Baru Bebas Dari Bui, Advokat Lucas Dicegah KPK ke Luar Negeri

Baru saja menghirup udara bebas, advokat Lucas dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengurusan perkara dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Mahkamah Agung (MA) 2012-2016.

“Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses penyidikan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (19/4).

Pencegahan dilakukan selama 6 bulan. Terhitung, sejak tanggal 8 April 2021. “Pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK,” beber Ali.

Lucas sendiri baru saja bebas dari hukuman pidana atas vonis upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), terkait kasus menghalang-halangi penyidikan skandal suap mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan kasus korupsi dan TPPU dalam kasus pengurusan perkara di MA tahun 2012-2016. Ali Fikri mengungkapkan, kasus ini naik ke penyidikan setelah komisi antirasuah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dari fakta-fakta penyidikan maupun persidangan.

“Saat ini KPK telah menaikan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dan kawan-kawan,” ujar Ali lewat pesan singkat, Jumat (16/4).

Eddy Sindoro adalah mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group yang tersandung kasus suap penundaan proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana dan permintaan untuk menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL).

Selain itu, Ali juga mengungkapkan, KPK juga telah membuka penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

“Penerapan TPPU ini karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya,” bebernya.

Meski begitu, Ali belum mau mengungkapkan para tersangka dalam kasus ini. Dia berjanji, akan menginformasikannya jika kegiatan penyidikan telah cukup. “Kami memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu sampaikan kepada masyarakat,” tandas Ali. [OKT]

]]> Baru saja menghirup udara bebas, advokat Lucas dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengurusan perkara dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Mahkamah Agung (MA) 2012-2016.

“Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses penyidikan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (19/4).

Pencegahan dilakukan selama 6 bulan. Terhitung, sejak tanggal 8 April 2021. “Pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK,” beber Ali.

Lucas sendiri baru saja bebas dari hukuman pidana atas vonis upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), terkait kasus menghalang-halangi penyidikan skandal suap mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan kasus korupsi dan TPPU dalam kasus pengurusan perkara di MA tahun 2012-2016. Ali Fikri mengungkapkan, kasus ini naik ke penyidikan setelah komisi antirasuah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dari fakta-fakta penyidikan maupun persidangan.

“Saat ini KPK telah menaikan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dan kawan-kawan,” ujar Ali lewat pesan singkat, Jumat (16/4).

Eddy Sindoro adalah mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group yang tersandung kasus suap penundaan proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana dan permintaan untuk menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL).

Selain itu, Ali juga mengungkapkan, KPK juga telah membuka penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

“Penerapan TPPU ini karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya,” bebernya.

Meski begitu, Ali belum mau mengungkapkan para tersangka dalam kasus ini. Dia berjanji, akan menginformasikannya jika kegiatan penyidikan telah cukup. “Kami memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu sampaikan kepada masyarakat,” tandas Ali. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories