Beras Impor, Garam Impor, Negara Tekor, Petani Tekor

Menyambut puasa yang tinggal sebulan lagi, pemerintah gulirkan isu yang sensitif buat rakyat, yakni soal impor. Rencananya, pemerintah akan melakukan impor beras dan impor garam. Agar negara tidak malah tekor, pemerintah diminta membatalkan kebijakan tersebut. Apalagi kalau dampak impor ini, malah bikin petani jadi tekor.

Kebijakan impor garam sudah diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, kemarin. Menurutnya, keputusan itu diambil melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, beberapa waktu lalu.

Saat ini, kata Trenggono, pemerintah masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia. Ketika ada kekurangan pasokan, pemerintah bakal menutupnya dengan impor.

“Nanti, misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa diimpor, kami menunggu itu. Karena itu sudah masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya.

Sementara untuk impor beras, kabar ini sudah disampaikan Menteri Pedagangan Muhammad Lutfi awal bulan ini, (4/3). Menurut Lutfi, pemerintah berencana mengimpor beras sekitar 1 juta ton di awal tahun 2021.

Jumlah itu dialokasikan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.

Meskipun rencana itu belum final, penolakan terhadap kebijakan impor beras dan garam sudah disuarakan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan di Gedung DPR, kemarin (15/3), Komisi IV DPR menolak kebijakan impor beras sebesar satu juta ton, dan meminta pemerintah melalui Perum Bulog untuk memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021.

“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi satu juta ton beras oleh Perum Bulog,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin membacakan kesimpulan rapat.

Lagipula, kata Hasan, impor beras 1 juta ton merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada petani. Karena kebijakan ini dibuat di saat petani sedang menyambut masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyampaikan, saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Rinciannya, 859.877 ton merupakan stok CBP, dan 23.708 ton stok beras komersial.

Stok tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penjualan, Program KPSA, dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Bahkan, dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Budi Waseso mengungkapkan, terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.

Budi Waseso menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.

Bulog mengaku kesulitan untuk menyalurkan beras sisa ekspor tahun 2018 sebanyak 275.811 ton dengan sebagian di antaranya telah mengalami turun mutu. “Kami sudah lapor ke presiden saat itu, beras impor kami saat Maret tahun lalu (stoknya) 900 ribu ton sisa dari 1,7 juta ton, sekian juta ton beras impor, jadi sudah menahun kondisinya,” kata Buwas.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Hermanto Siregar meminta pemerintah membatalkan rencana impor tersebut. Apalagi tahun ini sudah masuk panen raya yang akan mencapai puncaknya pada bulan April, sehingga waktunya dirasa tidak tepat. Selain itu, kondisi panen padi juga terlihat baik.

“Sekarang ini kan musim panen, artinya stok akan bertambah lagi, jadi memang timing-nya tidak tepat,” kata Hermanto, kemarin.

Begitu rencana impor ini diumumkan, Hermanto melihat dampaknya sudah langsung dirasakan oleh para petani, apalagi bila nantinya impor ini jadi dilakukan. Harga gabah kering panen maupun kering giling sudah anjlok. “Jadi petani itu bisa dibilang sangat tidak happy. Ini harus diperhatikan pemerintah, jadi sebaiknya dibatalkan dan diumumkan supaya harga terkoreksi ke atas,” kata Hermanto.

Begitu pun soal impor garam, banyak penolakan juga disuarakan. Anggota Komisi IV DPR, Ema Umiyyatul Chusnah mengeritik rencana pemerintah mengimpor garam. Menurutnya, rencana itu merupakan bentuk nyata dari kegagalan pemerintah dalam meningkatkan potensi garam nasional.

Politisi PPP itu mengingatkan, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, kelebihan itu tidak mampu dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan garam di dalam negeri dan memilih mengimpor garam ke negara-negara dengan garis pantai yang jauh lebih pendek dari negeri ini.

Seharusnya, kata Ema, kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bekerja sama dengan kementerian lain seperti Kementerian BUMN memaksimalkan perusahaan pelat merah di bidang pangan, untuk meningkatkan produksi garam.

Namun, ia menilai saat ini pihak-pihak tersebut terkesan tidak ada koordinasi. Imbasnya, potensi Indonesia untuk mencukupi kebutuhan garam sendiri tidak terlaksana. Berdasarkan catatannya, Ema menyebut, pada 2019 dan 2020 pemerintah mengimpor 2,75 juta ton dan 2,92 juta ton garam. “Dan jumlah ini nampaknya tidak akan jauh berbeda pada tahun ini,” katanya, kemarin.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini impor beras belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi Covid-19. Apalagi, rencana impor beras dilakukan karena menjelang musim panen. Kemudian, kebijakan itu diusulkan dengan penyediaan data yang kurang valid.

Namun begitu, kata Enny, impor pangan itu bukan sesuatu yang haram. Dalam Undang-Undang Pangan diperbolehkan. “Tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup,” katanya.

Di dunia maya, kritik terhadap impor beras dan impor garam disuarakan nyaring oleh warganet. “Beras impor, Garam impor. Padahal janjinya gak impor-impor,” sindir akun @Mimi_hokyah. “Bisa-bisanya negara kepulauan terbesar impor garam,” timpal akun @dimanakiw.

“Petani selalu paling yang dirugikan, di saat harga pupuk yang tidak bersahabat ditambah lagi banyak penyakit dan upah kerja juga naik, giliran petani panen harga hancur gara-gara kebijakan impor. Makanya pemuda sekarang malas jadi petani, soalnya dipastikan rugi,”cuit akun @Mbentoro13Didik. “Pak @jokowi koordinasi menteri bapak kurang baik. Bulog teriak2 pak. Kenapa masih impor beras,” ujar akun @kurniawan8815. [QAR]

]]> Menyambut puasa yang tinggal sebulan lagi, pemerintah gulirkan isu yang sensitif buat rakyat, yakni soal impor. Rencananya, pemerintah akan melakukan impor beras dan impor garam. Agar negara tidak malah tekor, pemerintah diminta membatalkan kebijakan tersebut. Apalagi kalau dampak impor ini, malah bikin petani jadi tekor.

Kebijakan impor garam sudah diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, kemarin. Menurutnya, keputusan itu diambil melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, beberapa waktu lalu.

Saat ini, kata Trenggono, pemerintah masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia. Ketika ada kekurangan pasokan, pemerintah bakal menutupnya dengan impor.

“Nanti, misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa diimpor, kami menunggu itu. Karena itu sudah masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya.

Sementara untuk impor beras, kabar ini sudah disampaikan Menteri Pedagangan Muhammad Lutfi awal bulan ini, (4/3). Menurut Lutfi, pemerintah berencana mengimpor beras sekitar 1 juta ton di awal tahun 2021.

Jumlah itu dialokasikan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.

Meskipun rencana itu belum final, penolakan terhadap kebijakan impor beras dan garam sudah disuarakan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan di Gedung DPR, kemarin (15/3), Komisi IV DPR menolak kebijakan impor beras sebesar satu juta ton, dan meminta pemerintah melalui Perum Bulog untuk memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021.

“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi satu juta ton beras oleh Perum Bulog,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin membacakan kesimpulan rapat.

Lagipula, kata Hasan, impor beras 1 juta ton merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada petani. Karena kebijakan ini dibuat di saat petani sedang menyambut masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyampaikan, saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Rinciannya, 859.877 ton merupakan stok CBP, dan 23.708 ton stok beras komersial.

Stok tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penjualan, Program KPSA, dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Bahkan, dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Budi Waseso mengungkapkan, terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.

Budi Waseso menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.

Bulog mengaku kesulitan untuk menyalurkan beras sisa ekspor tahun 2018 sebanyak 275.811 ton dengan sebagian di antaranya telah mengalami turun mutu. “Kami sudah lapor ke presiden saat itu, beras impor kami saat Maret tahun lalu (stoknya) 900 ribu ton sisa dari 1,7 juta ton, sekian juta ton beras impor, jadi sudah menahun kondisinya,” kata Buwas.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Hermanto Siregar meminta pemerintah membatalkan rencana impor tersebut. Apalagi tahun ini sudah masuk panen raya yang akan mencapai puncaknya pada bulan April, sehingga waktunya dirasa tidak tepat. Selain itu, kondisi panen padi juga terlihat baik.

“Sekarang ini kan musim panen, artinya stok akan bertambah lagi, jadi memang timing-nya tidak tepat,” kata Hermanto, kemarin.

Begitu rencana impor ini diumumkan, Hermanto melihat dampaknya sudah langsung dirasakan oleh para petani, apalagi bila nantinya impor ini jadi dilakukan. Harga gabah kering panen maupun kering giling sudah anjlok. “Jadi petani itu bisa dibilang sangat tidak happy. Ini harus diperhatikan pemerintah, jadi sebaiknya dibatalkan dan diumumkan supaya harga terkoreksi ke atas,” kata Hermanto.

Begitu pun soal impor garam, banyak penolakan juga disuarakan. Anggota Komisi IV DPR, Ema Umiyyatul Chusnah mengeritik rencana pemerintah mengimpor garam. Menurutnya, rencana itu merupakan bentuk nyata dari kegagalan pemerintah dalam meningkatkan potensi garam nasional.

Politisi PPP itu mengingatkan, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, kelebihan itu tidak mampu dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan garam di dalam negeri dan memilih mengimpor garam ke negara-negara dengan garis pantai yang jauh lebih pendek dari negeri ini.

Seharusnya, kata Ema, kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bekerja sama dengan kementerian lain seperti Kementerian BUMN memaksimalkan perusahaan pelat merah di bidang pangan, untuk meningkatkan produksi garam.

Namun, ia menilai saat ini pihak-pihak tersebut terkesan tidak ada koordinasi. Imbasnya, potensi Indonesia untuk mencukupi kebutuhan garam sendiri tidak terlaksana. Berdasarkan catatannya, Ema menyebut, pada 2019 dan 2020 pemerintah mengimpor 2,75 juta ton dan 2,92 juta ton garam. “Dan jumlah ini nampaknya tidak akan jauh berbeda pada tahun ini,” katanya, kemarin.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, saat ini impor beras belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi Covid-19. Apalagi, rencana impor beras dilakukan karena menjelang musim panen. Kemudian, kebijakan itu diusulkan dengan penyediaan data yang kurang valid.

Namun begitu, kata Enny, impor pangan itu bukan sesuatu yang haram. Dalam Undang-Undang Pangan diperbolehkan. “Tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup,” katanya.

Di dunia maya, kritik terhadap impor beras dan impor garam disuarakan nyaring oleh warganet. “Beras impor, Garam impor. Padahal janjinya gak impor-impor,” sindir akun @Mimi_hokyah. “Bisa-bisanya negara kepulauan terbesar impor garam,” timpal akun @dimanakiw.

“Petani selalu paling yang dirugikan, di saat harga pupuk yang tidak bersahabat ditambah lagi banyak penyakit dan upah kerja juga naik, giliran petani panen harga hancur gara-gara kebijakan impor. Makanya pemuda sekarang malas jadi petani, soalnya dipastikan rugi,”cuit akun @Mbentoro13Didik. “Pak @jokowi koordinasi menteri bapak kurang baik. Bulog teriak2 pak. Kenapa masih impor beras,” ujar akun @kurniawan8815. [QAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .