Biaya Vaksinasi Gotong Royong Harus Full Dari Kocek Perusahaan, Karyawan Tak Boleh Dipungut Biaya

Perusahaan tidak boleh memungut biaya apa pun kepada karyawan/karyawati beserta keluarganya, yang menjadi peserta program Vaksinasi Gotong Royong. Pendanaannya, murni dibebankan kepada perusahaan.

Hal ini ditegaskan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual tentang Permenkes Vaksinasi Gotong Royong, yang ditayangkan kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Jumat (26/2).

“Seluruh penerima vaksin Gotong Royong tidak dipungut biaya apa pun. Tidak perlu ada pembayaran. Gratis dari perusahaan. Dalam program ini, perusahaan harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati beserta keluarga yang masuk dalam program Vaksinasi Gotong Royong ke Kementerian Kesehatan,” terang Nadia.

Seperti halnya vaksinasi gratis yang digulirkan pemerintah, vaksin yang digunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong juga harus mendapatkan izin penggunaan darurat/emergency of authorization (EUA) atau Nomor Izin Edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendistribusiannya akan dilaksanakan oleh Bio Farma, melalui fasilitas kesehatan (faskes) milik swasta, bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha pelaksana Vaksinasi Gotong Royong. Jumlah vaksin yang didistribusikan, harus sesuai dengan yang diminta oleh badan hukum atau badan usaha.

Nadia juga menegaskan, besaran tarif maksimal vaksin yang digunakan dalam program ini, tidak boleh ketentuan Kemenkes.

Setiap orang yang telah disuntik dalam program Vaksinasi Gotong Royong, juga akan memperoleh kartu vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik.

“Untuk penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), juga tidak akan beda dengan penanganan KIPI program pemerintah. Sama,” papar Nadia.

Aturan lengkap Vaksinasi Gotong Royong tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.10 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, yang diterbitkan pada Rabu (24/2).

Lantas, kapan program Vaksinasi Gotong Royong akan digulirkan? “Program ini akan jalan, kalau vaksin-nya sudah ada. Hal itu menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma,” ujar Nadia,

“Tanggal penerbitan aturan, bukan berarti tanggal dimulainya pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong. Pelaksanaannya, masih membutuhkan waktu terkait persiapan-persiapan yang harus dilakukan secara matang,” pungkasnya. [HES]

]]> Perusahaan tidak boleh memungut biaya apa pun kepada karyawan/karyawati beserta keluarganya, yang menjadi peserta program Vaksinasi Gotong Royong. Pendanaannya, murni dibebankan kepada perusahaan.

Hal ini ditegaskan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual tentang Permenkes Vaksinasi Gotong Royong, yang ditayangkan kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Jumat (26/2).

“Seluruh penerima vaksin Gotong Royong tidak dipungut biaya apa pun. Tidak perlu ada pembayaran. Gratis dari perusahaan. Dalam program ini, perusahaan harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati beserta keluarga yang masuk dalam program Vaksinasi Gotong Royong ke Kementerian Kesehatan,” terang Nadia.

Seperti halnya vaksinasi gratis yang digulirkan pemerintah, vaksin yang digunakan dalam Vaksinasi Gotong Royong juga harus mendapatkan izin penggunaan darurat/emergency of authorization (EUA) atau Nomor Izin Edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendistribusiannya akan dilaksanakan oleh Bio Farma, melalui fasilitas kesehatan (faskes) milik swasta, bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha pelaksana Vaksinasi Gotong Royong. Jumlah vaksin yang didistribusikan, harus sesuai dengan yang diminta oleh badan hukum atau badan usaha.

Nadia juga menegaskan, besaran tarif maksimal vaksin yang digunakan dalam program ini, tidak boleh ketentuan Kemenkes.

Setiap orang yang telah disuntik dalam program Vaksinasi Gotong Royong, juga akan memperoleh kartu vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik.

“Untuk penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), juga tidak akan beda dengan penanganan KIPI program pemerintah. Sama,” papar Nadia.

Aturan lengkap Vaksinasi Gotong Royong tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.10 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, yang diterbitkan pada Rabu (24/2).

Lantas, kapan program Vaksinasi Gotong Royong akan digulirkan? “Program ini akan jalan, kalau vaksin-nya sudah ada. Hal itu menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma,” ujar Nadia,

“Tanggal penerbitan aturan, bukan berarti tanggal dimulainya pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong. Pelaksanaannya, masih membutuhkan waktu terkait persiapan-persiapan yang harus dilakukan secara matang,” pungkasnya. [HES]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories