Belajar Dari Kasus Omnibus Law PKS Pede Golkan Revisi UU Pemilu

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Demi keselamatan demokrasi.

“Kami akan teriak dan terus berjuang untuk revisi UndangUndang Pemilu. Wajib hukumnya. Kalau tidak revisi, berbahaya,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada wartawan, usai diskusi bertema “Konsolidasi Demokrasi dan Hukum yang Berkeadilan” di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia memastikan, sikap kritis PKS itu akan terus mewarnai perpolitikan nasional, sampai akhirnya DPR dan pemerintah sepakat membahasnya, seperti yang terjadi pada UndangUndang Omnibus Law. Meski Undang-Undang Pemilu tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Dikatakan, Undang-Undang Omnibus Law awalnya tidak masuk Prolegnas. Tapi bisa menjadi Undang-Undang karena ada kesepakatan dengan pemerintah dan DPR.

Anggota Komisi II DPR ini juga meminta agar UndangUndang Pilkada masuk paket lengkap revisi Undang-Undang Pemilu. Sebab, dua regulasi itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Hal ini juga demi menyederhanakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Seandainya Undang-Undang Pilkada dilepas, akan membuat demokrasi rusak. Bisa dibayangkan ada ratusan daerah dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang bisa menjabat mencapai dua tahun atau lebih. “Pemerintah tidak punya hak menunjuk pemimpin selama dua tahun. Kalau cuma empat hingga enam bulan, itu boleh. Tapi kalau lebih, itu jelas merampas hak rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengatakan, Undang-Undang Pemilu penting dibahas, agar kasus di Pemilu 2019 terulang. Belajar dari 2019, ujarnya, Pemilu yang dilakukan dalam waktu bersamaan sangat menguras energi, biaya. Juga bisa memecah konsentrasi masyarakat, karena banyak yang harus dipilih. Meski mungkin Pemilu 2024 akan diagendakan beberapa kali.

Fraksi Partai Demokrat juga mengkritik pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021, sebagaimana hasil keputusan dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR, DPD, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Prof Yasonna Laoly pada Selasa (9/3).  [REN]

]]> Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah dan DPR merevisi Undang Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Demi keselamatan demokrasi.

“Kami akan teriak dan terus berjuang untuk revisi UndangUndang Pemilu. Wajib hukumnya. Kalau tidak revisi, berbahaya,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada wartawan, usai diskusi bertema “Konsolidasi Demokrasi dan Hukum yang Berkeadilan” di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia memastikan, sikap kritis PKS itu akan terus mewarnai perpolitikan nasional, sampai akhirnya DPR dan pemerintah sepakat membahasnya, seperti yang terjadi pada UndangUndang Omnibus Law. Meski Undang-Undang Pemilu tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Dikatakan, Undang-Undang Omnibus Law awalnya tidak masuk Prolegnas. Tapi bisa menjadi Undang-Undang karena ada kesepakatan dengan pemerintah dan DPR.

Anggota Komisi II DPR ini juga meminta agar UndangUndang Pilkada masuk paket lengkap revisi Undang-Undang Pemilu. Sebab, dua regulasi itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Hal ini juga demi menyederhanakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Seandainya Undang-Undang Pilkada dilepas, akan membuat demokrasi rusak. Bisa dibayangkan ada ratusan daerah dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang bisa menjabat mencapai dua tahun atau lebih. “Pemerintah tidak punya hak menunjuk pemimpin selama dua tahun. Kalau cuma empat hingga enam bulan, itu boleh. Tapi kalau lebih, itu jelas merampas hak rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengatakan, Undang-Undang Pemilu penting dibahas, agar kasus di Pemilu 2019 terulang. Belajar dari 2019, ujarnya, Pemilu yang dilakukan dalam waktu bersamaan sangat menguras energi, biaya. Juga bisa memecah konsentrasi masyarakat, karena banyak yang harus dipilih. Meski mungkin Pemilu 2024 akan diagendakan beberapa kali.

Fraksi Partai Demokrat juga mengkritik pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021, sebagaimana hasil keputusan dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR, DPD, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Prof Yasonna Laoly pada Selasa (9/3).  [REN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories