Bekali Praja Dengan Pengetahuan Ketenagakerjaan IPDN Dan ILO Teken Kerja Sama

Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak hanya mesti menguasai ilmu pemerintahan. Tapi, harus bisa meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Karena itu, para abdi negara juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ketenagakerjaan.

Yang tak paling penting lagi, praja IPDN yang bakal menjadi aparatur sipil negara (ASN) juga dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan dalam pemulihan kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu ditegaskan Rektor IPDN Hadi Prabowo dan Direktur International Labour Organization (ILO) Indonesia-Timor Leste Michiko Miyamoto, saat kedua pihak menandatangani kerjasama, di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, kemarin.

Hadi menyatakan, dalam kerjasama tersebut mengangkat isu-isu perburuhan atau ketenagakerjaan yang perlu ditangani saat ini dan masa datang.

‘Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, praja dan mahasiswa IPDN mengenai standar ketenagakerjaan internasional termasuk didalamnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di pemerintah pusat maupun daerah,” kata Hadi.

Peraih Bintang Jasa Nararya ini menjelaskan, ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati kedua pihak, yaitu program kuliah umum, terkait dengan perkembangan informasi dan kebijakan ketenagakerjaan yang perlu secara dini diketahui Praja IPDN.

Pelatihan mitigasi risiko ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari praja IPDN terkait dengan antisipasi dini keselamatan dan kesehatan kerja, serta risiko kerja di bidang ketenagakerjaan.

Selanjutnya, joint research ketenagakerjaan yang diharapkan dapat meneliti isu-isu aktual di bidang ketenagakerjaan, baik skala nasional maupun internasional, yang berimplikasi pada perkembangan ekonomi, penyelenggaraan seminar dan workshop, diharapkan dapat membahas isu-isu aktual di bidang ketenagakerjaan, serta sosialisasi layanan Covid-19.

Hadi berharap, selanjutnya IPDN dan ILO segera menindaklanjuti langkah-langkah konkrit yang telah disepakati bersama, yang telah diatur dalam dokumen kerangka acuan kegiatan ini.

Jebolan Universitas Diponegoro ini menambahkan, dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang ketenagakerjaan yang diperoleh praja melalui pelaksanaan kerja sama ini, diharapkan praja sebagai calon pemimpin masa depan dapat menjadi perumus kebijakan yang mampu memahami situasi ekonomi dan sosial.

“Praja juga harus mampu membina hubungan komunikasi serta koordinasi yang baik melalui unsur Tripartit, yaitu antar Pemerintah/Pemerintah Daerah, pengusaha/APINDO dan pekerja/serikat buruh yang berdampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan serta kualitas SDM tenaga kerja,” tegasnya.

 

Sementara Michiko Miyamoto dalam kuliah umumnya soal Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Kerja menjabarkan, pandemi Covid-19 ini memberikan dampat besar terhadap pasar ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di dunia.

Meskipun recovery alias pemulihan sudah mulai dilakukan, tapi belum sepenuhnya dan ada kemungkinan bidang ketenagakerjaan belum akan kembali seperti masa pra pandemi hingga 2023.

Beberapa dampak yang terlihat, kata dia, yakni penurunan atau bahkan hilangnya jam kerja yang signifikan di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, turunnya pendapatan tenaga kerja yang juga akan berpengaruh terhadap pendapatan keluarga, yang nantinya akan semakin memperburuk kemiskinan.

Ia melanjutkan, hingga tahun 2021 saja 224 juta orang pekerja masih hidup dalam kondisi sangat miskin. Di Indonesia contohnya, saat ini hanya 1 dari 4 orang yang dapat menikmati manfaat jaminan sosial.

“Ini tentunya menjadi tugas dari para praja IPDN yang nantinya akan menjadi aparatur sipil negara untuk dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan dalam menyikapi ini,” jelasnya.

Ia juga memaparkan tantangan di masa depan yang harus dihadapi para calon abdi negara, yakni perubahan demografi, perubahan iklim, globalisasi dan otomasi teknologi dan transformasi digital di tempat kerja.

Dalam pandangannya, ada 6 prioritas pasar kerja yang harus dilakukan dalam mempercepat recovery pasca pandemi yakni menumbuhkembangkan keberlanjutan usaha, meningkatkan keterampilan, mempercepat formalisasi, memperluas ketenagakerjaan dan jaminan sosial, mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan memperkuat dialog sosial.

Acara yang digelar secara daring dan luring yang diikuti seluruh civitas akademika IPDN baik kampus pusat maupun kampus daerah, juga hadir pula dalam acara ini yakni Atase Ketenagakerjaan Kedubes Jepang Hiroki Sasaki, Project Manager ILO Abdul Hakim dan juga jajaran pimpinan dari IPDN. ■

 

]]> Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak hanya mesti menguasai ilmu pemerintahan. Tapi, harus bisa meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Karena itu, para abdi negara juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ketenagakerjaan.

Yang tak paling penting lagi, praja IPDN yang bakal menjadi aparatur sipil negara (ASN) juga dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan dalam pemulihan kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu ditegaskan Rektor IPDN Hadi Prabowo dan Direktur International Labour Organization (ILO) Indonesia-Timor Leste Michiko Miyamoto, saat kedua pihak menandatangani kerjasama, di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, kemarin.

Hadi menyatakan, dalam kerjasama tersebut mengangkat isu-isu perburuhan atau ketenagakerjaan yang perlu ditangani saat ini dan masa datang.

‘Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, praja dan mahasiswa IPDN mengenai standar ketenagakerjaan internasional termasuk didalamnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di pemerintah pusat maupun daerah,” kata Hadi.

Peraih Bintang Jasa Nararya ini menjelaskan, ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati kedua pihak, yaitu program kuliah umum, terkait dengan perkembangan informasi dan kebijakan ketenagakerjaan yang perlu secara dini diketahui Praja IPDN.

Pelatihan mitigasi risiko ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari praja IPDN terkait dengan antisipasi dini keselamatan dan kesehatan kerja, serta risiko kerja di bidang ketenagakerjaan.

Selanjutnya, joint research ketenagakerjaan yang diharapkan dapat meneliti isu-isu aktual di bidang ketenagakerjaan, baik skala nasional maupun internasional, yang berimplikasi pada perkembangan ekonomi, penyelenggaraan seminar dan workshop, diharapkan dapat membahas isu-isu aktual di bidang ketenagakerjaan, serta sosialisasi layanan Covid-19.

Hadi berharap, selanjutnya IPDN dan ILO segera menindaklanjuti langkah-langkah konkrit yang telah disepakati bersama, yang telah diatur dalam dokumen kerangka acuan kegiatan ini.

Jebolan Universitas Diponegoro ini menambahkan, dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang ketenagakerjaan yang diperoleh praja melalui pelaksanaan kerja sama ini, diharapkan praja sebagai calon pemimpin masa depan dapat menjadi perumus kebijakan yang mampu memahami situasi ekonomi dan sosial.

“Praja juga harus mampu membina hubungan komunikasi serta koordinasi yang baik melalui unsur Tripartit, yaitu antar Pemerintah/Pemerintah Daerah, pengusaha/APINDO dan pekerja/serikat buruh yang berdampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan serta kualitas SDM tenaga kerja,” tegasnya.

 

Sementara Michiko Miyamoto dalam kuliah umumnya soal Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Kerja menjabarkan, pandemi Covid-19 ini memberikan dampat besar terhadap pasar ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di dunia.

Meskipun recovery alias pemulihan sudah mulai dilakukan, tapi belum sepenuhnya dan ada kemungkinan bidang ketenagakerjaan belum akan kembali seperti masa pra pandemi hingga 2023.

Beberapa dampak yang terlihat, kata dia, yakni penurunan atau bahkan hilangnya jam kerja yang signifikan di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, turunnya pendapatan tenaga kerja yang juga akan berpengaruh terhadap pendapatan keluarga, yang nantinya akan semakin memperburuk kemiskinan.

Ia melanjutkan, hingga tahun 2021 saja 224 juta orang pekerja masih hidup dalam kondisi sangat miskin. Di Indonesia contohnya, saat ini hanya 1 dari 4 orang yang dapat menikmati manfaat jaminan sosial.

“Ini tentunya menjadi tugas dari para praja IPDN yang nantinya akan menjadi aparatur sipil negara untuk dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan dalam menyikapi ini,” jelasnya.

Ia juga memaparkan tantangan di masa depan yang harus dihadapi para calon abdi negara, yakni perubahan demografi, perubahan iklim, globalisasi dan otomasi teknologi dan transformasi digital di tempat kerja.

Dalam pandangannya, ada 6 prioritas pasar kerja yang harus dilakukan dalam mempercepat recovery pasca pandemi yakni menumbuhkembangkan keberlanjutan usaha, meningkatkan keterampilan, mempercepat formalisasi, memperluas ketenagakerjaan dan jaminan sosial, mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan memperkuat dialog sosial.

Acara yang digelar secara daring dan luring yang diikuti seluruh civitas akademika IPDN baik kampus pusat maupun kampus daerah, juga hadir pula dalam acara ini yakni Atase Ketenagakerjaan Kedubes Jepang Hiroki Sasaki, Project Manager ILO Abdul Hakim dan juga jajaran pimpinan dari IPDN. ■

 
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories