Beli Vaksin Pemerintah Andalkan Penerimaan Pajak .

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, negara bertumpu kepada penerimaan pajak untuk membeli vaksin. Pemerintah merogoh kocek Rp 58 triliun untuk memvaksinasi 185 juta masyarakat demi menciptakan herd immunity.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyata­kan, pemerintah tidak memi­liki sumber pendanaan lain untuk membiayai vaksinasi Covid-19. Pajak, jadi tumpuan negara dalam membeli vaksin Covid-19.

Suahasil bilang, negara bu­tuh Rp 58 triliun untuk mem­beli vaksin Covid-19. Vaksin yang diberikan secara gratis, membuat negara harus menge­luarkan biaya sebesar itu.

“Uang pajak menjadi salah satu tumpuan untuk membeli vaksin dan melakukan vaksi­nasi itu, beli vaksin impor,” ujar Suahasil, kemarin.

Vaksinasi Covid-19 ini menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) klaster kesehatan. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun.

Bila dirinci, dana untuk klaster kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun, klaster perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, klaster UMKM Rp 186,81 triliun, klaster program prioritas Rp 125,06 triliun dan klaster insentif usaha Rp 53,86 triliun.

Suahasil juga menyatakan, pajak digunakan untuk mem­berikan relaksasi untuk dunia usaha. Hal ini dibutuhkan agar pengusaha dapat bertahan di masa pandemi Covid-19.

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memproyeksi, Indonesia bisa mencapai herd immunity alias kekebalan komunal sebesar 70 persen pada Maret 2022.

Suharso menjelaskan, proyeksi itu berasal dari jumlah peserta vaksin yang mencapai 181,5 juta orang. Rinciannya, terdiri dari tenaga kesehatan 1,4 juta, petugas publik 17,4 juta, lanjut usia alias lansia 21,5 juta, masyarakat rentan 63,9 juta, dan masyarakat lain 77,4 juta orang.

Menurutnya, bila Indonesia bisa menyelesaikan vaksinasi terhadap 70 juta atau 39 persen dari 181,5 juta saja pada Juli 2021, maka ini bisa mem­beri sumbangan pemulihan ke ekonomi nasional. Ramalannya, ekonomi bisa mencapai 4,8 persen, bila skenario ini tercapai pada tahun ini.

Tapi, kalau vaksinasi ke 70 juta orang baru tercapai pada September 2021, maka laju perekonomian kemungkinan cuma 4,2 persen pada tahun ini.

Kendati memperkirakan herd immunity bakal tercapai pada Maret 2022, Suharso meramal­kan, pandemi Covid-19 masih akan berlangsung tahun depan. Soalnya, penanganan pandemi covid-19 masih belum optimal sampai tahun ini.

“Kejadian Covid-19 masih mungkin terjadi di 2022. Pencapaian target kesehatan belum optimal,” jelasnya.

Penanganan pandemi yang belum optimal tercermin dari beberapa indikator. “Screening test, tracing dan tracking masih terbatas, sistem surveilans pe­nyakit belum terintegrasi dan belum real time, kapasitas pengujian di laboratorium lemah,” terang Suharso. [DIR]

]]> .
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, negara bertumpu kepada penerimaan pajak untuk membeli vaksin. Pemerintah merogoh kocek Rp 58 triliun untuk memvaksinasi 185 juta masyarakat demi menciptakan herd immunity.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyata­kan, pemerintah tidak memi­liki sumber pendanaan lain untuk membiayai vaksinasi Covid-19. Pajak, jadi tumpuan negara dalam membeli vaksin Covid-19.

Suahasil bilang, negara bu­tuh Rp 58 triliun untuk mem­beli vaksin Covid-19. Vaksin yang diberikan secara gratis, membuat negara harus menge­luarkan biaya sebesar itu.

“Uang pajak menjadi salah satu tumpuan untuk membeli vaksin dan melakukan vaksi­nasi itu, beli vaksin impor,” ujar Suahasil, kemarin.

Vaksinasi Covid-19 ini menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) klaster kesehatan. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun.

Bila dirinci, dana untuk klaster kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun, klaster perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, klaster UMKM Rp 186,81 triliun, klaster program prioritas Rp 125,06 triliun dan klaster insentif usaha Rp 53,86 triliun.

Suahasil juga menyatakan, pajak digunakan untuk mem­berikan relaksasi untuk dunia usaha. Hal ini dibutuhkan agar pengusaha dapat bertahan di masa pandemi Covid-19.

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memproyeksi, Indonesia bisa mencapai herd immunity alias kekebalan komunal sebesar 70 persen pada Maret 2022.

Suharso menjelaskan, proyeksi itu berasal dari jumlah peserta vaksin yang mencapai 181,5 juta orang. Rinciannya, terdiri dari tenaga kesehatan 1,4 juta, petugas publik 17,4 juta, lanjut usia alias lansia 21,5 juta, masyarakat rentan 63,9 juta, dan masyarakat lain 77,4 juta orang.

Menurutnya, bila Indonesia bisa menyelesaikan vaksinasi terhadap 70 juta atau 39 persen dari 181,5 juta saja pada Juli 2021, maka ini bisa mem­beri sumbangan pemulihan ke ekonomi nasional. Ramalannya, ekonomi bisa mencapai 4,8 persen, bila skenario ini tercapai pada tahun ini.

Tapi, kalau vaksinasi ke 70 juta orang baru tercapai pada September 2021, maka laju perekonomian kemungkinan cuma 4,2 persen pada tahun ini.

Kendati memperkirakan herd immunity bakal tercapai pada Maret 2022, Suharso meramal­kan, pandemi Covid-19 masih akan berlangsung tahun depan. Soalnya, penanganan pandemi covid-19 masih belum optimal sampai tahun ini.

“Kejadian Covid-19 masih mungkin terjadi di 2022. Pencapaian target kesehatan belum optimal,” jelasnya.

Penanganan pandemi yang belum optimal tercermin dari beberapa indikator. “Screening test, tracing dan tracking masih terbatas, sistem surveilans pe­nyakit belum terintegrasi dan belum real time, kapasitas pengujian di laboratorium lemah,” terang Suharso. [DIR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories