Biaya Bengkak, Jokowi Restui Proyek Kereta Cepat Pakai APBN

Presiden Jokowi akhirnya merestui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak dari rencana awal. 

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Aturan baru ini diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021 untuk menggantikan Perpres 107 Tahun 2015. Salah satu yang diubah Jokowi adalah Pasal 4 soal pendanaan.

Bunyi pasal tersebut adalah pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal

Padahal, di Perpres sebelumnya: Perpres 107 tahun 2015 menegaskan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

Untuk diketahui, biaya proyek kereta cepat membengkak hingga Rp 27 triliun menjadi Rp 113 triliun.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan rencana kucuran dana APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tak sesuai dengan janji pemerintah.

Ia bilang, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, selalu menyebut kalau pendanaan proyek kereta cepat tidak akan sampai menggunakan dana uang rakyat. Pemerintah selama ini mengklaim, proyek ini bisa didanai murni lewat business to business.

Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan, pembengkakan harga yang terjadi dalam proyek kereta cepat merupakan hal yang wajar. Pembengkakan terjadi karena beberapa hal seperti perubahan desain dan harga tanah.

“Hampir semua negara mengalami hal yang sama apalagi untuk yang pertama kali. Pasti ada perubahan-perubahan desain yang membuat pembengkakan biaya,” kata Arya.

Arya menambahkan, pembengkakan harga juga terjadi karena keterlambatan proyek akibat pandemi Covid-19. Para pemegang saham kereta cepat bisnisnya terganggu oleh pandemi. [MEN]

]]> Presiden Jokowi akhirnya merestui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak dari rencana awal. 

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Aturan baru ini diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021 untuk menggantikan Perpres 107 Tahun 2015. Salah satu yang diubah Jokowi adalah Pasal 4 soal pendanaan.

Bunyi pasal tersebut adalah pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal

Padahal, di Perpres sebelumnya: Perpres 107 tahun 2015 menegaskan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

Untuk diketahui, biaya proyek kereta cepat membengkak hingga Rp 27 triliun menjadi Rp 113 triliun.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan rencana kucuran dana APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tak sesuai dengan janji pemerintah.

Ia bilang, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, selalu menyebut kalau pendanaan proyek kereta cepat tidak akan sampai menggunakan dana uang rakyat. Pemerintah selama ini mengklaim, proyek ini bisa didanai murni lewat business to business.

Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan, pembengkakan harga yang terjadi dalam proyek kereta cepat merupakan hal yang wajar. Pembengkakan terjadi karena beberapa hal seperti perubahan desain dan harga tanah.

“Hampir semua negara mengalami hal yang sama apalagi untuk yang pertama kali. Pasti ada perubahan-perubahan desain yang membuat pembengkakan biaya,” kata Arya.

Arya menambahkan, pembengkakan harga juga terjadi karena keterlambatan proyek akibat pandemi Covid-19. Para pemegang saham kereta cepat bisnisnya terganggu oleh pandemi. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories