Bappenas Bicara Pemindahan Ibu Kota Negara Di Saat Pandemi Seperti Angsa Terbang Dengan Dua Sayap .

Gempuran protes dan kritik soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di tengah pandemi tak membuat pemerintah goyah. Pemerintah, melalui Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan akan terus melanjutkan proyek tersebut. Bappenas mengklaim, pembangunan ini justru berguna dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Bappenas mengistilahkan, penanganan pandemi dan pembangunan IKN seperti angsa yang terbang dengan dua sayap.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudi Prawira menerangkan, penanggulangan pandemi dan pembangunan IKN sama-sama penting. Penanganan pandemi penting untuk memulihkan kesehatan. Sedangkan pembangunan IKN merupakan cara untuk menyerap tenaga kerja sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Pak Kepala Bappenas menyebutkan seperti dua sayap angsa yang terbang. Kan tidak mungkin satu sayap. Caranya gimana? Nah ini kegiatan-kegiatan ini (pembangunan IKN) terus didorong tapi juga penanganan pandemi terus didorong,” kata Rudi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Rudi menambahkan, yang mendesak bukan cuma pembangunan IKN, tapi seluruh infrastruktur. “Untuk pembangunan konstruksi Rp 1 triliun, bisa menghasilkan 14 ribu tenaga kerja baru. Nah, ini juga bisa menggantikan ke mereka yang kehilangan pekerjaan,” paparnya.

Dia yakin, pembangunan IKN banyak membawa berkah. Usaha kecil hingga kakap bakal kecipratan. “Persiapannya kan macam-macam. Kita harapkan bisa menggerakkan ekonomi dan bukan hanya di IKN Kalimantan Timur, tapi berdampak di provinsi-provinsi lain,” ungkapnya.

Proyek pembangunan IKN yang seharusnya dimulai pertengahan 2019 sempat mati suri gara-gara pandemi. Sepanjang 2020, tak banyak perkembangan mengenai proyek tersebut. Saat itu, semua fokus pada penanganan Covid-19. Namun, kini, pembangunan berjalan kembali. Bappenas menargetkan, 2024, pembangunan IKN sudah selesai.

Soal anggaran pembangunan IKN yang mencapai Rp 500 triliun, Rudi berharap, nantinya mampu ditekan. “Kalau di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekitar Rp 500 triliun sekian. Kita harapkan kurang dari lima tahun kelar, 2024 selesai,” harapnya.

Nominal tersebut tidak seluruhnya ngalir dari APBN. Pemerintah bakal mengajak swasta dan BUMN untuk menyepakati Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Rinciannya, 19 persen APBN, 50 persen KPBU, sisanya swasta. Jadi, Rp 500 triliun itu investasi seluruhnya. APBN, KPBU, dan swasta,” jelasnya.

 

Perusahaan mana saja yang bakal ikut kerja sama? Rudi pede, banyak yang minat. Namun, Bappenas belum membuka sistem kerja sama. “Sekarang belum mulai karena Undang-Undang belum ada. Jadi, kita tidak boleh mulai. Terus badan otorita juga belum ada,” bebernya.

Dia menerangkan, rencananya, Agustus 2024 Presiden Jokowi sudah bisa berkantor di Kaltim. Memimpin upacara HUT RI. “Kita harapkan paling tidak di akhir 2023 atau awal 2024 itu beberapa gedung pemerintah sudah siap, sehingga beberapa ASN, TNI dan Polri ketika Presiden ke sana, keamanannya sudah siap,” paparnya.

Bagaimana kondisi di lapangan? Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengaku, seluruhnya kondusif. Tidak ada protes dari warga. Justru warga menyambut antusias.

“Yang penting mereka dilibatkan dalam pembangunan. Tidak dirugikan dan tidak dipinggirkan dalam proses pembangunan selanjutnya,” ujar Hadi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, saat ini baru penetapan titik awal pembangunan. Seperti penetapan lokasi dan akses jalan menuju lokasi yang sedang disiapkan. “Pembangunan fisik memang belum ada, tapi sampai sekarang tidak ada masalah,” jelas mantan anggota Komisi VII DPR itu.

Meski daerahnya sama sekali tidak mengeluarkan dana APBD, dia berjanji bakal menyukseskan pembangunan IKN ini dengan cara lain. “Anggaran semua urusan Jakarta melalui APBN. Kaltim siap menyukseskan tugas yang lain,” tukasnya.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah akan segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) baru DPR. Kata dia, persoalan RUU IKN tersebut telah dirapatkan dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dua hari lalu. Selanjutnya, pihak Istana berencana memasukkan RUU tersebut bersama dengan Surat Presiden (Surpres).

“Jadi kami akan segera memasukkan bersama dengan surat dari Presiden. Insya Allah dalam tiga bulan itu akan bisa selesai,” kata Fadjroel, dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan secara live di akun pribadinya @fadjroelrachman, Selasa (20/4). [UMM]

]]> .
Gempuran protes dan kritik soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di tengah pandemi tak membuat pemerintah goyah. Pemerintah, melalui Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan akan terus melanjutkan proyek tersebut. Bappenas mengklaim, pembangunan ini justru berguna dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Bappenas mengistilahkan, penanganan pandemi dan pembangunan IKN seperti angsa yang terbang dengan dua sayap.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudi Prawira menerangkan, penanggulangan pandemi dan pembangunan IKN sama-sama penting. Penanganan pandemi penting untuk memulihkan kesehatan. Sedangkan pembangunan IKN merupakan cara untuk menyerap tenaga kerja sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Pak Kepala Bappenas menyebutkan seperti dua sayap angsa yang terbang. Kan tidak mungkin satu sayap. Caranya gimana? Nah ini kegiatan-kegiatan ini (pembangunan IKN) terus didorong tapi juga penanganan pandemi terus didorong,” kata Rudi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Rudi menambahkan, yang mendesak bukan cuma pembangunan IKN, tapi seluruh infrastruktur. “Untuk pembangunan konstruksi Rp 1 triliun, bisa menghasilkan 14 ribu tenaga kerja baru. Nah, ini juga bisa menggantikan ke mereka yang kehilangan pekerjaan,” paparnya.

Dia yakin, pembangunan IKN banyak membawa berkah. Usaha kecil hingga kakap bakal kecipratan. “Persiapannya kan macam-macam. Kita harapkan bisa menggerakkan ekonomi dan bukan hanya di IKN Kalimantan Timur, tapi berdampak di provinsi-provinsi lain,” ungkapnya.

Proyek pembangunan IKN yang seharusnya dimulai pertengahan 2019 sempat mati suri gara-gara pandemi. Sepanjang 2020, tak banyak perkembangan mengenai proyek tersebut. Saat itu, semua fokus pada penanganan Covid-19. Namun, kini, pembangunan berjalan kembali. Bappenas menargetkan, 2024, pembangunan IKN sudah selesai.

Soal anggaran pembangunan IKN yang mencapai Rp 500 triliun, Rudi berharap, nantinya mampu ditekan. “Kalau di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekitar Rp 500 triliun sekian. Kita harapkan kurang dari lima tahun kelar, 2024 selesai,” harapnya.

Nominal tersebut tidak seluruhnya ngalir dari APBN. Pemerintah bakal mengajak swasta dan BUMN untuk menyepakati Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Rinciannya, 19 persen APBN, 50 persen KPBU, sisanya swasta. Jadi, Rp 500 triliun itu investasi seluruhnya. APBN, KPBU, dan swasta,” jelasnya.

 

Perusahaan mana saja yang bakal ikut kerja sama? Rudi pede, banyak yang minat. Namun, Bappenas belum membuka sistem kerja sama. “Sekarang belum mulai karena Undang-Undang belum ada. Jadi, kita tidak boleh mulai. Terus badan otorita juga belum ada,” bebernya.

Dia menerangkan, rencananya, Agustus 2024 Presiden Jokowi sudah bisa berkantor di Kaltim. Memimpin upacara HUT RI. “Kita harapkan paling tidak di akhir 2023 atau awal 2024 itu beberapa gedung pemerintah sudah siap, sehingga beberapa ASN, TNI dan Polri ketika Presiden ke sana, keamanannya sudah siap,” paparnya.

Bagaimana kondisi di lapangan? Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengaku, seluruhnya kondusif. Tidak ada protes dari warga. Justru warga menyambut antusias.

“Yang penting mereka dilibatkan dalam pembangunan. Tidak dirugikan dan tidak dipinggirkan dalam proses pembangunan selanjutnya,” ujar Hadi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, saat ini baru penetapan titik awal pembangunan. Seperti penetapan lokasi dan akses jalan menuju lokasi yang sedang disiapkan. “Pembangunan fisik memang belum ada, tapi sampai sekarang tidak ada masalah,” jelas mantan anggota Komisi VII DPR itu.

Meski daerahnya sama sekali tidak mengeluarkan dana APBD, dia berjanji bakal menyukseskan pembangunan IKN ini dengan cara lain. “Anggaran semua urusan Jakarta melalui APBN. Kaltim siap menyukseskan tugas yang lain,” tukasnya.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah akan segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) baru DPR. Kata dia, persoalan RUU IKN tersebut telah dirapatkan dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dua hari lalu. Selanjutnya, pihak Istana berencana memasukkan RUU tersebut bersama dengan Surat Presiden (Surpres).

“Jadi kami akan segera memasukkan bersama dengan surat dari Presiden. Insya Allah dalam tiga bulan itu akan bisa selesai,” kata Fadjroel, dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan secara live di akun pribadinya @fadjroelrachman, Selasa (20/4). [UMM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories