Besok Temui Menko Polhukam Ketua DPR Aceh Pertanyakan Hingga Kapan Pilkada Ditunda

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, mengenai tahapan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 di provinsi berjuluk Serambi Makkah itu. DPR Aceh masih pertanyakan, sampai kapan Pilkada 2020 akan ditunda.

Perlu diketahui, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada akan dimulai 1 April 2021. Ini sesuai pedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengamanatkan, agar Pilkada berlangsung lima tahun sekali.

Tapi, kemudian KIP Aceh menunda tahapan Pilkada secara otomatis melalui rapat plenosampai ada keputusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Hal ini karena tidak tercapainya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh.

Salinan keputusan KIP Aceh sudah disampaikan ke Pimpinan DPRA untuk diteruskan ke Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengesahkan penundaan itu sampai ada keputusan lain.

Atas penundaan ini, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin langsung menyoroti. Bahkan, Dahlan berencana menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD besok (Selasa, 20 April 2021).

Pertemuan dengan Mahfud ini dalam rangka mengadvokasi Pilkada Aceh 2022 yang kini tahapannya dihentikan.

Selain bertemu Mahfud, Dahlan mengaku, sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Presiden, Joko Widodo. “Dengan Presiden belum ada jadwal, tapi sudah diagendakan,” akunya, kemarin.

Pertemuan itu dilakukan setelah KIP Aceh memutuskan menunda tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Aceh 2022. Politikus Partai Aceh ini menilai, keputusan KIP Aceh menunda tahapan Pilkada adalah sebuah sikap bijak.

“Langkah KIP menunda tahapan, program, dan jadwal Pilkada, itu langkah bijak, biar ada kepastian. Cuma yang jadi pertanyaan, sampai kapan ditunda?” tanyanya.

 

Dahlan mengaku, sudah menerima surat keputusan KIP Aceh terkait penundaan tahapan, program, dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022. Menurutnya, surat itu tidak akan memberikan konsekuensi apapun terhadap nasib Pilkada Aceh.

Sebenarnya, papar Dahlan, hal itu menjadi ranah Pemerintah Aceh untuk memastikan, agar ada kepastian politik dan hukum terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.

Dia belum melihat ada langkah-langkah konkrit dan serius dari Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi hal ini. Baik dalam konteks sangat teknis menyangkut kodifikasi nomenklatur penganggaran Pilkada 2022, maupun terkait kepastian politik.

Dahlan mengungkapkan, kondisi yang terjadi saat ini terkesan,seakan-akan Pilkada ini hanya keinginan pihak-pihak tertentu saja di Aceh, terutama DPRA.

Padahal, lanjut Dahlan, DPRA sebagai representasi politik rakyat Aceh ingin mengawal dan memastikan ketentuan dan norma yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) terus berjalan.

Sementara Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus tetap mendesak Pemerintah Aceh segera mengalokasikan anggaran Pilkada 2020 yang sempat disepakati bersama.

Meskipun tahapan ditunda, namun Pilkada Aceh 2022 tetap dilanjutkan sesuai perintah UUPA. “Tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh tidak menganggarkan tahapan Pilkada,” tegasnya.

Namun hingga saat ini, belum ada kepastian waktu penundaan Pilkada, sebelum adanya keputusan Gubernur Aceh melalui penandatanganan NPHA. [EDY]

]]> Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, mengenai tahapan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 di provinsi berjuluk Serambi Makkah itu. DPR Aceh masih pertanyakan, sampai kapan Pilkada 2020 akan ditunda.

Perlu diketahui, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada akan dimulai 1 April 2021. Ini sesuai pedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengamanatkan, agar Pilkada berlangsung lima tahun sekali.

Tapi, kemudian KIP Aceh menunda tahapan Pilkada secara otomatis melalui rapat plenosampai ada keputusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Hal ini karena tidak tercapainya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh.

Salinan keputusan KIP Aceh sudah disampaikan ke Pimpinan DPRA untuk diteruskan ke Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengesahkan penundaan itu sampai ada keputusan lain.

Atas penundaan ini, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin langsung menyoroti. Bahkan, Dahlan berencana menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD besok (Selasa, 20 April 2021).

Pertemuan dengan Mahfud ini dalam rangka mengadvokasi Pilkada Aceh 2022 yang kini tahapannya dihentikan.

Selain bertemu Mahfud, Dahlan mengaku, sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Presiden, Joko Widodo. “Dengan Presiden belum ada jadwal, tapi sudah diagendakan,” akunya, kemarin.

Pertemuan itu dilakukan setelah KIP Aceh memutuskan menunda tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Aceh 2022. Politikus Partai Aceh ini menilai, keputusan KIP Aceh menunda tahapan Pilkada adalah sebuah sikap bijak.

“Langkah KIP menunda tahapan, program, dan jadwal Pilkada, itu langkah bijak, biar ada kepastian. Cuma yang jadi pertanyaan, sampai kapan ditunda?” tanyanya.

 

Dahlan mengaku, sudah menerima surat keputusan KIP Aceh terkait penundaan tahapan, program, dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022. Menurutnya, surat itu tidak akan memberikan konsekuensi apapun terhadap nasib Pilkada Aceh.

Sebenarnya, papar Dahlan, hal itu menjadi ranah Pemerintah Aceh untuk memastikan, agar ada kepastian politik dan hukum terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.

Dia belum melihat ada langkah-langkah konkrit dan serius dari Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi hal ini. Baik dalam konteks sangat teknis menyangkut kodifikasi nomenklatur penganggaran Pilkada 2022, maupun terkait kepastian politik.

Dahlan mengungkapkan, kondisi yang terjadi saat ini terkesan,seakan-akan Pilkada ini hanya keinginan pihak-pihak tertentu saja di Aceh, terutama DPRA.

Padahal, lanjut Dahlan, DPRA sebagai representasi politik rakyat Aceh ingin mengawal dan memastikan ketentuan dan norma yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) terus berjalan.

Sementara Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus tetap mendesak Pemerintah Aceh segera mengalokasikan anggaran Pilkada 2020 yang sempat disepakati bersama.

Meskipun tahapan ditunda, namun Pilkada Aceh 2022 tetap dilanjutkan sesuai perintah UUPA. “Tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh tidak menganggarkan tahapan Pilkada,” tegasnya.

Namun hingga saat ini, belum ada kepastian waktu penundaan Pilkada, sebelum adanya keputusan Gubernur Aceh melalui penandatanganan NPHA. [EDY]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories