Belum Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat, KPK Ajukan Kasasi Vonis 5 Tahun Aa Umbara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi atas vonis Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna. Aa Umbara sebelumnya divonis 5 tahun penjara di kasus pengadaan barang bantuan sosial (bansos) Covid-19.

“Untuk tetap mempertahankan isi surat tuntutan dari Tim Jaksa, maka pada Jumat (11/2) Tim Jaksa melalui Kepaniteraan Pidana Khusus pada Pengadilan Tipikor Bandung telah menyerahkan memori kasasi,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (24/1).

Salah satu alasannya, dalam isi amar pertimbangan putusan disebutkan adanya uraian memori banding. Tapi setelah dianalisa oleh Tim Jaksa hal tersebut bukanlah isi memori banding dari Tim Jaksa.

“Tidak adanya sinkronisasi dalam putusan banding, di mana isi pertimbangan putusan banding menyatakan dapat dijatuhi pidana tambahan terkait pencabutan hak politik. Namun dalam amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik,” bebernya.

Demikian pula untuk amar pidana badan dan denda juga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. “KPK berharap, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung akan mengabulkan seluruh permohonan kasasi Tim Jaksa dimaksud,” harap Ali.

 

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menguatkan vonis 5 tahun bagi Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara. Dia divonis atas perkara pengadaan barang bantuan sosial Covid-19.

Putusan di tingkat banding dibacakan oleh majelis hakim PT Bandung yang diketuai oleh Sirjohan dan dua anggota hakim pada Kamis (13/1). Dalam putusannya, hakim menyatakan Aa Umbara bersalah sebagaimana hasil sidang di Pengadilan Tipikor Bandung. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi atas vonis Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna. Aa Umbara sebelumnya divonis 5 tahun penjara di kasus pengadaan barang bantuan sosial (bansos) Covid-19.

“Untuk tetap mempertahankan isi surat tuntutan dari Tim Jaksa, maka pada Jumat (11/2) Tim Jaksa melalui Kepaniteraan Pidana Khusus pada Pengadilan Tipikor Bandung telah menyerahkan memori kasasi,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (24/1).

Salah satu alasannya, dalam isi amar pertimbangan putusan disebutkan adanya uraian memori banding. Tapi setelah dianalisa oleh Tim Jaksa hal tersebut bukanlah isi memori banding dari Tim Jaksa.

“Tidak adanya sinkronisasi dalam putusan banding, di mana isi pertimbangan putusan banding menyatakan dapat dijatuhi pidana tambahan terkait pencabutan hak politik. Namun dalam amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik,” bebernya.

Demikian pula untuk amar pidana badan dan denda juga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. “KPK berharap, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung akan mengabulkan seluruh permohonan kasasi Tim Jaksa dimaksud,” harap Ali.

 

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menguatkan vonis 5 tahun bagi Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara. Dia divonis atas perkara pengadaan barang bantuan sosial Covid-19.

Putusan di tingkat banding dibacakan oleh majelis hakim PT Bandung yang diketuai oleh Sirjohan dan dua anggota hakim pada Kamis (13/1). Dalam putusannya, hakim menyatakan Aa Umbara bersalah sebagaimana hasil sidang di Pengadilan Tipikor Bandung. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories