap lugas saja,” kata Herzaky kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. “Justru Menkumham menunjukkan ketegasan bahwa berkas yang diajukan KLB abal-abal kurang lengkap,” sindirnya. [SAR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .